Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional, dimana
Dana Bagi Hasil Kabupaten Natuna mengalami
penurunan dan harus dilakukan perubahan
penetapan Alokasi Dana Desa per desa untuk
tahun 2020
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Bupati Natuna Nomor 54 Tahun 2019
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati
Natuna Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten
Natuna Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 60) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
Merubah Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati
Natuna Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten
Natuna Tahun Anggaran 2020
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Natuna telah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi melalui surat Nomor B/145/M.SM.04.00/2019
tanggal 25 Nopember 2019 hal Persetujuan Hasil
Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Natuna
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 9 TAHUN 2003; PP NO. 18 TAHUN 2016; PERPRES NO. 81 TAHUN 2010; PERMENPAN-RB NO. 39 TAHUN 2013; PERMENPAN-RB NO. 41 TAHUN 2018; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan
tingkat seorang Pegawai Negeri sipil dalam rangkaian
susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda
dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal
tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat
persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan
sebagai dasar penggajian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 87
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAYANAN PUBLIK SISTEM JEMPUT BOLA BERIZIN AMAN
PELAYANAN NYAMAN (SIJEMPOL BAYAN)
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik Sistem Jemput Bola Berizin Aman Pelayanan Nyaman (SIJEMPOL BAYAN)
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 38 TAHUN 2017; PP NO. 24 TAHUN 2018; PERPRES NO. 97 TAHUN 2014; PERPRES NO. 91 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NI. 138 TAHUN 2017; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2012; PERBUP NATUNA NO. 62 TAHUN 2019
Pelayanan Publik SIJEMPOL BAYAN dalam rangka mewujudkan perizinan dan nonperizinan setiap usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukan pelaku usaha/masyarakat. SIJEMPOL BAYAN adalah inovasi pelayanan publik dalam
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta pendekatan layanan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, dan keadilan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2020.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
ABSTRAK:
upaya peningkatan kesehatan dilakukan pemerintah salah satunya dengan
mengalokasikan dan menetapkan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 20 TAHUN 2019; UU NO. 12 TAHUN 2019; PERMENKES NO. 39 TAHUN 2016; PERMENKES NO. 86 TAHUN 2019; PERBUP NATUNA NO. 62 TAHUN 2019
Petunjuk Pelaksanaan DAK Nonfisik BOK digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraaan bagi Daerah dalam
penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK
Nonfisik BOK untuk mencapai target prioritas nasional
bidang kesehatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
72
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMUM PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK, KARTU KELUARGA, KARTU IDENTITAS ANAK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL GRATIS
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 1 TAHUN 1974; UU NO. 9 TAHUN 1992; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 12 TAHUN 2006; UU NO. 23 TAHUN 2006; UU NO. 25 TAHUN 2009; UU NO. 52 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 40 TAHUN 2019; PERPRES NO. 96 TAHUN 2018; PERPRES NO. 96 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 28 TAHUN 2005; PERMENDAGRI NO. 11 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 12 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 14 TAHUN 2015; PERMENDAGRI NO. 2 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 8 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 119 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO. 120 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO. 19 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 7 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 53 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 95 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 102 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 104 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 108 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 109 TAHUN 2019; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2019
PERATURAN INI MEMUAT STANDAR PELAYANAN MINIMUM PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK, KARTU KELUARGA, KARTU IDENTITAS ANAK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL GRATIS
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum ( SPM ) Tata Cara Pembuatan Dan Perpanjangan KTP-eL, KK dan Akta Pencatatan Sipil Gratis (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 52)
34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.O7/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 6 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERPRES NO. 78 TAHUN 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERDA KAB. NATUNA NO. 10 TAHUN 2019; PERBUP NATUNA NO. 53 TAHUN 2014; PERBUP NATUNA NO. 28 TAHUN 2019
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah
dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:
dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan pengaturan yang lebih baik terkait kewenangan Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 28 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 55 TAHUN 2005; PP NO. 71 TAHUN 2010; PP NO. 55 TAHUN 2016; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53
Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53
Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2019 Nomor 1) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
Merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53
Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53
Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2019 Nomor 1)
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 44 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 11 TAHUN 2017; PP NO. 18 TAHUN 2016; PERPRES NO. 77 TAHUN 2015; PERMENPAN-RB NO. 18 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 12 TAHUN 2017; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Dengan Peraturan ini dibentuk organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Natuna pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna yang membidangi urusan kesehatan; RSUD Natuna bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
42
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Natuna
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 18 TAHUN 2016; PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 12 TAHUN 2014; PERDA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NATUNA NO. 62 TAHUN 2019
Dengan Peraturan ini dibentuk beberapa organisasi UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Natuna Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 58)
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 37 Tahun 2020
PERBUP Kab. Natuna No. 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju wilayah bebas korupsi di Kabupaten Natuna perlu di dorong partisipasi pelaporan/pengaduan atas tindak pidana korupsi
melalui Whistleblower System
UU NO. 28 TAHUN 1999; UU NO. 31 TAHUN 1999; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2009; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 53 TAHUN 2010; PP NO. 18 TAHUN 2016; PP NO. 38 TAHUN 2016; PP NO. 11 TAHUN 2017; PERPRES NO. 54 TAHUN 2018; PERMENPAN-RB NO. 52 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 133 TAHUN 2018; PERATURAN BPK NO. 3 TAHUN 2007; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Whistleblower System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
18
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
