Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah berdasarkan alokasi
paling sedikit 1O% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 6 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 43 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERDA KAB NATUNA NO. 15 TAHUN 2017; PERBUP NO. 53 TAHUN 2014; PERBUP NATUNA NO. 56 TAHUN 2017
Alokasi dana untuk setiap Desa diatur dengan ADD minimal dibagi secara merata sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) dan ADD formulasi sebesar 15% (lima belas perseratus) dibagi berdasarkan bobot Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
MENCABUT Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, dan Penyaluran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, dan Penyaluran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 16)
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Tranfortasi, Belanja Rumah Tangga, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi Tunjangan Komunikasi Insentif, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 62 TAHUN 2017; PERDA KAB NATUNA NO. 2 TAHUN 2017
PERATURAN INI MENJELASKAN TENTANG PAKAIAN DINAS, TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANFORTASI, BELANJA RUMAH TANGGA, TENAGA AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD, TENAGA AHLI FRAKSI TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2017.
MENCABUT Peraturan Bupati Natuna Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017; Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017; Keputusan Bupati Natuna Nomor 75 Tahun 2017 tentang
Penetapan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
agar pelaksanaan sensus barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna dapat berjalan lancar, akurat dan akuntabel, perlu menyusun
Petunjuk Teknis Sensus Barang Milik Daerah;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 40 TAHUN 1994; PP NO. 79 TAHUN 2005; PP NO. 27 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 7 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 53 TAHUN 2007; PERMENDAGRI NO. 17 TAHUN 2007; PERDA KAB. NATUNA NO. 7 TAHUN 2014; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Peraturan Bupati ini merupakan petunjuk teknis bagi pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.
50
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang NAMA-NAMA JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu disusun nama-nama jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna
UU NO. 8 TAHUN 1974; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 16 TAHUN 1994; PP NO. 41 TAHUN 2007; KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 103 TAHUN 2001; PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2011; PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2011; PERMENPAN-RB NO. 34 TAHUN 2011; PERMENPAN-RB NO. 25 TAHUN 2016; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Peraturan Bupati ini sebagai acuan instansi. Pemerintah Daerah untuk menentukan kaedah kriteria dalam pemberian nama Jabatan Pelaksana yang bersifat generik serta menentukan rumpun jabatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS PERMINTAAN SENDIRI PADA PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
bahwa Bupati Natuna dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Natuna dibantu Perangkat Daerah yang berisikan Pegawai Aparatur Sipil Negara baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil rnaupun Pegawai Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerja;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 30 TAHUN 2014; PP NO. 53 TAHUN 2010; PP NO. 46 TAHUN 2011; PP NO. 18 TAHUN 2016; PP NO. 11 TAHUN 2017; PERDA KAB. NATUNA NO. 7 TAHUN 2011; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Peraturan ini menjelaskan tentang tata cara mutasi pada PNS di Kab. Natuna, Mutasi adalah perpindahan jabatan dan/atau tempat bertugas seorang PNS. Mutasi terdiri dari Mutasi Masuk adalah perpindahan tempat bertugas seorang PNS ke Perangkat Daerah Kabupaten Natuna; Mutasi Keluar adalah perpindahan tempat bertugas seorang PNS pada Perangkat Daerah Kabupaten Natuna ke Instansi Pusat atau instansi pada daerah lainnya; Mutasi Antar Perangkat Daerah adalah perpindahan jabatan dan/atau tempat berfugas
seorang PNS antar Perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan, Pemerintah telah menetapkan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 25 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 40 TAHUN 2004; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 18 TAHUN 2016; UU NO. 18 TAHUN 2016; PP NO. 55 TAHUN 2005; PERMENKES NO. 46 TAHUN 2015; PERMENDAGRI NO. 52 TAHUN 2015; PERMENKES NO. 64 TAHUN 2015; PERMENKES NO. 43 TAHUN 2016; PERMENKES NO. 71 TAHUN 2016; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2018; PERDA KAB NATUNA NO. 64 TAHUN 2016
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2017. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat 1
ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan mendukung daerah dalam penyediaan dana
pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2017.
46
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan, salah satu sumber pendapatan Desa adalah berdasarkan alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 6 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 43 TAHUN 2014; PERMENDAGR NO. 13 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERDA KAB NATUNA NO. 15 TAHUN 2017; PERBUP NATUNA NO. 53 TAHUN 2014; PERBUP NATUNA NO. 56 TAHUN 2017
Rincian bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata
dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Formula
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
MENCABUT Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, dan Penyaluran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, dan Penyaluran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil
Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 16)
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Biaya Operasional Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
UU NO. 12 TAHUN 1985; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 717 TAHUN 2003; UU NO. 28 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO, 58 TAHUN 2005; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.03/2005; Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4/V/2005; PERBUP NATUNA NO. 3 TAHUN 2006
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Biaya Operasional Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
MERUBAH Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Biaya Operasional Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NATUNA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa perlu dilakukan penyesuaian dan penyempuraan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertangunggjawaban Transfer ke Desa
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 6 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 79 TAHUN 2005; PP NO. 71 TAHUN 2010; PP NO. 43 TAHUN 2014; PP NO. 60 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERBUP NO. 53 TAHUN 2014
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 2l Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
Merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 2l Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan pada dinas daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan acuan adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 20 TAHUN 2013; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 17 TAHUN 2010; PERMENDIKBUD NO. 4 TAHUN 2016; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan PNF SKB pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2010 Nomor 130), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
