Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Insfektorat dan Badan Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya usulan perubahan uraian tugas dan fungsi serta tata kerja pada perangkat daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 18 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017.
MERUBAH Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna
33
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU (7/41/2017)
Peraturan Daerah (PERDA) tentang TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN NON KAYU
ABSTRAK:
Pengaturan Retribusi izin pengambilan hasil Hutan ikutan Non Kayu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pqiak Daeratr dan Retribusi Daerah. bahwa Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Retribusi lzin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan Non Kayu bertentangan dengan Perundang-undangan yang lebih tinggi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Perahrran Daerah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Retribusi izin pengambilan hasil Hutan ikutan Non Kayu.
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan Non Kayu dengan menetapkan batasan istilah, yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2017.
3 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan
UU NO. 28 TAHUN 1999; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 17 TAHUN 2014; PP NO. 18 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO. 62 TAHUN 2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 12) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
MERUBAH Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 12)
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
berdasarkan peraturan presiden Nomor 83 Tahun 2006 Pasal 10, untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten sebagai bagian dari
ketahanan pangan nasional, perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna; Peraturan Bupati Natuna Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan pangan Kabupaten Natuna tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga
perlu dilakukan penyesuaian
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 18 TAHUN 2012; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 17 TAHUN 2015; PERPRES NO. 83 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan di daerah, sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah daerah membentuk DKP. Peraturan ini secara lengkap menjelaskan pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi DKP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Natuna Nomor 14 tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ARAH PENGEMBANGAN DAN PROGRAM KERJA TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NATUNA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2017-2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong terlaksananya percepatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Natuna perlu adanya arah pengembangan dan
program kerja masing-masing Perangkat Daerah yang terkait agar terarah dan berkesinambungan dalam Pembangunan dan pengembangan disektor Pariwisata di Kabupaten Natuna; Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memprioritaskan Pariwisata termasuk dalam sektor unggulan di Kabupaten Natuna yang harus difokuskan pengembangan dan pembangunannya; Dampak dari pengembangan dan pembangunan sektor
Pariwisata sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, seperti adanya lapangan pekerjaan,
peningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus peningkatan pendapatan Asli Daerah.
PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 10 TAHUN 2009; UU NO. 11 TAHUN 2010; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 50 TAHUN 2011; PERPRES NO. 105 TAHUN 2015; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.67/UM.001/MKP/2004; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P22/MENHUT-II/2012; PERATURAN MENPAR N. 18 TAHUN 2016; PERDA PROV. KEPULAUAN RIAU NO. 2 TAHUN 2012; PERDA KAB NATUNA NO. 5 TAHUN 2012
PERATURAN INI MENJELASKAN TENTANG TANGGUNG JAWAB, ARAH PENGEMBANGAN PARIWISATA KAB. NATUNA, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, SERTA PENDANAAN KEGIATAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NATUNA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
49
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENUMBUHAN PENYULUH PERTANIAN SWADAYA KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
bahwa pembinaan penyuluhan yang diselengarakan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swadaya atau swasta merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
UU NO. 16 TAHUN 2006; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 19 TAHUN 2013; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 43 TAHUN 2009; PERMEN PERTANIAN NO. 61 TAHUN 2008; PERMEN PERTANIAN NO. 82 TAHUN 2013; PERMEN PERTANIAN NO. 131 TAHUN 2014; Peraturan Merrteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016
Peraturan ini berisi pedoman untuk tersedianya penyuluh pertanian swadaya bagi petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani. untuk mendorong pelaku utama dan masyarakat lainnya menjadi penyuluh pertanian swadaya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 47 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dilingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, dan kesejahteraan Pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Natuna dengan berpedoman pada ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri sipil di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Natuna.
UU NO. 28 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 18 TAHUN 2016; PP NO. 11 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NO. 63 TAHUN 2016
Tambahan Penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 6 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 43 TAHUN 2014; PP NO. 60 TAHUN 2014; PEPRPRES NO. 97 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015; PERMENKEU NO. 49 TAHUN 2016; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERDA KAB. NATUNA NO. 1 TAHUN 2017
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Alokasi dasar setiap desa, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupate/kota dibagi jumlah Desa. Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2017.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 46 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa mengingat pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Natuna tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
UU NO. 21 TAHUN 1997; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 25 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 28 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO, 23 TAHUN 2014; PP NO. 109 TAHUN 2000; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 18 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 31 TAHUN 2016; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERDA KAB. NATUNA NO. 1 TAHUN 2017
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2017.
Merubah Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Satuan pendidikan Non Formal Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menegaskan bahwa pada Dinas atau Badan Daerah kabupatenlkota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 18 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 12 TAHUN 2017; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pendidikan dan pengajaran tingkat SD dan SMP; Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II, m dan IV Peraturan Bupati ini;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi unit pelaksanaan teknis dinas pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan olah raga Kabupaten Natuna {Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
18
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
