Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen
UUD 1945 PASAL 18 AYAT (6); UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 23 TAHUN 2006; UU NO. 52 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 40 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 14 TAHUN 2015; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2019
Pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan
dan Pencatatan Sipil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Natuna, perlu diatur tentang pemberian insentif bagi tenaga
kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 44 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 36 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014; PERMENKES NO. 90 TAHUN 2015; KEP. MENKES NO. 1235/MENKES/XII/2017; KEP. MENKES NO. 156/MENKES/SK/I/2010; PERDA KAB NATUNA 6 TAHUN 2013; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NATUNA NO 25 TAHUN 2012
Peraturan ini merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Bagl Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Natuna
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif Bagl Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, perlu dilakukan Pengawasan dan Pengendalian secara terarah dan terpadu; bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan, perlu adanya petunjuk pelaksanaan
UU NO. 28 TAHUN 1999; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 25 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 18 TAHUN 2016; PERPRES NO. 97 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 24 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015; PERMENDAGRI NO. 100 TAHUN 2016; PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NO. 14 TAHUN 2017; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NATUNA NO. 64 TAHUN 2016
Petunjuk pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan
dan Non Perizinan dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan
dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan
dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP Kabupaten
Natuna. Tujuan petunjuk pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian
Perizinan dan Non Perizinan adalah untuk meningkatkan
kualitas pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan
dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PISP Kabupaten
Natuna
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
dalam rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia yang handal serta untuk mempersiapkan mahasiswa yang kelak menjadi penerus roda pembangunan di masa depan yang sangat menentukan arah dan tujuan pembangunan
daerah kedepan menyongsong era globalisasi dan keterbukaan arus informasi, maka pemerintah Kabupaten Natuna memberikan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Natuna;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 20 TAHUN 2003; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERDA KAB. NATUNA NO. 1 TAHUN 2017; PERBUP NATUNA NO. 53 TAHUN 2014; PERBUP NATUNA NO. 3 TAHUN 2017
Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia Natuna yang mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Natuna. Pelaksanaan Program Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dilaksanakan oleh DISDIKPORA dengan membentuk Tim
Verifikasi,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
11
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna No. 3 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011 NOMOR 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN APBD KABUPATEN NATUNA TA 2011
ABSTRAK:
Dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis dan terjadi kebutuhan yang mendesak, maka arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD telah dilakukan perubahan dan telah disepakati.
UU No.12 Tahun 1985; UU No.21 Tahun 1997; UU No.13 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; PP No.104 Tahun 2000; PP No.108 Tahun 2000; PP No.109 Tahun 2000; PP No.37 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.59 Tahun 2007; Perda Kab. Natuna No.23 Tahun 2008; Perda Kab. Natuna No.12 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan APBD Kab. Natuna TA 2011 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2011.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di kelurahan diatur dengan Peraturan
Bupati;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 17 TAHUN 2018; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 18 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 130 TAHUN 2018
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah wadah Partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.
43
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan program Pemerintah / Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau / Pemerintah Kabupaten Natuna berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan sertifikat guna meringankan beban masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum
kepemilikan tanah atas rumah tinggal, pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya ikan perlu diberikan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan;
UU NO. 5 TAHUN 1960; UU NO. 12 TAHUN 1985; UU NO. 19 TAHUN 1997; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NI. 14 TAHUN 2002; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 28 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 40 TAHUN 1996; PP NO. 24 TAHUN 1997; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 69 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERDA KABUPATEN NATUNA NO. 1 TAHUN 2011; PERDA KABUPATEN NATUNA NO. 24 TAHUN 2011
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.
MERUBAH Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
11
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna No. 12 Tahun 2010
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2011
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2010 NOMOR 12
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun Anggaran 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama.
UU No.12 Tahun 1985; UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.13 Tahun 2000; UU No.31 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.22 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; PP No.24 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.59 Tahun 2007; Permendagri No.37 Tahun 2010; Perda Kab. Natuna No.23 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD Kab. Natuna Tahun 2011 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Daitur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Koperasi
ABSTRAK:
dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Wilayah Kabupaten Natuna, perlu adanya penyempurnaan sistem dan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan,
pembagian dan peleburan serta pembubaran koperasi agar dapat memberikan kepastian hukum
UU NO. 25 TAHUN 1992; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 24 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 4 TAHUN 1994; PP NO. 17 TAHUN 1994; PP NO. 9 TAHUN 1995; PP NO. 33 TAHUN 1998; PP NO. 23 TAHUN 2005; PP NO. 7 TAHUN 2008; PERPRES NO. 2 TAHUN 2008; Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah RI nomor 269 /M/IX/1994; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 10/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 11/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 12/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 13/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 14/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 15/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 16/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 17/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 18/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 19/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 20/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 21/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 22/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 23/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 24/Per /M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI nomor 25/Per /M.KUKM/IX/2015; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERDA KAB. NATUNA NO. 12 TAHUN 2017
Koperasi adalah Badan Hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2018.
42
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah dan Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor Kep-46/M.Ekon/08/2005, Nomor 34 / KEP /MENKO/KESRA/VIII / 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah
UU nO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 18 TAHUN 2012; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 17 TAHUN 2015; PERPRES NO. 83 TAHUN 2006; Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005; PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dimaksudkan untuk mendorong tersedianya penyediaan cadangan pangan komoditi beras tingkat kabupaten untuk mencegah dan menanggulangi Keadaan Darurat dan pasca bencana serta mengantisipasi gejolak harga beras yang signifikan (kenaikan harga lebih dari 30% dari harga normal selama paling sedikit 2 (dua) bulan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017.
12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
