Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Natuna Nomor 46 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 131)
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 254
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2022
PERBUP ini mengatur mengenai pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas; pembayaran; dan pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bupati Natuna Nomor 46 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 131)
7 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
ABSTRAK:
upaya peningkatan kesehatan dilakukan pemerintah salah satunya dengan
mengalokasikan dan menetapkan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 20 TAHUN 2019; UU NO. 12 TAHUN 2019; PERMENKES NO. 39 TAHUN 2016; PERMENKES NO. 86 TAHUN 2019; PERBUP NATUNA NO. 62 TAHUN 2019
Petunjuk Pelaksanaan DAK Nonfisik BOK digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraaan bagi Daerah dalam
penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK
Nonfisik BOK untuk mencapai target prioritas nasional
bidang kesehatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
72
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Natuna Tahun 2017
ABSTRAK:
penyaluran Program Beras Miskin untuk Masyarakat Miskin (Raskin) di Kabupaten Natuna bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan
UU NO. 7 TAHUN 1996; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 18 TAHUN 2012; UU NO. 13 TAHUN 2013; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 58 TAHUN 2005; PERPRES NO. 15 TAHUN 2010; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; KEPUTUSAN BERSAMA MENDAGRI DENGAN DIRUT PERUM BULOG NO. 25 TAHUN 2003; KEP. GUBERNUR KEPRI NO. 211 TAHUN 2017
Program Raskin adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang terdaftar sebagai RTS-PM Raskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras miskin (Raskin). Sasaran Program Raskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah berkurangnya beban pengeluaran sebanyak 1,588 RTS-PM Raskin di Kabupaten Natuna dalam memenuhi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi
dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS-PM Raskin/bulan dengan Harga Tebus Raskin sebesar Rp. 1.600,-/Kg (seribu enam ratus rupiah perkilogram)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2017.
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
74|PMK.07/2016 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Perencanaan,
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Daerah diatur oleh Kepala Daerah
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 56 TAHUN 2005; PP NO. 58 TAHUN 2005; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PM.07/2016; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERBUP NATUNA NO. 53 TAHUN 2014
SIKD Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan SIKD yang tepat waktu dan terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban dan monitoring. SIKD Pemerintah Daerah menyajikan informasi eksekutif sesuai kebutuhan, yang dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Natuna Nomor 58 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 58) tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa salah satu sumber pendapatan Desa adalah berdasarkan alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi
daerah kabupaten
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 6 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 43 TAHUN 2014; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2013
Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Desa, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula. Alokasi Dasar dialokasikan secara berkeadilan sebesar 60% (enam puluh persen) berdasarkan realisasi penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Alokasi Formula dialokasi secara proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) berdasarkan realisasi penerimaan Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2021.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 26)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 255
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Daerah, dan terhadap pelaksanaan evaluasi atas implementasinya, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, sehingga perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 stdd Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021
PERBUP ini mengatur mengenai penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pelaksanaan evaluasi SAKIP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 26)
4 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perangkat Daerah Nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit Pelaksana Teknis dan di tetapkan dengan Peraturan Bupati setelah di konsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat;
UU NO. 35 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 32 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 11 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO. 12 TAHUN 2017; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Pemerintah Daerah membentuk UPT Balai Benih Ikan Tipe A pada Dinas Perikanan. UPT Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan Q1penerapan teknis pembenihan dan pembudidayaan ikan
serta pelestarian induk/benih ikan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2018.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Program Natuna Sehat Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
dalam upaya melindungi kesehatan Penduduk Kabupaten Natuna yang belum memiliki jaminan kesehatan perlu diselenggarakan Program Natuna Sehat
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 40 TAHUN 2004; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 24 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 79 TAHUN 2005; PP NO. 101 TAHUN 2012; PERPRES NO. 12 TAHUN 2013; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENKES NO. 71 TAHUN 2013; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Program Natuna Sehat bertujuan Memberikan jaminan kesehatan kepada Penduduk yang tidak menjadi peserta integrasi ke JKN dapat terlindungi jaminan kesehatannya serta Memberikan Jaminan Kesehatan kepada Warga Negara Asing yang menjadi tahanan lllegal Fishing ataupun tahanan kasus pidana lainnya untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2017.
Peraturan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Natuna Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Natuna
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 IPMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam
Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, ketentuan pasal 1 Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Corona
Virus Disease 2019 (covlD-19) dan belanja prioritas lainnya, dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU;
UUD 1945; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 25 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 28 TAHUN 2009; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 11 TAHUN 2020; PP NO. 109 TAHUN 2020; PP NO. 23 TAHUN 2005; PP NO. 55 TAHUN 2005; PP NO. 3 TAHUN 2007; PP NO. 5 TAHUN 2009; PP NO. 19 TAHUN 2010; PP NO. 71 TAHUN 2010; PP NO. 12 TAHUN 2017; PP NO. 18 TAHUN 2017; PP NO. 12 TAHUN 2019; PERMENDAGRI NO. 16 TAHUN 2007; PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2011; PERMENDAGRI NO. 52 TAHUN 2012; PERMENDAGRI NO. 62 TAHUN 2017; PERMENDAGRI NO. 36 TAHUN 2018; PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2020; PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020; PERDA KAB. NATUNA NAO. 11 TAHUN 2020; PERBUP NATUNA NO. 68 TAHUN 2020
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Natuna Nomor 68 Tahun 2020 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 68), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2021.
Merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Natuna Nomor 68 Tahun 2020 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
42
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Natuna perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan Peraturan Bupati Natuna Nomor 88 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Natuna agar pembayaran tambahan penghasilan lebih
efektif dan efisien
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 8 TAHUN 2006; PP NO. 53 TAHUN 2010; PP NO. 18 TAHUN 2016; KEPPRES NO. 68 TAHUN 1995; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reforrnasi tsirokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41
Tahun 2018; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERBUP NATUNA NO. 53 TAHUN 2014
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 88) tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran
Daerah Tahun 2018 Nomor 88), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2019.
Merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 88) tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran
Daerah Tahun 2018 Nomor 88)
24
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
