SIKD Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan SIKD yang tepat waktu dan terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban dan monitoring. SIKD Pemerintah Daerah menyajikan informasi eksekutif sesuai kebutuhan, yang dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat