Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi dan menjamin
kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemungutan
Pajak Sarang Burung Walet. Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah
satu sumber pendapatan daerah yang dapat
membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat
(2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah ubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.135 Tahun 2000; PP No.69 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; Perda Kab.Natuna No.16 Tahun 2021; Perda Kab.Natuna No.15 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pendaftara, Pendataan, Penerbitan, Pemungutan, Penyetoran, dan seterusnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Natuna Nomor 41 Tahun 2022
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2022 Nomor 126); dan
b. Peraturan Bupati Natuna Nomor 133 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 218);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
35 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi dan menjamin
kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemungutan
Pajak Air Tanah. Pajak Air Tanah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang dapat membiayai
pelaksanaan pembangunan di daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat
(2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Air Tanah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.135 Tahun 2000; PP No.69 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; Perda Kab.Natuna No.16 Tahun 2021; Perda No.15 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Air Tanah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pendaftara, pendataan, penerbitan, pemungutan, penyetoran, pembukuan, dan seterusnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Natuna Nomor 42 Tahun 2022
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air
Tanah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022
Nomor 126);
b. Peraturan Bupati Natuna Nomor 133 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah Berita
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 218);
34 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi dan menjamin
kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemungutan
Pajak Reklame. Pajak Reklame merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang dapat membiayai pelaksanaan
pembangunan di daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (2)
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu
Menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Reklame.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.135 Tahun 2000; PP No.69 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; Perda Kab.Natuna No.16 Tahun 2021; Perda Kab.Natuna No.15 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Reklame, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 120); dan
b. Peraturan Bupati Natuna Nomor 133 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 218);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
47 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu
ABSTRAK:
Pajak Barang Jasa Tertentu merupakan salah
satu sumber pendapatan daerah yang dapat
membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88
ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.135 Tahun 2000; PP No.69 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No.4 Tahun 2023; PP No.35 Tahun 2023; Perda Kab.Natuna No.16 Tahun 2021; Perda Kab.Natuna No.15 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Objek dan Subjek Pajak Barang Jasa Tertentu, dan seterusnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel (Berita Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 121);
b. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan
(Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022
Nomor 125);
c. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran
(Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022
Nomor 128);
d. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan
(Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022
Nomor 133);
e. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir (Berita Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 134);
f. Peraturan Bupati Natuna Nomor 133 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah Berita
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 218);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
48 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2022 Nomor 135).
Peraturan Bupati Natuna Nomor 133 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 218)
hak atas tanah dan bangunan - tata cara pemungutan bea perolehan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD.2024/No.310
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 44 sampai
dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu diatur tentang
tata cara pemungutan bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkota Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
yang dapat membiayai pelaksanaan pembangunan di
daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat
(2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2013; UU No.1 Tahun 2022; PP No.135 Tahun 2000; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; Perda Kab.Natuna No.16 Tahun 2021; Perda Kab.Natuna No.15 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati Natuna ini diatur tentang Tata Cara
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan, dan seterusnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:
a. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2022 Nomor 135).
b. Peraturan Bupati Natuna Nomor 133 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 218);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
70 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 01 Tahun 2024
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 01, BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR 309
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum terhadap pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat pembangunan di daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
UUD'45 Pasal 18 ayat (6); UU No.19 tahun 1997; UU No.53 Tahun 1999; UU No.14 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014; UU No.01 Tahun 2022; PP No.135 Tahun 2000; PP No.34 Tahun 2006; PP No.69 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP Nomor 35 Tahun 2023; Perda Kab. Natuna No.16 Tahun 2021; Perda No.15 Tahun 2023.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
87 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 59 Tahun 2023
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahPerikanan dan KelautanStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Natuna No. 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Th. 2020 Tentang Petunjuk Teknis penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Perikanan dan Kelautan - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 299
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksanaan operasional tempat pelelangan ikan di Kabupaten Natuna, ada beberapa ketentuan yang perlu dilakukan perubahan, sehingga perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini mengatur mengenai Pasal 18 ayat (6); UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 31 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 54 Th. 2002; PP No. 28 Th. 2018; PP No. 11 Th. 2023; PermenKP No. 8 Th. 2021; PermenKP No. 34 Th. 2021; Perda Kab. Natuna No. 3 Th. 2019; Perda Kab, Natuna No. 16 Th. 2021
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020, yaitu diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11 C; serta diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15 A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2023.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020
3 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 298
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 43 Th. 2009; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 2 Th. 2022; PP No. 28 Th. 2012; PerkaANRI No. 22 Th. 2015; Perda Kab. Natuna No. 2 Th. 2021; Perbup Natuna No. 57 Th. 2021; Perbup Natuna No. 143 Th. 2022
PERBUP ini mengatur mengenai perbahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021, yaitu ayat (2) Pasal 6, dan Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2023.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Natuna Nomor 57 Tahun 2021
185 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 297
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas, serta untuk meningkatkan tugas dan kinerja Inspektorat dalam bidang pengawasan sehingga lebih terarah, terkendali dan terkoordinasi, sehingga perlu menetapkan PERBUP
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 293
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasisfikasi Kemanan Dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
bahwa arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan alat bukti yang sah harus dikelola dan diselamatkan guna menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, dan berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, makak perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah UU No 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2004; UU No. 11 Th. 2008 stdd UU No. 19 Th. 2016; UU No. 14 Th. 2008; UU No. 43 Th. 2009; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 28 Th. 2012; PP No. 12 Th. 2017; Kepres No. 105 Th. 2004; PerkaANRI No. 17 Th. 2011; Permendagri No. 83 Th. 2022; Perda Kab. Natuna No. 2 Th. 2021
PERBUP ini mengatur mengenai Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis; Akses Arsip Dinamis; dan Pengelolaan Arsip
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2023.
11 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
