PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2020

Menemukan 34 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 38 Tahun 2020
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Perikanan dan Kelautan Standar/Pedoman

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERBUP Kab. Natuna No. 59 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
  2. PERBUP Kab. Natuna No. 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Th. 2020 Tentang Petunjuk Teknis penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
  3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 149 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 39 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA

Kesehatan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERBUP Kab. Natuna No. 8 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 40 Tahun 2020
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 41 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan