Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas,
ketertiban, kemudahan identifikasi serta pengendalian
penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur kembali
Tanda Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2012; Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor Kep / 166 /VIII/ 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian Nomor Kendaraan Dinas
Bab III Pembiayaan
Bab IV Ketentuan Lain-Lain
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2019.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2017 dicabut.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 101 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan
pelayanan kesehatan, menumbuhkan semangat cinta
kepada daerah, dan memperkuat citra RSUD dr. R.
Goeteng Taroenadibrata Purbalingga diperlukan logo
sebagai simbol identitas; bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum, maka
perlu mengatur Logo Rumah Sakit Umum Daerah dr. R.
Goeteng Taroenadibrata Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Purbalingga tentang Logo Rumah Sakit Umum
Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Kedudukan dan Fungsi
Bab IV Bentuk, Warna dan Makna Logo
Bab V Susunan dan Ukuran Logo
Bab VI Penggunaan dan Penempatan
Bab VII Gambar Logo
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 102 Tahun 2019
utang - investasi - kerja sama - blu - pengelolaan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 102, Berita Daerah Tahun 2019 No. 102
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Utang/Pinjaman, Investasi, dan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1), Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan utang/pinjaman, investasi dan kerjasama dengan pihak lain;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Utang/Pinjaman, Investasi, dan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah;
UU Nomor 13 Taahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 36 Taahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 56 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perda Kbupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permenkeu Nomor 77/PMK.05/2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, pinjaman/utang, investasi, kerja sama, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 03.1 Tahun 2012 dicabut.
.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 103 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraDesa
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan
Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabu paten
Purbalingga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainn yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas
pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu
memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat
Desa; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu
mengatur penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan
lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan,
dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan
Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari alokasi dana desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 23 Tahun 2016 dicabut.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 104 Tahun 2019
Badan Layanan UmumHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Purbalingga No. 88 Tahun 2022 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
Mengubah :
Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 6 Tahun 2019 ten tang Remunerasi Pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat
Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan
Kabupaten Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 6 Tahun 2019 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk efektifitas pelaksanaan penerapan
remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah pada Unit
Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas dan Laboratorium
Kesehatan Kabupaten pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Purbalingga, maka perlu mengubah Peraturan Bupati
tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
dan Laboratarium Kesehatan Kabupaten Pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Purbalingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Remunerasi Pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan
Kabupaten Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3 ayat (4) huruf a, perubahan Pasal 8 ayat (2) huruf g dan huruf h, perubahan Pasal 9 ayat (1), perubahan Pasal 10 ayat (20).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 6 Tahun 2019 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 105 Tahun 2019
alokasi - penyaluran - penggunaan - dana desa - tata cara
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 105, Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 105
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya memperkuat kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum serta keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), Pasal 96 ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu meenetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 15 Tahun 2010; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Permendagri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan, sasaran dan tugas, pengalokasian dan pembagian ADD, pengorganisasian, penggunaan ADD, pengelolaan ADD, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan dan evaluasi ADD, sanksi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
26 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 106 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, Berita Daerah Tahun 2019 No. 106
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; Perpres Nomor 15 Tahun 2010; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2018; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Permendagri Nomor 44 Tahun 2016; Permenkeu Nomor 50/PMK.07/2017; Permenkeu Nomor 199/PMK.07/2017; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permenkeu Nomor 61/PMK.07/2019; Permen Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Permenkeu Nomor 205/PMK.07/2019; Perbup Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017; Perbup Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan, dan sasaran, penetapan rincian dana desa, penggunaan dana desa, pengorganisasian,pelaoran dan pertanggungjawaban, sanksi, pembinaan dan pengawasan, keadaan kahar, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
27 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 107 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 107, Berita Daerah Tahun 2019 No. 107
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan upaya promotif dan preventif hidup sehat dan meningkatkan produktivitas penduduk, menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit serta dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu mengatur pedoman pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Purbalingga;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 18 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 50 Tahun 2007; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Permenkes Nomor 2269/Menkes/per/XI/2011 Tahun 2011; Permenkes Nomor 41 Tahun 2014; Permenkes Nomor 39 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, upaya dan ruang lingkup, organisasi, kerja sama, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2019.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 108 Tahun 2019
Pariwisata dan KebudayaanPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Bojongsari Kabupaten Purbalingga
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, Berita Daerah Tahun 2019 No. 108
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Bojongsari Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Bojongsari Kabupaten Purbalingga, dan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik maka proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi dan diatur dalam Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 10 Taahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 50 Tahun 2011; PP Nomor 54 Tahun 2017; Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018; Permendagri Nomor 37 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, dewan pengawas, direksi, biaya, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 25 Tahun 2010 dicabut
.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 3.1 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk meningkatkan kinerja pemungutan retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga maka apabila pemungutan
retribusi daerah mencapai kinerja tertentu dapat diberikan Insentif;
b. bahwa untuk kelancaran dan tertib dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
