PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN MODAL USAHA BAGI WIRAUSAHA PEMULA DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula di Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Modal Usaha Bagi Wirausaha Pemula di Kabupaten Kepulauan Aru tidak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan perkembangan zaman, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tersebut.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 44 Tahun 2018 yakni Pasal 11 ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perizinan Penerbitan Surat Ukur Kapal, Pas Kapal dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka upaya pembinaan keselamatan pelayaran, keamanan, ketertiban, pengawasan dan pengendalian kepada Pemilik Kapal, Operator, Nahkoda Kapal dan/atau Badan Hukum yang mengoperasikan kapalnya dengan ukuran di bawah 7 gross tonnage (GT 7), perlu untuk mengatur pembinaan pelayanan surat ukur kapal, pas kapal, dan sertifikat kesempurnaan kapal.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 1 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2004; PP No. 12 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 2001; PP No. 7 Tahun 2000; PP No. 51 Tahun 2002; PP No. 61 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011; PP PERPU No. 2 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, ketentuan perizinan, surat ukur kapal, pas kapal, sertifikat kesempurnaan kapal, besaran retribusi, sanksi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perizinan Penerbitan Surat Ukur Kapal, Pas Kapal dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
Bahwa kebersihan dan keindahan merupakan segi kehidupan yang ditumbuh kembangkan secara terus menerus baik oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru maupun masyarakat agar terwujud lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat. Sebagai Daerah Perkotaan dan Permukiman, sampah menjadi masalah prioritas yang perlu penanganan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Masyarakat. Kesadaran masyarakat yang didasarkan atas kemauan sendiri maupun secara bersama perlu ditumbuhkembangkan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Aru.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pengelolaan sampah yaitu ketentuan membuang sampah, tempat penampungan sampah sementara, pengangkutan sampah, pengolahan dan pemusnahan sampah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2018/NO. 34, TBD 2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 11 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kemitraan Pengelolaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Lingkup Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyukseskan pelaksanaan
program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Kepulauan Aru
sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor :
152/HK.010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kemitraan Pengelolaan
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
di Lingkup Kabupaten Kepulauan Aru.
Pasal 18 ayat (61 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kemitraan Pengelolaan
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
di Lingkup Kabupaten Kepulauan Aru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan, Penanganan, Pelayanan dan Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
ABSTRAK:
Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, sehingga perlu dilakukannya upaya pencegahan dan penanganan. Tingkat kekerasan terhadap Perempuan dan Anak terus meningkat, tetapi pencegahan dan penanganan belum dilakukan secara maksimal.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 4 Tahun 2006; PP No. 9 Tahun 2008; PERDAPROVMALUKU No. 2 Tahun 2012; PERDAKABKEPARU No. 3 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, asas, tujuan dan fungsi, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan, mekanisme pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pembiayaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 11 Tahun 2020
UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID- 19 - Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD. No. 2020/13, LL Kab Kep Aru : 10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kepulauan Aru, perlu dibentuk Pedoman tentang Penetapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Nomor tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Paraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Udang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; peraturan Pemerintah Nommor 11 TAhun 2019; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.
Lampiran 4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINANA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 41 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengatur hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang tidak diatur sebelumnya dalam Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 41 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinana dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 41 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 19 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 41 Tahun 2017 yakni ketentuan Pasal 1, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 24.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 27 Tahun 2018
pENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SATUAN PENDIDIKAN - PEDOMAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2018/NO. 27, TBD.2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 14 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan atau Didirikan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan urusan
dan optimalisasi pengelolaan dan penyelenggaraan
kinerja layanan pendidikan yang bermutu (unggul) dan
kompetitif, perlu dilakukan pengelolaan manajemen
pendidikan sesuai standar pendidikan pada satuan
pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dari
input, proses sampai output pendidikan secara
komprehensif guna meningkatkan kualitas pendidikan.
Menindaklanjuti ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Standar
Kepala sekolah/Madrasah dan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018
tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penugasan Guru Sebagai Kepala Satuan Pendidikan
yang Diselenggarakan atau Didirikan Pemerintah
Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman
Penugasan Guru Sebagai Kepala Satuan Pendidikan
yang Diselenggarakan atau Didirikan Pemerintah
Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 17 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kepulauan Aru No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Aru, perlu diatur Pedoman tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
