Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah, perlu untuk menyempurnakan Tata Cara Penagihan Pajak Daerah, mempertegas proses pelaksanaan penagihan Pajak dengan menambahkan ketentuan surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenis sebelum surat paksa dilaksanakan, dan dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan sering terdapat utang Pajak yang tidak dilunasi wajib Pajak sebagaimana mestinya sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, serta untuk melaksanakan kententuan dalam Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Uu No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; PERDAKABKEPARU No. 1 Tahun 2014; PERDAKABKEPARU No. 2 Tahun 2014; PERDAKABKEPARU No. 4 Tahun 2017; PERDAKABKEPARU No. 7 Tahun 2017; PERDAKABKEPARU No. 10 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, penetapan pajak, tata cara pemungutan, sanksi petugas pungut, surat tagihan pajak daerah, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan dan banding, pengurangan dan keringanan pajak, kedaluwarsa penagihan pajak, insentif pemungutan, pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2019/NO. 8, TBD.2019, LL SETDA KOTA TUAL : 7 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pergeseran kegiatan DAK Bidang Perumahan sesuai dengan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri PUPR 02 Tahun 2019 tentang petunjuk operasional peraturan penyelenggara dana alokasi khusus infrastruktur PUPR dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 01/SE/Dr/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Permukiman Sub Bidang Rumah Swadaya. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan agar dianggarkan kembali dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2019.
Lampiran 1 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru No. 20 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tata Cara Pembayaran Angsuran Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Tahun 2014
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati
Kepulauan Aru tentang Penetapan Tata Cara Pembayaran
Angsuran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Tahun 2014.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; UndangUndang
Nomor
28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2014; Keputusan Gubernur
Maluku Nomor 48 Tahun 2014; Surat Kepala Biro Hukum
dan HAM Nomor 44/RO.HKM&HAM/III/14.
Perbup ini mengatur tentang tata cara angsuran dan/atau
penundaan pembayaran atas ketetapan pajak daerah.
Peraturan ini mengatur bahwa Wajib Pajak mengajukan
permohonan secara tertulis untuk mengangsur dan/atau
menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar.
Angsuran dan/atau penundaan pembayaran tidak berlaku
bagi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan yang bersifat
insidentil. Kemudian diatur bahwa Kepala DPPKAD
menerbitkan keputusan atas permohonan Wajib Pajak
berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau
menola, paling lama 14 hari setelah tanggal diterimanya
permohonan. Jika selama waktu 14 hari tersebut
KepalaDPPKAD tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan Wajib Pajak dianggap diterima. Selanjutnya
untuk Pemotong atau Pemungut Pajak wajib melaporkan
hasil pemungutannya secara bulanan paling lama tanggal 10
setiap bulannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk memperlancar tugas, fungsi, serta mengoptimalkan kinerja DPRD, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Besaran Tunjangan Kesejahteraan DPRD sebagaimana termuat pada Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 41 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 41 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 41 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
Lampiran Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Lampiran 2 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, sehingga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepualuan Aru Tahun 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana dengan diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepualuan Aru Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 74 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dipandang perlu menjabarkan tugas dan fungsi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 43 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAKABKEPARU No. 3 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, penjabaran tugas dan fungsi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2018/NO.19, TBD.2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 15 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungiawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD,
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungiawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 26 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungiawaban
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungiawaban
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
Lampiran 4 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program - program pembangunan daerah agar berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016 - 2021, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021. Untuk melaksakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2018/NO. 10, TBD. 2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 13 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan penghargaan
terhadap penyelesaian beban kerja serta
meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan
kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu diberikan
tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan
beban kerja khususnya dalam Satuan Kerja
Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah dengan memperhatikan kemampuan
Keuangan Daerah.
Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah
dapat memberikan tambahan penghasilan kepada
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan
yang objektif dengan memperhatikan kemampuan
Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan
DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.
Berdasarkan pertimbangan dimaksud
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Aru.
Pasal 18 ayat t6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Aru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 83 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Kecamatan, dipandang perlu menjabarkan tugas dan fungsi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAKABKEPARU No. 3 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, penjabaran tugas dan fungsi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
