Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 6 Tahun 2014

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur : Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, dengan rincian sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif; 6. Struktur dan Besaran Terif Retribusi; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Pemungutan; 9. Tata Cara Pembayaran; 10. Tata Cara Penagihan; 11. Keberatan; 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 13. Kedaluwarsa; 14. Pemeriksaan; 15. Pemanfaatan; 16. Insentif Pemungutan; 17. Penyidikan; 18. Ketentuan Pidana; 19. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kepulauan Aru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Dobo

Tanggal Penetapan

25 Maret 2014

Tanggal Pengundangan

12 April 2014

Tanggal Berlaku

12 April 2014

Sumber

LD.2014/No.6, TLD No.6, HLM.15

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

Bidang

Halaman ini telah diakses 693 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Aru No. 6 Tahun 2014 (Ekstrak).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi pelayanan kepelabuhanan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2014/No.6, TLD No.6, HLM.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur : Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, dengan rincian sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif; 6. Struktur dan Besaran Terif Retribusi; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Pemungutan; 9. Tata Cara Pembayaran; 10. Tata Cara Penagihan; 11. Keberatan; 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 13. Kedaluwarsa; 14. Pemeriksaan; 15. Pemanfaatan; 16. Insentif Pemungutan; 17. Penyidikan; 18. Ketentuan Pidana; 19. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2014.
Penjelasan : 20 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521