Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Unang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP PERPU No. 2 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, tujuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2017.
Dengan berlakunya Peraturna Bupati ini,maka Peraturan Bupati Kepulauan Aru tentang semua Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan lainnya di Kabupaten Kepulauan Aru selama tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 43 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan jaminan akan terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang merupakan bagian dari Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesejahteraan berupa jaminan kesehatan yang diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan penyediaan pemeriksaan kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, tujuan, penyelenggara jaminan kesehatan, kriteria rumah sakit, pembiayaan, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
bahwa pengaturan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Kedudukan Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; PERDAKABKEPARU No. 19 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan keuangan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2017.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati dengan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati Kepulauan Aru dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru, perlu dilakukan penataan hubungan yang terkoordinasi, terintegrasi dan tersingkronisasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perlu mengatur Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati dengan Organisasi Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAKABKEPARU No. 3 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip, hubungan kerja, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyaluran Dana Desa Dari Rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening Kas Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, perlu pengaturan mengenai Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu ditetapkan Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa yang penggunaannya berlaku terhitung bulan Januari tahun berjalan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, penunjukan bank penyalur dana desa, dan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegak produk hukum daerah, serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal baik bagi Anggota Polisi Pamong Praja maupun Bantuan Polisi Pamong Praja. Agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik dapat terlaksana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perlu membentuk unit Petugas Tindak Internal di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. Dan untuk melaksanakan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 6, maka perlu ada unit Petugas Tindak Internal (PTI).
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, penjabaran tugas dan fungsi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian, dan honorarium.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 32 Tahun 2017
PERBUP Kab. Kepulauan Aru No. 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kepulauan Aru Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Tata Kelola Situs Internet Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Aru
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Situs Internet Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa tuntutan masyarakat yang mengharapkan penyelenggaraan kepemerintahan Daerah yang akuntabel dan transparan sehingga Pemerintah wajib mempublikasikan kegiatan dan anggarannya melalui berbagai media termasuk media online atau situs internet. Untuk menjamin integritas dan kredibilitas konten situs internet Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru pada Dinas Komunikasi dan Informatika maka perlu dibuat penataan yang baik dan profesional. Dalam rangka penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru khususnya DInas Komunikasi dan Informatika wajib memiliki situs internet.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 28 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, maksud, ruang lingkup dan tujuan, perencanaan, pengadaan dan pengembangan situs internet, operasional dan evaluasi situs internet, konten dan lisensi situs internet, penyelenggara, penanggung jawab dan sumber daya, infrastruktur situs internet, pembiayaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Anak
ABSTRAK:
Bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai Manusia seutuhnya serta Anak sebagai tunas Bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan Bangsa memiliki peran strategis mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan, sehingga Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sangat memperhatikan generasi penerus yaitu Anak yang harus dijaga pertumbuhan dan perkembangannya sehingga Anak dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 3 Tahun 1997; UU No. 20 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 26 Tahun 2000; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 12 Thaun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 2 Tahun 1988;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban anak, penyelenggaraan perlindungan anak, kewajiban dan tanggung jawab, pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan dan pelayanan publik diperlukan keselarasan, keterpaduan dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pemerintahan di Daerah, dan untuk mewujudkan kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah yang profesional, akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan publik, perlu Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah, serta sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu diatur Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 56 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, prinsip, pola hubungan kerja, hubungan kerja dalam kerja sama, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik melalui suatu Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Jaringan DOkumentasi dan Informasi Hukum.
Dasar Hukum Peraturna Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Thaun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 61 Thaun 2010; PEPRES No. 1 Tahun 2007; PEPRES No. 33 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, tujuan, pengelolaan, pendanaan, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
