Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kenaikan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ketapang maka Peraturan Bupati Ketapang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Perumahan Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ketapang sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Permendagri No. 21 Tahun 2007, Perda No. 1 Tahun 2005.
Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Peraturan Bupati Ketapang Tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2015.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang No. 6 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Kepada Pustakawan, Arsiparis dan Pegawai Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan penyempurnaan administrasi aparatur Negara khususnya di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dan guna memelihara dan menjamin keselamatan bahan pustaka, arsip dan dokumentasi daerah serta meningkatkan penyelenggaraan administrasi di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi perlu memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 43 Tahun 2007, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1979, Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 1999, Peratturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2014,Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1979, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 1980, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09/KEP/M/PAN/2/2002, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/34/M.PAN/2004, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 78 Tahun 2012, Perda Kabupaten Ketapang No. 11 Tahun 2005, Perbup Ketapang No. 43 Tahun 2008,
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tambahan Penghasilan,Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman dan 1 halaman penjelasan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang No. 5 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Tugas Belajar Dan izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang khususnya pengembangan Sumber Daya Aparatur yang mampu mengoptimalkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, perlu meningkatkan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil melalui pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 12 Tahhun 1961, Perda No. 10 Tahun 2018.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum, Persyaratan, Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar, Prosedur Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar, Batas Waktu Pemberian Tugas Belajar, Pembiayaan Tugas Belajar Dan Izin Belajar, Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Dan Izin Belajar, Pengawasan, Sanksi Administratif, Lain-Lain, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang No. 4 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerhan diLingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2014, telah diatur Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014, Perda No. 2 Tahun 2009.
Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan Pasal 1, Peraturan Bupati Ketapang No. 30 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2015.
20 halaman dan 17 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang No. 3 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Provinsi Kaliamantan Barat Tahun 2015, Bupati diminta untuk menyusun Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang Tahun 2015.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 19 Tahun 2003, UU NO. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005, Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No. 54 Tahun 2014, Perda No. 9 Tahun 2008, Pergub Kalimantan Barat No. 62 Tahun 2014.
Dalam Perbup ini diatur tentang Peraturan Bupati Pasal 1, Pasal 2, tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Ketapang tahun 2015;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2015.
16 halaman dan 12 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang No. 2 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat memberikan pelayanan /pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.1 Tahun 2014, Perka LKPP No.5 Tahun 2012, Perda No.10 Tahun 2008, Perda No.12 Tahun 2008, Perda No.2 tahun 2009;
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kedudukan, Ruang Lingkup dan Anggaran ULP; Susunan Organisasi dan Uraian Tugas; Pengangkatan dan Pemberhentian; Mekanisme dan Prosedur; Ketentuan Lain-Lain;; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2015.
13 halaman dan 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 32 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan motivasi kerja petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Ketapang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Bagi Tenaga Medis, Paramedis dan Non Medis di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang sesuai dengan kondisi saat ini;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.17 tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.29 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.45 Tahun 1994, PP No.32 Tahun 1996, PP No.23 Tahun 2005, PP No.24 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.7 Tahun 2006, Perda No.9 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN ATAS Pasal 4, Lampiran II Pasal 5, Pasal 6, dan Lampiran IV Pasal 7 PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan ini memiliki 5 halaman dan 6 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 29 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2014, maka perlu menetapkan Standar Biaya Umum Tahun 2014;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.2 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERATURAN BUPATI TENTANNG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2014 dalam 5 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan ini memiliki 3 halaman dan 43 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 27 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, perlu dilaksanakan semua secara elektronik (e-Procurement);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, PP No.58 Tahun 2005, Perpres No.106 Tahun 2007, Perpres No.54 Tahun 2010, Inpres No.17 Tahun 2011, Perka LKPBJ No.2 Tahun 2010, Perka LKPBJ No.1 Tahun 2011, Perda No.10 tahun 2008, Perbup No.18 Tahun 2010, Perbup No.25 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Para Pihak Dalam Pelaksanaan e-Procurement, Etika e-Procurement, Tata Cara Pelaksanaan e-Procurement, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan ini memiliki 11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 26 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (6), Pasal 19 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (7), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tentunya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1960, UU No.8 Tahun 1981, UU No.6 Tahun 1983, UU No.19 Tahun 1997, UU No.14 Tahun 2002, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.27 Tahun 1983, PP No.135 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.69 Tahun 2010, PP No.91 Tahun 2010, Kepmendagri No.170 Tahun 1997, Kepmendagri No.173 Tahun 1997, Kepmendagri No.27 Tahun 2002, Perda No.8 Tahun 2002, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.11 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2009, Perda No.10 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak, Tata Cara Penilaian Objek Pajak, Tata Cara Penerbitan SPPT dan SKPD, Penyampaian SPPT dan Pemungutan SPPT, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak, Tata Cara Penagihan, Tata Cara Mutasi Sebagian/Seluruhnya Objek Pajak dan Subjek Pajak, Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT dan SKPD, Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak dan Pembetulan Atau Pembatalan SPPT, SKPD dan SKPDLB yang Tidak Benar, Tata Cara Pengurangan Pajak, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Tata Cara Penghapusan Piutang, Tata Cara Pemeriksaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan ini memiliki 23 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
