Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 252 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga Tahun 2017-2037

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda No. 2 Tahun 2018.pdf

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/No.20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga Tahun 2017-2037

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka strategi dan arahan kebijakan struktur dan pola ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam RTRW Kota Sibolga; b. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang; c. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Sibolga dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu disusun RTRW Kota; d. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di kota Sibolga diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup; e. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga Tahun 2000-2010 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu pengaturan kembali; f. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintahan Kota Sibolga dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka RTRW Kota merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha; g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga Tahun 2017-2037;
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 416); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794); 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/MenhutII/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647); 23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464); 25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854); 26. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sibolga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 Nomor 10); 27. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;
KETENTUAN UMUM; LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN SUBSTANSI; FUNGSI DAN KEDUDUKAN; TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA; RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA SIBOLGA; RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA; PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS; ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA; KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG; PENYELESAIAN SENGKETA; PENYIDIKAN; HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT; KELEMBAGAAN; KETENTUAN LAIN-LAIN DAN KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Sibolga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan : 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
87 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2016-2021

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda No. 1 Tahun 2018.pdf

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/No.19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2016-2021

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 264ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sibolga tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2016-2021;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-UndangNomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 5601); 11. Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Berita Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan JangkaPanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22); 18. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sibolga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun2010 Nomor 10)
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; PRINSIP DAN ASAS PENYUSUNAN; SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH; RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH; PENGENDALIAN DAN EVALUASI; PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH; DAN KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 3 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERDA KOTA SIBOLGA NO. 3 TAHUN 2017_compare.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERDA KOTA SIBOLGA NO. 1 TAHUN 2017_ok.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 11 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERDA KOTA SIBOLGA NO. 11 TAHUN 2016_compare.pdf

Perubahan - Atas - Peraturan - Daerah - Nomor - 1 - Tahun - 2009 - Tentang - Penyelenggaraan - Pendidikan

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2016/No. 11

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

ABSTRAK:

Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka perlu dilakukan Perubahan demi peningkatan mutu pendidikan serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 , Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47. Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan ini berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
23 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 10 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perizinan Di Bidang Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERDA KOTA SIBOLGA NO. 10 TAHUN 2016_compare.pdf

Pencabutan - Peraturan - Daerah - Nomor - 4 - Tahun - 2014 - Tentang - Perizinan - Di - Bidang - Perikanan

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2016/No. 10

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perizinan Di Bidang Perikanan

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perizinan di Bidang Perikanan tidak sesuai lagi dengan keadaan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, untuk itu perlu dilakukan pencabutannya.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan ini berisi tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perizinan Di Bidang Perikanan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
3 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 9 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 9)

Download file:

PERDA KOTA SIBOLGA NO. 9 TAHUN 2016.pdf

Pedoman - Pengelolaan - Barang - Milik - Daerah

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2016/No. 9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

a, Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo Pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dibentuk dalam Peraturan Daerah; b. bahwa Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah s.udah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu), PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (Prinsip Umum, Lingkup Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Tata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang, Tata Cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang, Tata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang, Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang, Penyusunan Perubahan RKBMD, Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat), PENGADAAN, PENGGUNAAN (Prinsip Umum, Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Walikota, Penetapan Status Penggunaan Barang milik daerah Oleh Pengelola Barang), Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah, Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain), PEMANFAATAN (Prinsip Umum, Mitra Pemanfaatan, Pemilihan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Tender (Prinsip Umum, Mitra Pemanfaatan, Pemilihan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Tender, Prinsip Umum, Pengumuman, Pengambilan Dokumen Pemilihan, Pemasukan Dokumen Penawaran, Pembukaan Dokumen Penawaran, Penelitian Kualifikasi, Pemanggilan Peserta Calon Mitra, Pelaksanaan Tender, Pengusulan Dan Penetapan Mitra Pemanfaafan, Tender Gagal, Tender Ulang, Seleksi Langsung, Penunjukkan Langsung), Sewa (Prinsip Umum , Jangka Waktu Sewa, Formula Tarif/Besaran Sewa, Jenis Kegiatan Usaha Penyewa, Peijanjian Sewa, Pembayaran Sewa, Perpanjangan Jangka Waktu Sewa, Pengakhiran Sewa, Tata Cara Pelaksanaah Sewa Oleh Pengelola Barang, Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang, Pemeliharaan Sewa, Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah, Ganti Rugi, Denda Sanksi), Pinjam Pakai (Prinsip Umum, Pihak Pelaksana Pinjam Pakai, Objek Pinjam Pakai, Jangka Waktu Pinjam Pakai, Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah, Perjanjian Pinjam Pakai, Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang, Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang), KSP (Prinsip Umum, Pihak Pelaksana KSP, Objek KSP, Hasil KSP, Jangka Waktu KSP, Perjanjian KSP, Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan, Pembayaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan, Berakhirnya KSP, Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah Yang Berada Pada Pengelola Barang, Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah Yang Berada Pada Pengguna Barang , Perpanjangan Jangka Waktu KSP Yang Berada Pada Pengelola Barang Dan Pengguna Barang) BGS dan BSG (Prinsip Umum, Pihak Pelaksana, Objek BGS/BSG, Hasil BGS/ BSG, Bentuk BGS/ BSG, Pemilihan Dan Penetapan Mitra BGS/ BSG, Jangka Waktu BGS/ BSG, Perjanjian BGS/BSG, Kontribusi Tahunan, Hasil BGS/ BSG Yang Digunakan Langsung Untuk Tugas Dan Fungsi Pemerintah Daerah, Penghitungan Dan Pembayarannya, Berakhimya Jangka Waktu BGS/BSG, Tata Cara Pelaksanaan BGS/ BSG Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada Pada Pengelola Barang, Tata Cara Pelaksanaan BGS/ BSG Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada Pada Pengguna Barang), KSPI (Prinsip Umum, Pihak Pelaksana KSPI Atas Barang Milik Daerah, PJPK KSPI Atas Barang Milik Daerah, Objek KSPI, Jangka Waktu KSPI, Hasil KSPI Atas Barang Milik Daerah, Infrastruktur Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Penyediaan Infrastrukur, Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang, Penatausahaan, Sanksi Dan Denda, Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang)), PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN (Pengamanan (Prinsip Umum, Tata Cara Pengamanan Tanah, Tata Cara Pengamanan Gedung Dan/ atau Bangunan, Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas, Tata Cara Pengamanan Rumah Negara, Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Barang Persediaan, Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Selain Tanah, Gedung Dan/Atau Bangunan, Rumah Negara, Dan Barang Persediaan Yang Mempunyai Dokumen Berita Acara Serah Terima, Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Barang Tak Berwujud), Pemeliharaan (Prinsip Umum, Tata Cara Pemeliharaan Barang Milik Daerah), PENILAIAN, PEMINDAHTANGANAN (Prinsip Umum, Persetujuan Pemindahtanganan, Penjualan (Prinsip Umum,Objek Penjualan, Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang, Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang, Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)), Tukar Menukar (Prinsip Umum, Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang, Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Pada Pengguna Barang, Peijanjian dan Berita Acara Serah Terima), Hibah (Prinsip Umum, Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang, Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Prinsip Umum, Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang, Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang)), PEMUSNAHAN (Prinsip Umum, Tata Cara Pemusnahan Pada Pengguna Barang, Tata Cara Pemusnahan Pada Pengelola Barang), PENGHAPUSAN (Prinsip Umum, Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang Dan/Atau Kuasa Pengguna Barang, Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang), PENATAUSAHAAN (Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan), PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN (Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian), PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA (Prinsip Umum, Penggunaan, Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara, Tata Cara Penghapusan Rumah Negara, Tata Cara Penatausahaan Rumah Negara, Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara), GANTI RUGI DAN SANKSI, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
313 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 8 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Sibolga

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERDA KOTA SIBOLGA NO. 8 TAHUN 2016_compare.pdf

Pemberian - Santunan - Kematian - Bagi - Warga - Kota - Sibolga

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2016/No. 8

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Sibolga

ABSTRAK:

Bahwa untuk meringankan beban warga Kota Sibolga yang berduka cita karena anggota keluarganya meninggal dunia, Pemerintah Kota bermaksud memberikan bantuan berupa santunan kepada ahli waris yang meninggal dunia yang disebut dengan santunan kematian.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN (Persyaratan Penerima, Besar Santunan, Kelengkapan Dokumen), MEKANISME PENYALURAN SANTUNAN, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download file:

PERDA KOTA SIBOLGA NO. 7 TAHUN 2016_compare.pdf

Perlindungan - Dan - Pemberdayaan - Pasar - Tradisional, - Penataan - Dan - Pengendalian - Pasar - Modern

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2016/No. 7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern

ABSTRAK:

a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modem dalam skala besar, maka Pasar Tradisional perlu dilindungi dan diberdayakan, sedangkan Pasar Modem perlu ditata dan dikendalikan agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan; b. bahwa untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok barang dengan Toko Modem serta pengembangan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modem dan konsumen, perlu diatur perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 ,Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG /PER/ 12/2013, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, AZAS DAN TUJUAN, PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN (Pasar Tradisional, Pasar Modern), PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL, PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN (Lokasi Pendirian, Batasan Luas Lantai Penjualan, Sistem Penjualan dan Jenis Barang Dagangan, Persyaratan Pendirian, Pusat Perbelanjaan, Supermarket, Hypermarket ( Department Store dan Perkulakan, Minimarket Berjaringan, Minimarket Tidak Berjaringan), Jam Kerja), PERIZINAN, KEMITRAAN USAHA, KEWAJIBAN DAN LARANGAN (Kewajiban, Larangan), PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI, SANKSI (Sanksi Administrasi, Sanksi Pidana), KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
23 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 6 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Dan Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERDA KOTA SIBOLGA NO. 6 TAHUN 2016_compare.pdf

Pedoman - Penyusunan - Dan - Pengelolaan - Program - Pembentukan - Peraturan - Daerah

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2016/No. 6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pedoman Penyusunan Dan Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN (Azas, Maksud dan Tujuan), RUANG LINGKUP, MEKANISME PENYUSUNAN PROPEMPERDA (Inventarisasi, Usulan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah, Usulan Propemperda di Lingkungan DPRD, Seleksi (Usulan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah, Seleksi Usulan Propemperda di Lingkungan DPRD), Koordinasi Pemerintah Daerah dan DPRD, Penetapan, Penyebarluasan), PENGELOLAAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
20 HLM

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2017.