Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 246 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 10 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perizinan Di Bidang Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERDA KOTA SIBOLGA NO. 10 TAHUN 2016_compare.pdf

Pencabutan - Peraturan - Daerah - Nomor - 4 - Tahun - 2014 - Tentang - Perizinan - Di - Bidang - Perikanan

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2016/No. 10

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perizinan Di Bidang Perikanan

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perizinan di Bidang Perikanan tidak sesuai lagi dengan keadaan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, untuk itu perlu dilakukan pencabutannya.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan ini berisi tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perizinan Di Bidang Perikanan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
3 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 9 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 9)

Download file:

PERDA KOTA SIBOLGA NO. 9 TAHUN 2016.pdf

Pedoman - Pengelolaan - Barang - Milik - Daerah

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2016/No. 9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

a, Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo Pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dibentuk dalam Peraturan Daerah; b. bahwa Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah s.udah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu), PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH (Prinsip Umum, Lingkup Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Tata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang, Tata Cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang, Tata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang, Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang, Penyusunan Perubahan RKBMD, Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat), PENGADAAN, PENGGUNAAN (Prinsip Umum, Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Walikota, Penetapan Status Penggunaan Barang milik daerah Oleh Pengelola Barang), Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah, Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain), PEMANFAATAN (Prinsip Umum, Mitra Pemanfaatan, Pemilihan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Tender (Prinsip Umum, Mitra Pemanfaatan, Pemilihan Dan Penetapan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Tender, Prinsip Umum, Pengumuman, Pengambilan Dokumen Pemilihan, Pemasukan Dokumen Penawaran, Pembukaan Dokumen Penawaran, Penelitian Kualifikasi, Pemanggilan Peserta Calon Mitra, Pelaksanaan Tender, Pengusulan Dan Penetapan Mitra Pemanfaafan, Tender Gagal, Tender Ulang, Seleksi Langsung, Penunjukkan Langsung), Sewa (Prinsip Umum , Jangka Waktu Sewa, Formula Tarif/Besaran Sewa, Jenis Kegiatan Usaha Penyewa, Peijanjian Sewa, Pembayaran Sewa, Perpanjangan Jangka Waktu Sewa, Pengakhiran Sewa, Tata Cara Pelaksanaah Sewa Oleh Pengelola Barang, Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang, Pemeliharaan Sewa, Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah, Ganti Rugi, Denda Sanksi), Pinjam Pakai (Prinsip Umum, Pihak Pelaksana Pinjam Pakai, Objek Pinjam Pakai, Jangka Waktu Pinjam Pakai, Perubahan Bentuk Barang Milik Daerah, Perjanjian Pinjam Pakai, Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang, Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang), KSP (Prinsip Umum, Pihak Pelaksana KSP, Objek KSP, Hasil KSP, Jangka Waktu KSP, Perjanjian KSP, Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan, Pembayaran Kontribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan, Berakhirnya KSP, Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah Yang Berada Pada Pengelola Barang, Tata Cara Pelaksanaan KSP Barang Milik Daerah Yang Berada Pada Pengguna Barang , Perpanjangan Jangka Waktu KSP Yang Berada Pada Pengelola Barang Dan Pengguna Barang) BGS dan BSG (Prinsip Umum, Pihak Pelaksana, Objek BGS/BSG, Hasil BGS/ BSG, Bentuk BGS/ BSG, Pemilihan Dan Penetapan Mitra BGS/ BSG, Jangka Waktu BGS/ BSG, Perjanjian BGS/BSG, Kontribusi Tahunan, Hasil BGS/ BSG Yang Digunakan Langsung Untuk Tugas Dan Fungsi Pemerintah Daerah, Penghitungan Dan Pembayarannya, Berakhimya Jangka Waktu BGS/BSG, Tata Cara Pelaksanaan BGS/ BSG Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada Pada Pengelola Barang, Tata Cara Pelaksanaan BGS/ BSG Atas Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berada Pada Pengguna Barang), KSPI (Prinsip Umum, Pihak Pelaksana KSPI Atas Barang Milik Daerah, PJPK KSPI Atas Barang Milik Daerah, Objek KSPI, Jangka Waktu KSPI, Hasil KSPI Atas Barang Milik Daerah, Infrastruktur Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dalam Rangka Penyediaan Infrastrukur, Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang, Penatausahaan, Sanksi Dan Denda, Tata Cara Pelaksanaan KSPI Atas Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang)), PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN (Pengamanan (Prinsip Umum, Tata Cara Pengamanan Tanah, Tata Cara Pengamanan Gedung Dan/ atau Bangunan, Tata Cara Pengamanan Kendaraan Dinas, Tata Cara Pengamanan Rumah Negara, Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Barang Persediaan, Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Selain Tanah, Gedung Dan/Atau Bangunan, Rumah Negara, Dan Barang Persediaan Yang Mempunyai Dokumen Berita Acara Serah Terima, Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daerah Berupa Barang Tak Berwujud), Pemeliharaan (Prinsip Umum, Tata Cara Pemeliharaan Barang Milik Daerah), PENILAIAN, PEMINDAHTANGANAN (Prinsip Umum, Persetujuan Pemindahtanganan, Penjualan (Prinsip Umum,Objek Penjualan, Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang, Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang, Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)), Tukar Menukar (Prinsip Umum, Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang, Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Pada Pengguna Barang, Peijanjian dan Berita Acara Serah Terima), Hibah (Prinsip Umum, Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang, Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Prinsip Umum, Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang, Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang)), PEMUSNAHAN (Prinsip Umum, Tata Cara Pemusnahan Pada Pengguna Barang, Tata Cara Pemusnahan Pada Pengelola Barang), PENGHAPUSAN (Prinsip Umum, Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang Dan/Atau Kuasa Pengguna Barang, Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang), PENATAUSAHAAN (Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan), PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN (Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian), PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD YANG MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA (Prinsip Umum, Penggunaan, Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara, Tata Cara Penghapusan Rumah Negara, Tata Cara Penatausahaan Rumah Negara, Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara), GANTI RUGI DAN SANKSI, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
313 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 8 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Sibolga

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERDA KOTA SIBOLGA NO. 8 TAHUN 2016_compare.pdf

Pemberian - Santunan - Kematian - Bagi - Warga - Kota - Sibolga

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2016/No. 8

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Sibolga

ABSTRAK:

Bahwa untuk meringankan beban warga Kota Sibolga yang berduka cita karena anggota keluarganya meninggal dunia, Pemerintah Kota bermaksud memberikan bantuan berupa santunan kepada ahli waris yang meninggal dunia yang disebut dengan santunan kematian.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN (Persyaratan Penerima, Besar Santunan, Kelengkapan Dokumen), MEKANISME PENYALURAN SANTUNAN, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Download file:

PERDA KOTA SIBOLGA NO. 7 TAHUN 2016_compare.pdf

Perlindungan - Dan - Pemberdayaan - Pasar - Tradisional, - Penataan - Dan - Pengendalian - Pasar - Modern

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2016/No. 7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan Dan Pengendalian Pasar Modern

ABSTRAK:

a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modem dalam skala besar, maka Pasar Tradisional perlu dilindungi dan diberdayakan, sedangkan Pasar Modem perlu ditata dan dikendalikan agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan; b. bahwa untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok barang dengan Toko Modem serta pengembangan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modem dan konsumen, perlu diatur perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional serta penataan dan pengendalian Pasar Modern.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 ,Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG /PER/ 12/2013, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, AZAS DAN TUJUAN, PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN (Pasar Tradisional, Pasar Modern), PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL, PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR MODERN (Lokasi Pendirian, Batasan Luas Lantai Penjualan, Sistem Penjualan dan Jenis Barang Dagangan, Persyaratan Pendirian, Pusat Perbelanjaan, Supermarket, Hypermarket ( Department Store dan Perkulakan, Minimarket Berjaringan, Minimarket Tidak Berjaringan), Jam Kerja), PERIZINAN, KEMITRAAN USAHA, KEWAJIBAN DAN LARANGAN (Kewajiban, Larangan), PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI, SANKSI (Sanksi Administrasi, Sanksi Pidana), KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
23 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 6 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Dan Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERDA KOTA SIBOLGA NO. 6 TAHUN 2016_compare.pdf

Pedoman - Penyusunan - Dan - Pengelolaan - Program - Pembentukan - Peraturan - Daerah

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2016/No. 6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pedoman Penyusunan Dan Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN (Azas, Maksud dan Tujuan), RUANG LINGKUP, MEKANISME PENYUSUNAN PROPEMPERDA (Inventarisasi, Usulan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah, Usulan Propemperda di Lingkungan DPRD, Seleksi (Usulan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah, Seleksi Usulan Propemperda di Lingkungan DPRD), Koordinasi Pemerintah Daerah dan DPRD, Penetapan, Penyebarluasan), PENGELOLAAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
20 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 5 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

PERDA KOTA SIBOLGA NO. 5 TAHUN 2016_ok.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 3 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pemberian Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERDA KOTA SIBOLGA NO. 3 TAHUN 2016_ok.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 10 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sibolga Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PERDA KOTA SIBOLGA NO. 10 TAHUN 2015.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 9 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sibolga Pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PERDA KOTA SIBOLGA NO. 9 TAHUN 2015.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 7 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

PERDA KOTA SIBOLGA NO. 7 TAHUN 2015.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2015.