Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu pada tanggal 18 April 2012; maka untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang No. 8 Drt Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, 4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nornor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PELAKSANAAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2012.
7 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 188.3.342/24/2012 Tahun 2012
Perubahan - Kedua - Atas - Peraturan - Walikota - Nomor - 188.3.342/25/2008 - Tentang - Penjabaran - Tugas - Pokok - Dan - Fungsi - Para - Pejabat - Di - Lingkungan - Lembaga - Teknis - Daerah - Kota - Sibolga
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 188.3.342/25/2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Para Pejabat Di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyempurnaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Sibolga Nomor : 188.3.342 /25/2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Para Pejabat di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga, dipandang perlu melaksanakan Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 , Peraturan Walikota Sibolga Nomor 188.3.342/25/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 188.3.342/10/201 l .
Peraturan ini berisi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 188.3.342/25/2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Para Pejabat Di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2012.
9 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 188.342/25/2012 Tahun 2012
Petunjuk - Teknis - Pelaksanaan - Pajak - Sarang - Burung - Walet - Sebagai - Pelaksanaan - Peraturan - Daerah - Kota - Sibolga - Nomor - 7 - Tahun - 2011 - Tentang - Pajak - Daerah
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet Sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 180 pain 1 (satu) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah kabupaten/kota masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; b. bahwa semua Peraturan Daerah Kota Sibolga yang mengatur tentang pajak daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini berisi tentang Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 , Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 1993 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor: 11 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2011.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, HARGA DASAR NILAI JUAL SARANG BURUNG WALET, PERIZINAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN (Pendaftaran, Pelaporan), TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK (Penetapan, Pembayaran, Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran), PENAGIHAN, PEMBUKUAN, PEMERJKSAAN DAN PENGAWASAN (Pembukuan , Pemeriksaan, PengawasaN), KEBERATAN DAN BANDING (Keberatan, Banding), PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK, PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAP AN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGTJRANGAN SANKS! ADMINISTRASI, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2012.
Pada saat Peraturan Walikota im berlaku, segala ketentuan yang pernah berlaku yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet di kota Sibolga, dicabut dan tidak berlaku.
28 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 188.342/26/2012 Tahun 2012
Perubahan - Atas - Peraturan - Walikota - Nomor - 188.3.342/32/2008 - Tentang - Penjabaran - Tugas - Pokok - Dan - Fungsi - Para - Pejabat - Di - Lingkungan - Sekretariat - Daerah - Dan - Sekretariat - Dewan - Perwakilan - Rakyat - Daerah - Kota - Sibolga
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 188.3.342/32/2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Para Pejabat Di Lingkungan Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyempurnaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Sibolga Nomor : 188.3.342 / 32 / 2008 penjabaran tugas pokok dan fungsi para pejabat di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga, dipandang perlu melaksanakan perubahan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956 , Undang-Undang Republik Indobesia Nomor 43 Tahun 1999 , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 , Perannan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 , Peraruran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2012 .
Peraturan ini berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 188.3.342/32/2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Para Pejabat Di Lingkungan Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2012.
14 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 180/ 01/2012 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kota Sibolga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga perlu menetapkan Peratu.ran W alikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kota Sibolga.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956 , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 ,
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, TATAKERJA, ES ELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2012.
9 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 180/05/2012 Tahun 2012
Petunjuk - Pelaksanaan - Peraturan - Daerah - Kota - Sibolga - Nomor - 2 - Tahun - 2012 - Tentang - Organisasi - Dan - Tata - Kerja - Kantor - Pelayanan - Perizinan - Terpadu - Kota - Sibolga
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Sibolga
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu telah ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2012 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 3 pada tanggal 27 Februari 2012.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956, Undang-Ubdang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 , Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 ,Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 ,Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ,Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 , Peraturan; Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 ,Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 .
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PELAKSANAAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2012.
5 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 440/06/2012 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kota Sibolga
ABSTRAK:
Bahwa Program Jaminan Kesehatan Daerah bertujuan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang /Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah] diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor · 59 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor O1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 03 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 04 Tahun 2008.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN DAN TUGAS, PELAYANAN, PROSEDUR PELAYANAN, PENGORGANISASIAN, EVALUASI, PENGORGANISASIAN, EVALUASI, PELAPORAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2012.
9 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 970/09 Tahun 2012
Petunjuk - Teknis - Tentang - Pajak - Reklame - Sebagai - Pelaksanaan - Peraturan - Daerah - Kota - Sibolga - Nomor - 7 - Tahun - 2011 - Tentang - Pajak - Daerah
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Teknis Tentang Pajak Reklame Sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Desember 2011 dan untuk meningkatkan pelayanan serta efektifitas pemungutan Pajak Daerah, khususnya Pajak Reklame. perlu pengaturan lebih lanjut ten.tang teknis pelaksanaannya.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 , Undang-Undang Npmor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2011.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, JENIS-JENIS PAJAK REKLAME, TATA CARA PENGATURAN DAN PEMASANGAN/PENEMPATAN REKLAME (Aturan Umum, Kawasan Reklame, Tim Penilai Kelayakan Reklame), PENDAFTARAN DAN PENDATAAN, DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK (Dasar Pengenaan Pajak, Nilai Strategis Reklame, Tarif Pajak dan Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame, Penghitungan Luas Bidang Reklame), TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK (Penetapan, Pembayaran), PENAGIHAN, PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASA (Pembukuan, Pemeriksaan, Pengawasan), KEBERATAN DAN BANDING (Keberatan, Banding), PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DANPENGHAPUSANATAUPENGURANGAN SANKS! ADMINISTRA, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK, INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2012.
Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, segala ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
50 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 903/11/2012 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Sibolga
ABSTRAK:
a. Bahwa ketentuan Pasal 40 dan Pasal 43 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu pengaturan lebih lanjut; b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 , Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 , Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008 ,Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM (Pengertian), RUANG LINGKUP, HIBAH (Umum, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban), BANTUAN SOSIAL (Umum, Penganggaran , Pelaksanaan dan Penatausahaan , Pelaporan dan Pertanggungjawaban ) MONITORING DAN EVALUASI, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2012.
39 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 903/15/2012 Tahun 2012
Petunjuk - Teknis - Tentang - Pajak - Restoran - Sebagai - Pelaksanaan - Peraturan - Daerah - Kota - Sibolga - Nomor - 7 - Tahun - 2011 - Tentang - Pajak - Daerah
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Teknis Tentang Pajak Restoran Sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Bab IV tentang Pajak Restoran yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentarg Petunjuk Teknis Tentang Pajak Restoran sebagai Pelaksrinaan Peraturan Da.erah Kata Sibolga Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 , Undang - undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 , Undang undang Nomor 33 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 , Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 ,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 , Peraturan Meuteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 1993 ,Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PENDATAAN, PENDAFf ARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK (Pendataan, Pendaftaran, Pelaporan), TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK (Penetapan, Pembayaran, (Jangka Waktu Pembayaran, Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran, Bon Penjualan (Bill))), PENAGIHAN, PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN (Pembukuan, Pemeriksaan, Pengawasan), KEBERATAN DAN BANDING (Keberatan, Banding), PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PE:NGURANGAN SA.NKSI ADMINISTRASI, PENGEMBALIA1N KELEBIHAN PEMBAYARAN, INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2012.
Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, segala ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
34 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
