Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JAMINAN KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 12 Tahun 2013; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 82 Tahun 2018
Peraturan Bupati tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Kepesertaan; IV. Sumber Dana, Besaran dan Iuran; V. Jangka Waktu; VI. Mekanisme Pembayaran; VII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2019.
7 halaman; 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ALOR
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Alor dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang efektif, efisiensi dan bertanggung jawab; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangUnit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor
Dasar hukum Peraturan Bupati tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 36 tahun 2009; UU no. 23 Tahun 2014; PP No. 18 tahun 2016; Permenkes No. 75 Tahun 2014; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kab. Alor No. 8 tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Pembentukan; IV. Kedudukan; V. Susunan Organisasi; VI. Tata Kerja; VII. Tugas dan Fungsi; VIII. Pengangkatan dan Pemberhentian; IX. Pembiayaan; X. Ketentuan Lain-lain; XI. Ketentuan Peralihan; XII. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Alor Nomor
44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Alor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
Bahwa sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui pemberian jaminan kesehatan; bahwa Peraturan Bupati Alor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa belum diatur pemberian jaminan kesehatan bagi Perangkat Desa unsur kewilayahan
sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 82 Tahun 2018; Permendagri No. 119 Tahun 2019; dan Perbup Alor No. 7 Tahun 2020.
Peraturan tersebut berisi tentang Perubahan pada Pasal 1; Perubahan pasal 4 ayat (2) dan ayat (5), penghapusan ayat (4); Ketentuan pasal 11 ayat (2) diubah; ketentuan pasal 12 huruf b dan huruf c diubah; perubahan lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Peraturan yang diubah Peraturan Bupati Alor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PENGENDALIAN JALAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel dan efisien, perlu didukung sistem pengendalian jalan berbasis teknologi informasi untuk mengoptimalkan kinerja organisasi dan peran serta masyarakat; bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor 73 Tahun 2016, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Alor mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi dalam perencanaan dan pembinaan urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertamanan, serta melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Jalan Berbasis Tekologi Informasi
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No./ 95 Tahun 2018; Perda Kabupaten Alor No. 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati tersebut berisi tentang I. ketentuan umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Kedudukan; IV. Ruang Lingkup; V. Aplikasi Pengendalian Jalan; VI. Sanksi; VII. Pengendalian dan Evaluasi; VIII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
8 halaman; 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
ahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisikan perubahan program,
kegiatan dan sumber pembiayaan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Alor dan masyarakat yang merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2021.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 64 Tahun 2020; PMK No. 7 Tahun 2021; Perda Kab. Alor No. 6 Tahun 2009; Perda Kab. Alor No. 8 Tahun 2016; Perda Kab. Alor No. 6 Tahun 2019; dan Perda Kab. Alor No. 9 Tahun 2020.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; III. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
7 halaman; 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga Negara khususnya di Kabupaten Alor untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar melalui penerapan standar pelayanan minimal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan pedoman penerapan standar pelayanan minimal dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: 1. UU No. 69 Tahun 1958; 2. UU No. 25 Tahun 2004; 3. UU No. 25 Tahun 2009; 4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 5. PP No. 96 Tahun 2012; 6. PP No. 13 Tahun 2019; 7. PP No. 12 Tahun 2017; 8. PP No. 2 Tahun 2018; 9. Permendagri No. 100 Tahun 2018; 10. Perda Kab. Alor No. 6 Tahun 2015; 11. Perda Kab. Alor No. 8 Tahun 2016; 12. Perda Kab. Alor No. 6 Tahun 2019.
Peraturan bupati ini memuat: I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; IV. Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal; V. Pembiayaan; VI. Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; VII. Pembinaan dan Pengawasan; VIII. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
12 halaman; 13 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Alor Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Alor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, maka perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Alor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam negeri No. 188/Menkes/PB/I/2011 dan No. 7 Tahun 2011; Perda Kab. Alor No. 2 Tahun 2019
Peraturan Bupati tersebut berisi tentang menugaskan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk mengambil langkah koordinasi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor untuk mengambil langkah operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
3 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGAKUAN DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN ADAT
ABSTRAK:
bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat; bahwa Kabupaten Alor memiliki keragaman suku yang wajib dilindungi, diakui, dihormati serta diberdayakan guna menjaga kelestarian adat dan nilai budaya sebagai suatu kearifan lokal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU nO. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 52 Tahun 2014
Peraturan Daerah tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Asas dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. kelembagaan Adat; V. Wilayah adat; VI. Hukum Adat; VII. Kewajiban dan Tanggungjawab; VIII. Pemberdayaan; IX. Forum Kelembagaan Adat; X. Pendanaan; XI. Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi; XII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Alor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Alor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, maka perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: 1. UU No. 69 Tahun 1958; 2. UU No. 25 Tahun 2004; 3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; 4. UU No. 6 Tahun 2014; 5. PP no. 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; 6. PP No. 18 Tahun 2016; 7. PP No. 12 Tahun 2019; 8. Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; 9. Permendagri No. 20 Tahun 2018; 10. Perda Kab. Alor No. 2 Tahun 2014; 11. Perda Kab. Alor No. 15 Tahun 2014; 12. Perda Kab. Alor No. 6 Tahun 2019.
bahwa untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka perlu dikembangkan potensi dan peran pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan kebijakan nasional dengan menetapkan kebijakan kepemudaan di daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 40 Tahun 2009; UU NO. 23 Tahun 2014; PP No. 41 Tahun 2011
Peraturan daerah tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Asas dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; V. Peran, Tanggung Jawab, dan Hak Pemuda; VI. Perencanaan; VII. Pembangunan Kepemudaan; VIII. Prasarana dan Sarana; IX. Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan; X. Pencatatan dan Pelaporan; XI. Penghargaan; XII. Kerjasama dan Kemitraan; XIII. Pendanaan; XIV. Pembinaan dan Pengawasan; XV. Sanksi Administratif; XVI. Ketentuan Peralihan; XVII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
28 halaman; 5 halaman penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
