Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi Sebagai Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem Online Single Submission
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pemerintah
Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan
Sistem Online Single Submission;
bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah
dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga ketentuan
mengenai pelayanan Perizinan Secara Online dan “Perizinan 3
Jam” sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Secara
Online dan “Perizinan 3 Jam”, perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi sebagai
Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem Online Single
Submission;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi sebagai Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem Online Single Submission
yang meliputi
Maksud Dan Tujuan,
Pelaksanaan Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem OSS,
Penyelenggara Siperi,
Pemohon,
Jenis Perizinan Dan Nonperizinan Melalui Siperi,
Hak Akses,
Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik,
Tata Cara Pelaksanaan Perizinan Dan Nonperizinan,
Gangguan Jaringan Komunikasi,
Layanan Pengaduan, dan
Survey Kepuasan Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Secara Online dan “Perizinan 3 Jam” dicabut.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat di Kabupaten Kebumen sebagai tindak lanjut
dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah, perlu
mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2269/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kegiatan Germas; Forum Komunikasi Germas; Kerja Sama; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial Pemberian Permakanan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
Belanja Bantuan Sosial pemberian permakanan
kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di
Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan
Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kebumen, ketentuan mengenai
pelaksanaan pemberian belanja bantuan sosial yang
direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masingmasing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja
Bantuan Sosial Pemberian Permakanan kepada
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di
Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3
Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Belanja
Bantuan Sosial Pemberian Permakanan kepada
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di
Kabupaten Kebumen yang meliputi: Ketentuan Umum; Sumber dan Bentuk; Kriteria Penerima; Tata Cara Penyaluran, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kebumen No. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Mengubah :
PERBUP Kab. Kebumen No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik dan
pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek
belanja berkenaan, yang mempengaruhi dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021, perlu mengubah kembali
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.2.818.415.166.000,00 bertambah sebesar Rp.3.338.439.000,00 sehingga menjadi Rp.2.821.753.605.000,00.
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2021.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diubah.
445 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan Di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk menanggulangi keterlambatan
pembayaran lelang ikan hasil tangkapan nelayan di
Tempat Pelelangan Ikan pada saat musim ikan,
Pemerintah Kabupaten Kebumen menyediakan Dana
Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam
pemberian Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran
Lelang Ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya dengan
Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran
Lelang Ikan di Kabupaten Kebumen;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Bergulir Keterlambatan Pembayaran Lelang Ikan di Kabupaten Kebumen
yang meliputi
Maksud Dan Tujuan,
Sumber Dan Besaran Dana Bergulir,
Indikator Keberhasilan,
Organisasi Dan Tanggung Jawab Pelaksanaan,
Persyaratan Penerima Dana Bergulir,
Mekanisme Penyaluran Dan Pencairan Dana Bergulir,
Jangka Waktu Pengembalian,
Pemantauan, Pengawasan Dan Pelaporan,
Sanksi Administratif, dan
Sengketa/Perselisihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8),
Pasal 15 ayat (6), Pasal 18 ayat (5), Pasal 21 ayat (3), Pasal
23 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 35
ayat (2), Pasal 49, Pasal 53 ayat (9), Pasal 54 ayat (7), Pasal
55 ayat (10), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (8), Pasal 64
dan Pasal 70 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Kebumen perlu mengatur petunjuk
pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Bank Kebumen;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen
yang meliputi Kewenangan Bupati selaku Pemegang Saham, Organ, Perencanaan, Kerjasama, Pelaporan, Pembagian Laba, Evaluasi, dan Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
40 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (8),
Pasal 14 ayat (6), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2),
Pasal 26 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (2),
Pasal 43, Pasal 47, Pasal 51 ayat (9), Pasal 52 ayat (4),
Pasal 53 ayat (7), Pasal 54 ayat (12), Pasal 58 ayat (2),
Pasal 63 dan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan
Perseroan Daerah Luk Ulo Farma, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12
Tahun 2020 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk
Ulo Farma;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma
yang meliputi
Kewenangan Bupati selaku Pemegang Saham dalam RUPS, Organ, Perencanaan, Kerjasama, Pinjaman, Pelaporan, Pembagian Laba, Evaluasi, dan Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
43 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (7),
Pasal 14 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal
23 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 41,
Pasal 44, Pasal 48 ayat (8), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat
(7), Pasal 51 ayat (8), Pasal 56 ayat (2), Pasal 61 dan Pasal
64 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11
Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Bumi Sentosa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa
yang meliputi
Kewenangan Bupati selaku KPM, Organ, Perencanaan, Kerjasama, Pinjaman, Pelaporan, Pembagian Laba, Evaluasi, dan Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
42 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 39 Tahun 2021
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2021/No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan
Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten
Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7)
dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan
Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten
Kebumen, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan
Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten
Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13
Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan
Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten
Kebumen yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tata Cara Penyertaan Modal; Indikator Peningkatan Kinerja BUMD; Pelaporan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 13 Tahun 2020
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 40 Tahun 2021
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD 2021/No. 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman
mengamanatkan bahwa setiap prasarana, sarana dan utilitas
umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus
diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
b. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan pengelolaan
prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman maka
Pemerintah Daerah meminta pengembang untuk menyerahkan
prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang
dibangun oleh pengembang;
c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban tata cara penyerahan
prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman
kepada Pemerintah Daerah, perlu mengatur pelaksanaannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012;
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah yang meliputi: Ketentuan Umum; Perumahan dan Permukiman; Prasarana, Sarana dan Utilitas; Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas; Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas; Pembentukan Tim Verifikasi; Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas; Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Terlantar; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
15 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
