Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2021

Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi Sebagai Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem Online Single Submission

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi sebagai Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem Online Single Submission yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Pelaksanaan Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem OSS, Penyelenggara Siperi, Pemohon, Jenis Perizinan Dan Nonperizinan Melalui Siperi, Hak Akses, Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik, Tata Cara Pelaksanaan Perizinan Dan Nonperizinan, Gangguan Jaringan Komunikasi, Layanan Pengaduan, dan Survey Kepuasan Masyarakat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi Sebagai Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem Online Single Submission
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Kebumen
Nomor
31
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2021
Tempat Penetapan
Kebumen
Tanggal Penetapan
03 Mei 2021
Tanggal Pengundangan
03 Mei 2021
Tanggal Berlaku
03 Mei 2021
Sumber
BD.2021/NO.31
Subjek
TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Kebumen
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 69 kali

STATUS PERATURAN

Mencabut :
  1. PERBUP Kab. Kebumen No. 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Secara Online dan “Perizinan 3 Jam”

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan