Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunung Mas;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
1. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
2. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
3. Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
4. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kewenangan Desa;
5. Pendanaan; dan
6. Pungutan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2019.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Kelas di Pratama Tumbang Talaken Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , Tata Kerja serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama Tumbang Talaken;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
a. pembentukan, kedudukan dan susunan organisasi;
b. tugas dan fungsi;
c. satuan pengawas internal (SPI), komite, instalasi dan kelompok staf medis;
d. kelompok jabatan;
e. tata kelola;
f. tata kerja;
g. kepegawaian dan eselon;
h. pendanaan;
i. pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan; dan
j. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan Dan Penempatan Pedagang Serta Besaran Nilai Sewa
Untuk Ruko, Toko, Kios, Los Pasar Baru Dan Pasar Tradisional
Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas
pengelolaan barang milik daerah (BMD) dalam bentuk
sewa perlu diselenggarakan secara tepat, efisien,efektif dan
optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002; U
nd
ang-Un
d
ang No
m
o
r 28 Ta
hu
n 20
0
9; U
n
d
ang
-U
n
dan
g
N
o
mo
r 3
2
Ta
h
un
20
09; U
n
d
an
g-U
nd
ang
N
o
m
or
1
2
T
ahu
n
2
0
11; U
n
d
an
g-U
n
d
an
g
N
o
m
o
r 23 Ta
h
un
2
01
4; P
er
at
uran
Pem
e
ri
n
tah
N
omo
r
79
Ta
hu
n 20
05; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
33/PMK.06/2012; 2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
78/PMK.06/2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 31
Tahun 2011; Peraturan Daerah Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 03.a Tahun 2013.
Penataan Dan Penempatan Pedagang Serta Besaran Nilai Sewa
Untuk Ruko, Toko, Kios, Los Pasar Baru Dan Pasar Tradisional
Milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2015
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan demi terwujudnya keserasian serta keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas Instansi Vertikal, dengan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya, perlu dilakukan koordinasi secara berkesinambungan dan terpola diantara para Unsur Pimpinan Daerah, untuk membahas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentag Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
1. Tugas Pokok Tanggung Jawab Dan Fungsi Forkopimda;
2. Kelembagaan Forkopimda;
3. Penyelenggaraan Rapat Forkopimda; dan
4. Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam hal dikeluarkannya Peraturan Perundangundangan yang baru yang menjadi dasar pengadministrasian dalam pengolahan keuangan Desa di Kabupaten Gunung Mas perlu dilakukan penyeragaman prosedur pengelolaan keuangan Desa secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07 /2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nornor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa.
Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
57
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2016
PERBUP Kab. Gunung Mas No. 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung
Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
2 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
8 Tahun 2016;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENETAPAN;
BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH;
BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL;
BAB V
KEPEGAWAIAN;
BAB VI
PEMBIAYAAN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 9 tahun 2008
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten
Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 106), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
40 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2014 Tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
Untuk menyesuaikan dengan aplikasi SJMDA Keuangan
Versi 2.7 Rilis 6 yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten
Gunung Mas sebagai sistem informasi dalam melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah saat ini, maka dipandang perlu
dilakukan Perubahan terhadap Lampiran IX, Lampiran XI dan
Lampiran XVIII Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 34 Tahun
2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Gunung Mas.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun
2014; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 34 Tahun 2014.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 34 Tahun 2014
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2015
55 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin dan memenuhi hak-hak konstitusional setiap Warga Negara, khususnya di Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan Urusan Pemerintahan Wajjib terkait Pelayanan Dasar yang ditentukan dengan mutu pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
1. Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
2. Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Pendanaan;
4. Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
5. Pembinaan Dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan kesehatan;
b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu adanya pemotongan, penyetoran dan pembayaran iuran jaminan kesehatan;
c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Thun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
a. maksud dan tujuan;
b. sumber dana, kepesertaan dan iuran;
c. masa jaminan kesehatan;
d. mekanisme pembayaran; dan
e. rekonsiliasi dan pakta integritas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
Untuk menyesuaikan dengan aplikasi SIMDA J<euangan
Versi 2.7 Rilis 6 yang digunakan oleh Pernerintah Kabupaten
Gunung Mas sebagai sistem informasi dalam melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah saat ini, maka dipandang perlu
dilakukan Perubahan terhadap Lampiran I, Lampiran II dan
Lampiran
Ill
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung
Mas.
U
n
c
lang
-U
n
d
an
g N
omor
28 T
a
hu
n
1999; U
nd
ang-U
ndan
g N
omo
r 5 T
ahun
2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55
tahu
n 2005; 11. Peraturan Peme
rintah
N
o
mor 58 Tahun 20
0
5; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun
2014; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2014.
Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2015
198 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
