Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah berdampak terhadap kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, maka Peraturan Walikota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 51 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 60 Tahun 2008; PP No 71 Tahun 2010; PP No 27 Tahun 2014; PerMen Dalam Negeri No 64 Tahun 2013; PerMen Dalam Negeri No 73 Tahun 2015; PerMen Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; PERDA Kota Tangerang Selatan No 6 Tahun 2010
Peraturan ini memuat; 1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 38 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan dialihkannya pemungutan Pajka Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah menguatkan upaya Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak sebagai penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan;
b. bahwa pemilik dan/atau pengelola lapangan golf merupakan Wajib Pajak atas objek pajak khusus yang memiliki konstruksi khusus sehingga diperlukan upaya penyesuaian pengaturan aspek teknis lapangan golf di wilayah daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 6 Tahun 1983; UU No 51 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU no 30 TAhun 2014; PerPres No 87 Tahun 2014; PerMen Dalam Negeri No 1 Tahun 2014; PERDA Kota Tangerang Selatan No 7 Tahun 2010; PERWAL Tangerang Selatan No 16 Tahun 2012
Peraturan ini memuat; 1. Daerah; 2. Pemerintah Daerah; 3. Walikota; 4. Dinas; 5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 6. Basis Data; 6a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 6b. Objek Pajak Umum; 6c. Objek Pajak khusus; 6d. Harga Dasar Tanah; 7. Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan; 8 Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah; 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 10. Pejabat; 11. Badan; 12. Subjek Pajak; 13. Wajib Pajak; 14. Prasarana; 15. Sarana; 16. Utilitas Umum; 17. Tahun Pajak; 18. Nomor Pokok Wajib Pajak; 19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; 20. Nomor Objek Pajak; 21. Nilai Jual Obyek Pajak; 22. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak; 23. Klasifikasi; 24. Pajak Yang Terutang; 25. Pemungutan; 26. Tempat Pembayaran; 27. Bank Persepsi/Pos Persepsi; 28. Kas Umum Daerah; 29. Rekening Kas Umum Daerah; 30. Pelayanan Satu Tempat; 31. Satuan Pendidikan; 32. Bumi; 33. Bangunan; 34. Rumah Sakit Privat; 35. Jalan; 35a. Jalan Tol; 36. Badan Usaha di Bidang Jalan Tol; 37. Ruang Manfaat Jalan Tol; 38. Ruang Milik Jalan; 39. Ruang Pengawasan Jalan; 40. Ruas Jalan Tol; 41. Jalan Penghubung; 42. Jalan Layang; 43. Badan Usaha Milik Negara; 44. Kawasan Industri; 45. Kawasan Permukiman; 46. Bendahara Umum Daerah; 47. Surat Setoran Pajak Daerah; 47a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 47b. Pejabat Pembuat Akta Tanah; 47c. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara; 47d. Mutasi; 47e. Restitusi; 47f. Kompensasi; 48. Surat Ketetapan Pajak Daerah; 49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; 50. Surat Tanda Terima Setoran; 51. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran; 52. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Pajak; 53. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Pajak; 54. Surat Tagihan Pajak Daerah; 55. Surat Keputusan Pembetulan; 56. Surat Keputusan Keberatan; 57. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran kelebihan Pembayaran Pajak; 58. Surat Perintah Pencairan Dana; 59. utang Pajak; 60. Penagihan Pajak; 61. Penagihan Seketika dan Sekaligus; 62. Surat Teguran; 63. Surat Peringatan; 64. Surat Paksa; 65. Jurusita Pajak; 66. Pemeriksaan; 67. Putusan Banding; 68. Surat Uraian Banding; 69. Peninjauan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2014.
18 halaman,4 penjelasan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 39, BD Tahun 2020 Nomor 39
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 25 Th 2004; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 86 Th 2017; Permendagri No 31 Th 2019; Perda Kota Tangerang Selatan No 3 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 9 Th 2016; Peraturan Walikota Tangerang Selatan No 18 Th 2019; Peraturan Walikota Tangernag Selatan No 16 Th 2020.
Perubahan kedua Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020
Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 39 Tahun 2020
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 39, BD Tahun 2022 Nomor 45
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Dan Perikanan
ABSTRAK:
bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan; bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2016; Permen Kelautan dan Perikanan No. 26 Tahun 2016; Permen Pertanian No. 43/Permentan/OT.010/8/2016; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2016
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Bab III Unit Pelaksana Teknis Daerah Bab IV Kelompok Jabatan Fungsional Bab V Pelaksana Bab VI Tata Kerja Bab VII Eselon Bab VIII Pembiayaan Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
Peraturan ini mencabut Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 62 Tahun 2016
16 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2019-2039
ABSTRAK:
Dalam rangka pengelolaan air limbah dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum perlu dilakukan penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 122 Th 2015; Permen PU No 04/PRT/M/2017.
1. Ketentuan Umum; 2. Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; 3. Pengawasan; 4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2019.
74 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 39, BD Tahun 2023 Nomor 39
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat sesuai dengan kewenangannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2014; Peraturan Baznas Nomor 4 Tahun 2018; Perda No. 8 Tahun 2016
Di dalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembinaan dan Pengawasan Bab III Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Bab IV Pembiayaan Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2023.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 39 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa sistem akuntansi Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah berdampak terhadap sistem akuntansi pemerintahj Daerah,maka Peraturan Walikota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dlam huruf a perlu diubah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 51 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PerMen dalam Negeri No 64 Tahun 2013; PerMen Dalam Negeri No 73 Tahun 2015; PerMen Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; PERDA No 6 Tahun 2010
Peraturan ini memuat; 1. Daerah; 2. Pemerintah Daerah; 3. Walikota; 4. Keuangan Daerah; 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 6. Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Satuan Kerja Pengelolaan Daerah; 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; 9. Bendahara Umum Daerah; 10. Kuasa Bendahara Umum Daerah; 11. Satuan kerja Perangkat Daerah; 12. Pengguna Anggaran; 13. Kuasa Pengguna Anggaran; 14. Akuntansi; 15. Standar Akuntasi Pemerintahan; 16. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; 17. Entitas Pelaporan; 18. Entitas Akuntansi; 19. Laporan Keuangan Pemrintah Daerah; 20. Laporan Keuangan Interim; 21. Laporan Realisasi Anggaran; 22. Neraca; 23. Laporan Arus Kas; 24. Catatan Atas Laporan Keuangan; 25. Periode Akuntansi; 26. Penerimaan Kas; 27. Pengeluaran Kas; 28. Basis Kas; 29. Basis Akrual; 30. Bagan Akun Standar; 31. Laporan Operasional; 32. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 33. Laporan Perubahan Ekuitas
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BD Tahun 2020 Nomor 40
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diselenggarakan melalui pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bertanggung jawab.
Psl 18 ayat (6) UUd 1945; UU No 31 Th 1999 yg telah diubah dg UU No 20 Th 2001; UU No 20 Th 2003; UU No 51 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 55 Th 2007; PP No 74 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah dg PP No 66 Th 2010; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 3 Th 2020.
1. Ketentuan Umum; 2. Pendidikan Antikorupsi; 3. Penghargaan; 4. Pembinaan Dan Pengawasan; 5. Pembiayaan; 6. Ketentuan Lain-Lain; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan No. 40 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap
ABSTRAK:
a. bahwa dalam tata tertib pelaksanaan penyusutan barang milik daerah breupa aset tetap,telah diterbitkan Peraturan Walikota nomor 39 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap;
b. bahwa dalam perkembangannya perlu dihitung penambahan masa manfaat atau kapasitas manfaat akibat adanya perbaikan aset tetap
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 51 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; PP No 71 Tahun 2010; Pp No 27 Tahun 2014; PerMenKeu No 1/PMK.06/2013; PerMen Dalam Negeri No 64 Tahun 2013; PerMen Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; PerMen Dalam Negeri No 19 Tahun 2016; KepMenKeu No 59/KMK.6/2013; PERDA Kota Tangerang Selatan No 6 Tahun 2010; PERDA Kota Tangerang Selatan No 10 Tahun 2011; PERWAL Kota Tangerang Selatan No 10 Tahun 2014
Peraturan Ini Memuat; 1. Renovasi; 2. Restorasi; 3. Overhaul
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
5 halaman, 5 lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BD Tahun 2022 Nomor 46
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
ABSTRAK:
bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Permendagri No. 16 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2021; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2016
Didalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Bab III Unit Pelaksana Teknis Daerah Bab IV Kelompok Jabatan Fungsional Bab V Pelaksana Bab VI Tata Kerja Bab VII Eselon Bab VIII Pembiayaan Bab IX Ketentuan Peralihan Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
Peraturan ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2016
21 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
