PERUBAHAN ATAS PERDA PROVINSI SUMATERA UTARA NO. 5 TAHUN 2013 TTG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMD PROVINSI SUMATERA UTARA
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/ No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2013 Ttg Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMD Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:
Pembatalan terhadap beberapa ketentuan Perda Provinsi Sumatera Utara No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan BUMD Provinsi Sumatera Utara mendorong untuk ditetapkannya pedoman tentang pembentukan dan pengelolaan BUMD Provinsi Sumatera Utara.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2013.
Mengatur tentang perubahan pada pasal- pasal dari Perda Sumatera Utara No. 5 Tahun 2013 yaitu pasal 11, 24, 26, dan penghapusan pasal 42.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
-
-
Peraturan daerah ini terdiri atas 6 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang KETENAGALISTRIKAN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasai 5 ayat (2)
huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan menyatakan bahwa Kewenangan
Pemerintah Provinsi dibidang ketenagaiistrikan meiiputi
Penetapan Peraturan Daerah Provinsi dibidang
ketenagalistrikan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan daerah
berhak menetapkan kebijakan daerah untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menyatakan untuk menyelenggarakan otonomi
daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk
Perda;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Ketenagalistrikan;
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5281 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014(Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang
Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53261;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2015 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2016Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, kewenangan, RUKD, usaha dan pengusahaan, pemanfaatan sumber energi primer, perizinan, harga jual tenaga listrik, sewa jaringan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik, lingkungan hidup dan keteknikan, penggunaan tanah, kerjasama, sistem informasi ketenagalistrikan, monitoring dan evaluasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, penyidikan, dan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2018.
Semua perizinan yang berkaitan dengan ketenagalistrikan
yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan
Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa
berlakunya izin berakhir.
Peraturan Gubernur akan ditetapkan paling lambat 1 (satu)
tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah
ini.
38 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018
PERGUB Prov. Sumatera Utara No. 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Daerah
Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018-2038
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2038.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20l4; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12-2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, kewenangan pemerintah daerah, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
10 Hlmn. Penjelasan 53 Hlmn.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2025.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang
Pariwisata;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Medan,
Binjai, Deli Serdang dan Karo;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba
dan Sekitarnya;
13. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pennyusunan Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
15.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2013-2018.
Ketentuan Umum, Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pembangunan pemasaran pariwisata daerah, Pembangunan industri kepariwisataan daerah, Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Provinsi, Kerjasama, partisipasi masyarakat, Pembiayaan, serta Pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
48 Hlm, Lampiran: I-III
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pernerintahan Daerah perh-l menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraaft Pendidikan
Pasal 18 ayat t6) UUD 1945; Undang Undang Nomor 24 Tahun 1956 ; Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, inovasi daerah, pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, pendidikan menengah dan pendidikan khusus, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi, penerbitan izizn pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat, penambahan, penggabungan, pendirian dan penutupan satuan pendidikan, pembinaan bahasa dan sastra, pendanaan pendidikan, peserta didik, peran serta masyarakat, pengawasan, sanksi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2018.
53 Hlmn. Penjelasan 8 Hlmn.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS GUBERNUR/ WAKIL GUBERNUR DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
