Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada dinas dan
Badan Daerah kabupaten dapat dibentuk unit pelaksana
teknis dinas/Badan Daerah kabupaten untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu dan memberikan jaminan lcualitas
pembangunan yang memenuhi standar teknis melalui
melalui pengujian (Job Mix).
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum Republik
Indonesia Nomor 546 Tahun 1986; Peraturan Menteri PU Nomor 11/ PRT/ M /2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 48 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
PEMBENTUKAN ;
BAB III
SUSUNAN DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ;
BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
PADA UPT LA.BORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG;
BAB V
KELOMPOK JABATAN ;
BAB VI
TATA KERJA ;
BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN ESELON ;
BAB VIII
PEMBIAYAAN ;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 36 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan (RPH) Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
ahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada dinas dan
Badan Daerah kabupaten dapat dibentuk unit pelaksana
teknis dinas/Badan Daerah kabupaten untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu dalam rangka menjalankan amanat UU
Nomor 41 Tahun 2014 dan aturan turunannya sebagai unit
layanan penyediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan
Halal (ASUH);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 61 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
PEMBENTUKAN ;
BAB III
SUSUNAN DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ;
BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
PADA UPT RUMAH POTONG HEWAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN ;
BAB V
KELOMPOK JABATAN ;
BAB VI
TATA KERJA ;
BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN ESELON ;
BAB VIII
PEMBIAYAAN ;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan perubahan
besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , yang menyatakan
Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Un.dang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
12 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun
2014; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun
2018; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun
2018
Beberapa ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Alokasi
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
kepada Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2018 Nomor 7), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Beberapa ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Alokasi
Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
kepada Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2018 Nomor 7), diubah
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan Kumai Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada dinas dan Badan Daerah
Kabupaten dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas/Badan
Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dan
untuk menyederhanakan mekanisme pelayanan terhadap
masyarakat miskin dalam satu wadah yang repesentatif, kredibel
dan profesional, serta melaksanakan urusan lalu lintas dan
angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan, pemeliharaan perawatan
sarana dan prasarana pelabuhan;
Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 17 tahun 2008; Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 56 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
PEMBENTUKAN ;
BAB III
SUSUNAN DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI;
BAB IV
RINCIAN TUGAS 1POKOK DAN FUNGSI JABATAN
UPT PELABUHAN PENYEBERANGAN KUMAI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT;
BAB V
KELOMPOK JABATAN;
BAB VI
TATA KERJA ;
BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN ESELON;
BAB VIII
PEMBIAYAAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
9 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor : 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 dan Surat
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian
Keuangan Nomor: S-349/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015 Perihal
Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK),
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4
Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan
Menteri
Kominfo KM.
Nomor
02/PER/M.KOMINF0/3/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4
Tahun 2011; Peraturan Daerah kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 16 Tahun 2018
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah guna
meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan upaya
kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan,
Dinas Daerah Kabupaten dapat membentuk Unit Pelaksana
Teknis Labaoratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan kebutuhan daerah
dan memenuhi kriteria sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416
Tahun 1990; Peraturan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
492 / Menkes/ Per/IV/ 2010 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 12
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1267/ Menkes/SK/XII/2004; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEMBENTUKAN ;
BAB III
SUSUNAN DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ;
BAB IV
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
PADA UPT LABORATORIUM KESEHATAN ;
BAB V
KELOMPOK JABATAN ;
BAB VI
TATA KERJA ;
BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN ESELON;
BAB VIII
PEMBIAYAAN ;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2018
PERBUP Kab. Kotawaringin Barat No. 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, dasar pelaksanaan anggaran yang
mengalami pergeseran atas persetujuan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah atau Sekretaris Daerah dilakukan dengan
cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan terdapat
kegiatan mendesak yang anggarannya tidak cukup tersedia
atau tidak tersedia dalam APBD murni TA. 2018, program
dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat
earmark yang belum tersedia anggarannya dan program dan
kegiatan DAK yang tidak sesuai petunjuk teknis
pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan pergeseran
dan/atau penambahan anggaran mendahului perubahan
APBD TA. 2018. bahwa pergeseran anggaran serta tambahan anggaran untuk
keperluan mendesak,
telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor /DPRD-KTB/IV/2018 tanggal 24 April 2018 tentang
Pergeseran Anggaran dan Kegiatan Mendahului Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32
Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Daerah kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10
Tahun 2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 34),
diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 34),
diubah
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Denda Administratif Keterlambatan Pengurusan Dokumen Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Menteri Dalam
Negeri untuk memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan
administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan
penghapusan pengenaan pungutan terhadap dokumen
kependudukan termasuk meniadakan denda adminstratif dalam
pelayanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pencabutan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20
Tahun 2015 tentang Denda Administratif Keterlambatan
Pengurusan Dokumen Kependudukan.
ndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Men ten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1
Tahun 2010
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2015
tentang Denda Administratif Keterlambatan Pengurusan
Dokumen Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 20) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2015
tentang Denda Administratif Keterlambatan Pengurusan
Dokumen Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 20) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan
ABSTRAK:
hwa untuk menyesuaikan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 98 / Permentan / OT.140 / 9 / 2013 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan, berkaitan dengan
kewenangan Kepala Dinas dalam menerbitkan STDP dan
menyesuaikan kebijakan Kepala Daerah dibidang
perizinan berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 18 tahun 2017 tentang Kewenangan
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
ndang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun
1993; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/ Permentan/
OT.140/ 2 / 2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/ Permentan / PL. 110 / 2009; Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
98/Permentan/OT.140/9/2013; 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/ Permentan/
PD.300/ 8/2014; Peraturan
Menteri
Pertanian
Nomor
02/
Permentan/ SR.120/ I/ 2014; Keputusan
Menteri
Pertanian
Nomor
1312/ Kpts/ KP.340/ 12/2014; Peraturan
Menteri
Pertanian
RI
Nomor
11/ Permentan/ OT.140/ 3/ 2015; Keputusan
Menteri
Pertanian
RI
Nomor
46/ Kpts/ PD.300/ i/ 2015; Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5
tahun 2011; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 tahun
2017; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 41 Tahun
2015
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun
2015 tentang Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (Berita
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 41)
diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun
2015 tentang Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (Berita
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 Nomor 41)
diubah
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Standar Harga Barang Dan Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
hwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Barang Barang Milik Daerah bahwa standar harga
adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan
barang milik daerah dalarn perencanaan kebutuhan dan
ditetapkan oleh Bupati. Standar Harga Barang dan Jasa didasarkan pada analisis
dan pengkajian terhadap harga pasar di Kabupaten Kotawaringin
Barat;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 69 Tahun 2016
Standar Harga Barang dan Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
77 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
