PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BARANG, STANDAR KEBUTUHAN DAN STANDAR HARGA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Standar Barang, Standar Kebutuhan dan Standar Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
- bahwa memperhatikan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Nomor 442/3098/2022 tanggal 26 Agustus Tahun 2022 dkk, perihal permintaan penambahan komponen SIPD, maka perlu merubah peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Barang, Standar Kebutuhan dan Standar Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Standar Barang, Standar Kebutuhan dan Standar Harga;
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, Standar Harga Satuan merupakan Harga Satuan Barang dan Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangan Standar Harga Satuan Regional;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Barang, Standar Kebutuhan dan Standar Harga Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022;
UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2016; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permen Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Permen Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Permen Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2019; Perbup Aceh Besar Nomor 24 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan 3 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2003
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Perkada;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Aceh Besar Tahun Anggaran 2023;
UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; PP Nomor 16 Tahun 2018; PP Nomor 33 Tahun 2020; Permen Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Permen Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2022
PERBUP Kab. Aceh Besar No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022 Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar 906/0215/2022 tanggal 13 Juni 2022 Perihal Perubahan Kodefikasi dan Keuangan Daerah terkait DAK Nonfisik 2022, dkk, sehingga perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pedapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022;
UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP 56 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Permen Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Permen Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Permen Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2021; Perbup Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 5 pasal perubahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penataan Wilayah Adat Mukim dan Harta Kekayaan Mukim di Kabupaten Aceh Besar
ABSTRAK:
a . bahwa Mukim merupakan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah adat dan harta kekayaan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum adat berdasarkan hak asal usul. yang diakui dan dihormati serta masih hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat;
b . bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah adat dan harta . kekayaan mukim serta berdasarkan ketentuan Pasal 28 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim, maka diperlukan adanya tata cara penataan wilayah adat mukim dan harta kekayaan mukim di Kabupaten Aceh Besar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar . ten tang Tata Cara Penataan Wilayah Adat Mukim clan Harta Kekayaan Mukim di Kabupaten Aceh Besa:r
Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nom0r 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 5/2017; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun. 2021; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2017;
Peratura Bupati ini terdiri dari 45 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Asas dan Tujuan, BAB III tentang Penetapan dan Penegasan Batas Adat Wilayah Mukim, BAB IV tentang Penetapan dan Penegasan Harta Kekayaan Mukim, BAB V tentang Pengelolaan Kekayaan Mukim, BAB VI tentang Penyelesaian Sengketa, BAB VII tentang Pembinaan dan Pengawasan, BAB VIII tentang Pembiayaan, BAB IX tentang Ketentuan Lain-Lain, BAB X tentang Ketentuan Peralihan,serta BAB XI tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023
ABSTRAK:
a . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 T.ahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna,n Daerah, Pasal 104 ayat (2) dan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana· Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka. Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten;
b . bahwa Rencana Kerja Peinerintah Kabupaten merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Nomor : 050/2074 tanggal 16 Juni 2022 Hal Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RKPK Aceh Besar Tahun 2023;
d . bahwa berdasarkan · pertimbangan sebagaimana dimaksud fdalam huruf a, huruf b dan huruf t, perlu menetapkan Peraturan Bupati · tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini terdiri dari 6 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Kedudukan RKPK, BAB III tentang Sistematika RKPK, BAB IV tentang Ketentuan Lain-Lain, serta BAB V tentang Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Besar
ABSTRAK:
- bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 huruf c dan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten aceh Besar, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Besar, tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Besar;
UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permen Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 23 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penetapan, BAB III Organisasi, BAB IV Kelompok Jabatan Fungsional, BAB V Kepegawaian, BAB VI Tata Kerja, BAB VII Ketentuan Peralihan, BAB VIII Ketentuan Lain-Lain, BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2022
PERBUP Kab. Aceh Besar No. 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022
Mengubah
Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Perubahan Kedua Atas Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten AcehBesar Nomor 233/2022 tanggal 11 Mei 2022 Perihal Penyesuaian uraian kegiatan sumber dana DAK BOKB, dkk, sehingga perlu merubah PeraturanBupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaKabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun; 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Uudang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tah:un 2012; Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini terdiri dari 5 Pasal berupa perubahan pasal terhadap Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 37 Tahun 2O2l tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, guna tersedianya pedoman dan acuan dalam penetapan arah kebijakan, indikator kinerja program dna kegiatan perangkat daerah (PD) beserta pendanaan yang bersifat indikatif pada masa transisi 2023-2026 diperlukan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kepala daerah, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam masa Penjabat Bupati Aceh Besar 2023-2026
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini terdiri dari 4 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023-2026, serta BAB III tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2022.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh besar Tahun 2023-2A26
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berakhir Tahun 2022, guna tersedianya pedoman dan acuan dalam penetapan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah (PD) yang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif pada masa transisi 2023-2026 diperlukan dokumen perencanaan daerah;
b. bahwa dalam rangka perryelenggaraan pemerintahan,pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepadamasyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Kabupaten sebagai pecloman bagi Penjabat Bupati Aceh Besar tahun 2023-2026 dalarn Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hur'uf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Aceh Besar tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh besar Tahun 2023-2A26;
Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; r-rndang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini terdiri dari 8 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang RPK Aceh Besar, BAB III tentang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar, BAB IV tentang Perubahan Rencana Pembangunan Kabupaten Tahun 2023-2026, serta BAB V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Stunting Di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022-2027
ABSTRAK:
- bahwa untuk memberikan arah kebijakan penurunan stunting dalam jangka waktu tcrtentu agar terarah, efektif, dan terukur guna mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Stunting
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Stunting di Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022-2027
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 63 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Sistematika RAD Penaggulangan Stunting, BAB IV Pemantaun dan Evaluasi, BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2022.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
