Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2022

Tata Cara Penataan Wilayah Adat Mukim dan Harta Kekayaan Mukim di Kabupaten Aceh Besar

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peratura Bupati ini terdiri dari 45 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Asas dan Tujuan, BAB III tentang Penetapan dan Penegasan Batas Adat Wilayah Mukim, BAB IV tentang Penetapan dan Penegasan Harta Kekayaan Mukim, BAB V tentang Pengelolaan Kekayaan Mukim, BAB VI tentang Penyelesaian Sengketa, BAB VII tentang Pembinaan dan Pengawasan, BAB VIII tentang Pembiayaan, BAB IX tentang Ketentuan Lain-Lain, BAB X tentang Ketentuan Peralihan,serta BAB XI tentang Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penataan Wilayah Adat Mukim dan Harta Kekayaan Mukim di Kabupaten Aceh Besar

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Aceh Besar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Janto

Tanggal Penetapan

06 Juli 2022

Tanggal Pengundangan

06 Juli 2022

Tanggal Berlaku

06 Juli 2022

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 17

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Bidang

Halaman ini telah diakses 475 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP_ACEH_BESAR_NO_17_TAHUN_2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

ADAT MUKIM DAN HARTA KEKAYAAN MUKIM
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Penataan Wilayah Adat Mukim dan Harta Kekayaan Mukim di Kabupaten Aceh Besar
ABSTRAK:	a . bahwa Mukim merupakan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah adat dan harta kekayaan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum adat berdasarkan hak asal usul. yang diakui dan dihormati serta masih hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat; b . bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah adat dan harta . kekayaan mukim serta berdasarkan ketentuan Pasal 28 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim, maka diperlukan adanya tata cara penataan wilayah adat mukim dan harta kekayaan mukim di Kabupaten Aceh Besar; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar . ten tang Tata Cara Penataan Wilayah Adat Mukim clan Harta Kekayaan Mukim di Kabupaten Aceh Besa:r Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nom0r 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 5/2017; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun. 2021; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2017; Peratura Bupati ini terdiri dari 45 Pasal yang terdiri atas BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Asas dan Tujuan, BAB III tentang Penetapan dan Penegasan Batas Adat Wilayah Mukim, BAB IV tentang Penetapan dan Penegasan Harta Kekayaan Mukim, BAB V tentang Pengelolaan Kekayaan Mukim, BAB VI tentang Penyelesaian Sengketa, BAB VII tentang Pembinaan dan Pengawasan, BAB VIII tentang Pembiayaan, BAB IX tentang Ketentuan Lain-Lain, BAB X tentang Ketentuan Peralihan,serta BAB XI tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022. 27

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2022

Tata Cara Penataan Wilayah Adat Mukim dan Harta Kekayaan Mukim di Kabupaten Aceh Besar

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT