Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan
Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9
Tahun 2019; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 37 Tahun 2019
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020 ditetapkan
sebesar Rp 47.666.700.300
(empat puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh
enam juta tujuh ratus ribu tiga ratus rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2020
PERBUP Kab. Sukamara No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat
(1
)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian
Dana Desa untuk setiap Desa
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 37 Tahun 2019
Dana Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar
Rp 37.763.559.000,-
(Tiga Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga
Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 39 Tahun 2019
PERBUP Kab. Sukamara No. 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Sukamara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sukamara Tipe C.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Dengan ditetapkan peraturan ini maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 41
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukamara dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2019 telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 15 Tahun
2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Dengan adanya penambahan anggaran pada Satuan
Pendidikan Penerima dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi
dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019
berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima dana
Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional
Sekolah Kinerja Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
364/P/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan
Pendidikan Penerima dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi
dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019, maka
Peraturan Bupati Sukamara Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 perlu diubah dan disesuaikan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun
2019; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
320/P/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2019
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019
Nomor 16), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019
Nomor 16), diubah
859 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah
Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 11 Tahun 2019
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp. 722.701.285.289,84
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Nelayan
ABSTRAK:
bahwa pekerjaan sebagai nelayan di laut mempunyai risiko
tinggi (tenggelam/hilang) dan sangat tergantung pada sumber
daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana,
kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan,
teknologi dan informasi sehingga membutuhkan perlindungan. Untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat
khususnya nelayan, Pemerintah Kabupaten Sukamara
menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan
bagi nelayan di wilayah Kabupaten Sukamara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
16/PERMEN-KP/2016; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
18/PERMEN-KP/2016; Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor
2/Per-DJPT/2019
Maksud ditetapkannya program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan
Bupati ini adalah untuk melindungi para pekerja nelayan dari akibat resiko
kecelakaan kerja dan resiko kematian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran
penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah secara berdaya
guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana
dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah
merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
Kabupaten Sukamara, sehingga diperlukan Standar
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2007, Standar Kebutuhan Sarana
dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati Sukamara. Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (6) Peraturan
Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, Standar Barang, Standar
Kebutuhan dan Standar Harga ditetapkan oleh Bupati
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 22/Prt/M/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10
Tahun 2018
Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dilakukan
berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat,
keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan
kemampuan keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
64 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu dan menekan angka putus sekolah serta
menggugah untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi maka Pemerintah Kabupaten Sukamara menerapkan
kebijakan memberikan bantuan operasional pendidikan pada
jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar baik
pendidikan formal maupun nonformal. Dalam rangka tertib administrasi dan penyeragaman
pelaksanaan pemberian bantuan dan pertanggungjawabannya
perlu diatur pedoman pelaksanaannya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
Tujuan pemberian Bosda adalah :
a. meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat terutama
masyarakat yang tidak mampu;
b. pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten
Sukamara;
c. mendorong pemenuhan Standar Nasional Pendidikan
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :
a. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun 2007 tentang
pedoman pelaksanaan bantuan operasional pendidikan program
sekolah gratis kabupaten sukamara (Berita Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun 2007 Nomor 9);
b. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9 Tahun
2007 tentang pedoman pelaksanaan bantuan operasional
pendidikan program sekolah gratis kabupaten sukamara (Berita
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 3);
c. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 9
Tahun 2007 tentang pedoman pelaksanaan bantuan operasional
pendidikan program sekolah gratis kabupaten sukamara (Berita
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 7);
d. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan
(BOP) Pendidikan Non Formal Kabupaten sukamara (Berita Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 6);
e. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional
Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal di Lingkungan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara
(Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2011 Nomor 23);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 93 Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-05/MBU/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Tujuan pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa ini adalah :
a. meningkatkan efisiensi;
b. menyederhanakan dan mempercepat proses pengadaan
barang/jasa;
c. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
dan
d. meningkatkan sinergi antar BUMD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah yang Baik
ABSTRAK:
bahwa guna meningkatkan daya saing perusahaan milik
daerah dalam perkembangan dunia usaha yang semakin
dinamis dan kompetitif, perlu diterapkan tata kelola
perusahaan yang baik. Agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan
dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah
Daerah, perlu disusun suatu pedoman sebagai rujukan bagi
Badan Usaha Milik Daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 17 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman
pengelolaan BUMD yang baik sehingga dapat melaksanakan tugas
dan fungsinya secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna
serta dapat berkembang dengan baik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
17 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
