BUMD/Badan Usaha Milik DaerahInformasi, Pers, Pos, dan Periklanan
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum dan Tarif Non Air Lainnya yang dikelola PDAM Tirta Albantani Kabupaten Serang
TARIF AIR MINUM DAN TARIF NON AIR LAINNYA YANG DIKELOLA PDAM
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2018/No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Tarif air Minum dan Tarif Non Air lainnya Yang dikelola PDAM TIrta Albantani Kabupaten Serang
ABSTRAK:
Meningkatkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Albantani Kabupaten serang,
UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 122 Th 2015; PP No 2 Th 2018; Permendagri No 71 Th 2016; Perda Kab Serang No 5 Th 2009 telah diubah dg Perda kab serang No 7 Th 2013; Perda Kab serang No 7 Th 2010 telah diubah dg Perda Kab serang No 5 Th 2015; Perda Kab Serang No 7 Th 2015; Perda Kab serang No 5 Th 2016.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 15 tahun 2011 tentang Tarif Air Minum dan Tarif Non Air Lainnya yang dikelola PDAM Tirta Albantani Kabupaten Serang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang tarif Air Minum Dan Tarif Non Air lainnya yang dikelola PDAM Tirta Albantani kabupaten serang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2018.
Peraturan Bupati Serang Nomor 15 tahun 2011.
Peraturan Bupati serang Nomor 36 tahun 2018.
4 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 9 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakti bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada tanggal 5 Agustus 2015;
UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 30 Tahun 2015; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006.
a. Pendapatan; b. Belanja; c. Pembiayaan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 21 Tahun 2015
Pedoman Kerja Internal Rumah Sakit Umum Dearah Dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2015/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerja Internal Rumah Sakit Umum Dearah Dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) perlu mengatur hubungan kerja antara pemilik RSUD dr. Dradjat Prawiranegara, pengelola RSUD dr. Dradjat Prawiranegara dan staf medis RSUD dr. Dradjat Prawiranegara agar fungsi bisnis dan fungsi ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berjalan selaras;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pedoman Kerja Internal Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati
1.UU No. 23 Tahun 2000 ;2.UU No.29 Tahun 2004 ;3.UU No. 25 Tahun 2009
;4.UU No. 36 Tahun 2009 ;5.UU No. 44 Tahun 2009 ;6.UU No. 23 Tahun 2014
;7.UU No.30 Tahun 2014 ;8.UU No.36 Tahun 2014 ;9.PP No.32 Tahun 1996
;10.Perda Kab Serang No. 13 Tahun 2007;11.Perda Kab Serang No. 11 Tahun 2008
;12.Perda Kab Serang No. 18 Tahun 2011 ;13.Perda Kab Serang No.20 Tahun 2011
;14.Perda Kab Serang No. 9 Tahun 2013 ;15.Perda Kab Serang No. 12 Tahun 2014
1.ketentuan umum;2.maskud dan tujuan;3.ruang lingkup pedoman kerja internal RSUD dr. Dradjat Prawiranegara;4.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2015.
14 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2020
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganSistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Mencabut :
PERDA Kab. Serang No. 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani Kabupaten Serang Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Al Bantani Kabupaten Serang
PERUSAHAAN UMUM DAERAH - AIR MINUM TIRTA AL BANTANI
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Tahun 2020/Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Al Bantani
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 402 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Derah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Al Bantani Kabupaten Serang perlu untuk dilakukan penyesuaian.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 12 Th 2019; PP No 121 Th 2015; PP No 122 Th 2015; PP No 54 Th 2017; Permendagri No 70 Th 2016; Permendagri No 71 Th 2016; Permen PUPR No 27/PRT/M/2016; Permendagri No 71 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Nama Dan Kedudukan Hukum; 3. Kegiatan Usaha; 4. Tugas Dan Tanggungjawab; 5. Modal; 6. Organ Dan Pegawai Perumda Tirta Al Bantani; 7. Kepegawaian; 8. Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran dan pelaporan; 9. Penggunaan Laba Bersih; 10. Pengusahaan Sumber Daya Air; 11. Kerjasama; 12. Pengadaan Barang Dan Jasa; 13. Pengelolaan barang; 14. Tanggung Jawab Dan Tuntutan ganti Rugi; 15. Penyelengaraan Pelayanan Air Minum; 16. Tarip Dan Rekening Air Minum; 17. Hak, Kewajiban Dan Larangan Pelanggaran; 18. Pembinaan Dan Pengawasan; 19. Peran serta Masyarakat; 20. pembubaran; 21. Kepailitan; 22. Ketentuan peralihan; 23. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2020.
70 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 06 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015
UU Nomor 12 Tahun 1985; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; Perda Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 97 Tahun 2012; Perda Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006; Perda Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2009; Perda Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2009; PerdaKabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 ; Perda Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011; Perda Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011; Perda Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011; Perda Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2014
a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan. h. Laporan Kinerja. i. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 32 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan sensus barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 4 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud Dan Tujuan; 3.Asas Sensus; 4.Sasaran Sensus; 5.Pelaksanaan; 6.Mekanisme Pelaksanaan Sensus; 7.Pembinaan Dan Pengawasan; 8.Pembiayaan; 9.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2013.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 61 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD Tahun 2022 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman pengukuran Dan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
a. dalam rangka mewujudkan kecepatan akses, kualitas data kinerja yang akurat, valid dan dapat diandalkan, maka perlu disusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja di lingkungan pemerintahan di kabupaten serang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan bupati serang tentang pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja di lingkungan pemerintahan kabupaten serang;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005;6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006;8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006;9. peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAM/5/2007;11. peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008;12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 13. Peraturan Menteri pemerdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021;14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 ;15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021;
Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja, Metode Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja, Komplikasi Data Kinerja, Waktu dan Prosedur Input Data Kinerja, Penggunaan Data Kinerja, Penanggungjawab Data Kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
8 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2018
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 316 dan 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Pasal 18 UUD 1945; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 23 Th 2005; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005; PP No 58 Th 2005; PP No 65 Th 2005; PP No 8 Th 2006; PP No 7 Th 1977 yg telah diubah dg PP No 30 th 2015; PP No 18 Th 2016; PP No 12 Th 2017; PP No 18 Th 2017; Perda Kab serang No 15 th 2006; Perda Kab Serang No 7 th 2016; Perda kab Serang No 10 th 2017; Perda kiab serang No 3 th 2018.
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 60 Tahun 2012
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2013/NO.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014
UU No. 28 tahun 1999, UU No. 23 tahun 2000, UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, UU No. 15 tahun 2004, UU No. 25 tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 33 tahun 2004, UU No. 27 tahun 2009, UU No. 28 tahun 2009, UU No. 12 tahun 2011, PP No. 7 tahun 1977, PP No. 24 tahun 2004, PP No. 24 tahun 2004, PP No.23 tahun 2005, PP No. 55 tahun 2005, PP No. 57 tahun 2005, PP No. 58 tahun 2005, PP No. 65 tahun 2005, PP No. 79 tahun 2005, PP No. 8 tahun 2006, PP No. 38 tahun 2007, PP No. 41 tahun 2007, PP No. 60 tahun 2008, PP No. 71 tahun 2010, PP No. 2 tahun 2012, PERDA No. 15 tahun 2006, PERDA No. 7 tahun 2007, PERDA No. 5 tahun 2010.
Dalam peraturan ini ditetapkan besaran APBD yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang ringkasan dan penjabarannya dimuat dalam 2 lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
Pelaksanaan Penjabaran dituangkan dalam Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD Tahun 2022 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pasal 3 huruf b peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan bahwa Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur pengelola keuangan daerah kabupaten serang.
1. pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
8. Peraturan pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021;
Pengelola Keuangan Daerah, Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Sistem dan Prosedur Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sistem Dan Prosedur Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sistem dan Prosedur Pelaksanaan APBD, Sistem dan Prosedur pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan, Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran, Sistem dan Prosedur Laporan Realisasi Semester Pertama APBH, dan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sistem dan Prosedur Pertanggung Jawaban dan Pelapor keuangan Pemerintah Daerah, Informasi keuangan Daerah, Pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2022.
12HAL
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
