Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN DANA PERJALANAN DINAS PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
ABSTRAK:
dalam rangka efektif, efisien, akuntabel dan memberikan kepastian serta kejelasan prosedur dalam penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas, maka perlu adanya Standar Operasinal Prosedur
UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2014; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 3 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011; Permendagri No 52 Tahun 2011; PermenPANRB No 35 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 8 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2016.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan; 3.Prinsip; 4.Ruang Lingkup; 5.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2016.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka optimalisasi koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, pelayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, maka perlu dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
UU No 7 Tahun 1984; UU No 39 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2002; UU No 23 2004; UU No 21 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 4 Tahun 2006; PP No 4 Tahun 2006; Perpres No 69 Tahun 2008; PermenPPPA No 1 Tahun 2010; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Pembentukan; 3.Maksud,Tujuan, dan Sasaran; 4.Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi; 5.Susunan Organisasi,Personalia dan Masa Kepengurusan; 6.Uraian Tugas; 7.Tata Kerja; 8.Rencana Aksi; 9.Pembiayaan; 10.Ketentuan Lain dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2016.
11 halaman; 1 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 29 Tahun 2016
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 214 Tentang Izin Gangguan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2016/N0.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 214 Tentang Izin Gangguan
ABSTRAK:
dengan adanya perkembangan dan perubahan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketentuan kriteria gangguan dalam penetapan izin gangguan, dan dalam rangka mempermudah dan melakukan penyederhanaan dalam proses perizinan gangguan, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan, dan Peraturan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 28 Tahun 2002; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 36 Tahun 2005; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
terdapat dalam pasal 5,dan pasal 13
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2016.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 3 Tahun 2005; UU No 24 Tahun 2007; UU No 40 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2009; UU No 10 Tahun 2010; UU No 23 Tahun 2011; UU No 17 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 7 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; Perpres No 54 Tahun 2010; Perpres No 151 Tahun 2014; Perpres No 83 Tahun 2015; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Perangkat Dearah Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka mengetahui dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, maka perlu dilakukan evaluasi melalui survey kepuasan masyarakat terhadap Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Instruksi Presiden No 1 Tahun 1995; PermenPANRB No 16 Tahun 2014; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 8 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan; 3.Survey Kepuasaan Masyarakat; 4.Unsur Pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat; 5.Penghitungan Jumlah Sampel dan Pengolahan Data Unsur Pelayanan; 6.Pelaporan;7.Monitoring dan Evaluasi; 8.Publikasi Hasil Survey; 9.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 25 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kerja, Persyaratan Serta Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka perlu menetapkan Tata Kerja, Persyaratan serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2007; UU No 10 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014;PP No 67 Tahun 1996; Permenkebpar No:PM.69/HK.001/MKP/2010; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati
UU No 23 Tahun 2000; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Searng No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 13 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No3 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa; 3.Kewenangan Lokal Berskala Desa; 4.Penetapan Kewenangan Desa; 5.Pembinaan; 6.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sentralisasi Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang berintegritas, kompeten dan profesional, perlu adanya kebijakan sentralisasi pengembangan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang sesuai dengan fungsinya;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 101 Tahun 2000; PP No 9 Tahun 2003; PP No 53 Tahun 2010; PP No 46 Tahun 2011; Permendagri No 31 Tahun 2007; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan; 3.Jenis Pengembangan Kompetensi; 4.Mekanisme Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN; 5.Pendelegasian Wewenang; 6.Evaluasi dan Pelaporan; 7.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Subagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten SErang
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka kebijakan perizinan perlu dilakukan penyesuaian;
b bahwa dalam rangka penyederhanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat guna lebih efektif dan efisien perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan bidang perizinan dan nonperizinan yang berada pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang kepada Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 5 Tahun 2005; PP No 96 Tahun 2012; Perpres No 97 Tahun 2014; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Serang maka perlu diberikan penghargaan;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 9 Tahun 2003; PP No 53 Tahun 2010; PP No 46 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 4 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan; 3.Sasaran; 4.Kriteria; 5.Persyaratan; 6.Tim Penilai; 7.Mekanisme Penilaian; 8.Waktu dan Bentuk Pemberian Penghargaan; 9.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2016.
13 halaman 1 lamapi ran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
