PAKAIN DINAS PEGAWAI NEGERI sIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2018/No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
Ketentuan pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Serang Nomor 55 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 58 Tahun 2010 tentang pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten serang, namun dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah daerah, maka Peraturan Bupati serang tersebut perlu dilakukan perubahan penyesuaian.
UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; PP No 53 Th 2010; PP No 11 Th 2017; Permendagri No 60 Th 2007 yg telah diubah dg Permendagri No 6 Th 2016; Perda Kab Serang No 5 th 2016. Perda Kab Serang No 10 Th 2016; Perda Kab Serang No 11 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Pakaian Dinas; 3. Atribut Pakaian Dinas; 4. Pemakaian atribut; 5. Penggunaan pakaian Dinas; 6. Pembinaan dan Lain - Lain; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Serang Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2015
37 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 27 Tahun 2013
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2013/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
a. bahwa rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu melakukan perincian lebih lanjut terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dalam bentuk penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012;
b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Bupati;
UU No. 12 tahun 1985, UU No. 23 tahun 2000, UU No. 30 tahun 2002, UU No. 17 tahun 2003, UU No. 15 tahun 2004, UU No. 25 tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 33 tahun 2004, UU No. 28 tahun 2009, UU No. 12 tahun 2011, UU No. 24 tahun 2004, UU No. 14 tahun 2005, UU No. 23 tahun 2005, UU No. 54 tahun 2005, UU No. 55 tahun 2005, UU No. 56 tahun 2005, UU No. 57 tahun 2005, UU No. 58 tahun 2005 tahun 2005, UU No. 65 tahun 2005, UU No. 79 tahun 2005, UU No. 6 tahun 2006, UU No. 8 tahun 2006, UU No. 39 tahun 2007, UU No. 41 tahun 2007, UU No. 71 tahun 2010, UU No. 15 tahun 2006, UU No. 12 tahun 2007, UU No. 4 tahun 2009, UU No. 5 tahun 2009, UU No. 21 tahun 2011, UU No. 29 tahun 2011.
Dalam Peraturan bupati ini berisi Laporan realisasi anggaran TA 2012 yang ringkasannya dimuat dalam 2 lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 28 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Di Kabupaten Serang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin perlu pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras untuk rumah tangga miskin;
b. bahwa dengan terbitnya pedoman umum subsidi beras untuk rumah tangga miskin Tahun 2013 dan mencabut pedoman umum subsidi beras untuk rumah tangga miskin Tahun 2012, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kabupaten Serang perlu disesuaikan kembali;
UU No 8 Tahun 1985; UU No 23 Tahun 2000; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 13 Tahun 2011; UU No 18 Tahun 2012; PP No 68 Tahun 2002; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 15 Tahun 2010; Perda Kab.serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud Dan Tujuan; 3.Prinsip Program Raskin; 4.Pengelolaan Dan Pengorganisasian; 5.Perencanaan Dan Penganggaran; 6.Mekanisme Pelaksanaan; 7.Pengendalian Dan Pelaporan; 8.Sosialisasi; 9.Ketentuan Lain Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2013.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA.
ABSTRAK:
Bahwa Pedoman Pemilihan Kepala Desa telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, namun seiring dengan perkembangan pelaksanaannya, terdapat perubahan yang perlu disesuaikan dengan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Pasal 18 ayat (7) dan pasal (2) UUd Th 1945; UU No 23 Th 2000; Uu No 12 Th 2011; UU No 6 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah UU No 9 Th 2015; PP No 43 Th 2014; Permendagri No 112 Th 2014; Perda kab Serang No 15 Th 2006; Perda Kab Serang No 1 Th 2015 yg telah diubah Perda Kab Serang No 8 Th 2017; Perda Kab Serang No 5 Th 2016; Perda Kab Serang No 9 Th 2016; Perda Kab Serang No 10 Th 2016; Perda Kab serang No 11 Th 2016 yg telah diubah Perda Kab Serang No 10 Th 2018.
PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA. PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 29 Tahun 2016
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 214 Tentang Izin Gangguan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2016/N0.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 214 Tentang Izin Gangguan
ABSTRAK:
dengan adanya perkembangan dan perubahan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketentuan kriteria gangguan dalam penetapan izin gangguan, dan dalam rangka mempermudah dan melakukan penyederhanaan dalam proses perizinan gangguan, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan, dan Peraturan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 28 Tahun 2002; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 36 Tahun 2005; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
terdapat dalam pasal 5,dan pasal 13
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2016.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diterbitkan keputusan gubernur Nomor 978/Kep-111.Huk/2018 tentang Pemberian Bantuan yang bersifat khusus kepada kabupaten/kota se-provinsi Banten Tahun anggaran 2018.
UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 25 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 24 Th 2004 yang telah diubah dengan 21 Th 2007; PP No 23 Th 2005; PP No 55 Th 2005; PP No 56 Th 2005; PP no 58 Th 2005; PP No 65 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 9 TH 2006; PP No 30 Th 2015; Pmendagri No 31 Th 2016; Perda Kabupaten Serang No 7 Th 2016; Perda Kabupaten Serang No 10 Th 2016; Perda Kabupaten Serang No 11 Th 2016; Perda Kabupaten Serang NO 10 Th 2017.
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 31 Tahun 2018
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2018/No. 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Serang Tahun 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Serang Tahun 2018 dengan Peraturan Bupati.
UU No 28 Th 1999; UU No 31 Th 1999 yg telah diubah dg UU No 20 Th 2001; UU No 23 Th 2000; UU No 1 Th 2004; UU No 12 Th 2011; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; PP No 58 Th 2005; PP No 79 Th 2005; PP No 60 Th 2008; PP No 12 Th 2017; Permendagri No 110 th 2017; Perda Kab Serang No 15 Th 2006; Perda Kab Serang No 5 Th 2016; Perda Kab Serang No 10 Th 2016; Perda Kab Serang No 11 Th 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka tertib administrasi, efektif, efisien dan akuntabel dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang perlu mengatur pedoman pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
UU No 8 Tahun 1974; UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 61 Tahun 2010; PP No 96 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud Dan Tujuan; 3.Ruang Lingkup; 4.Jenis Informasi Publik; 5.Kelembagaan; 6.Mekanisme Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi; 7.Keberatan; 8.Penyelesaian Sengketa; 9.Pembiayaan; 10.Pelaporan; 11.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2013.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 32 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan sensus barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 4 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud Dan Tujuan; 3.Asas Sensus; 4.Sasaran Sensus; 5.Pelaksanaan; 6.Mekanisme Pelaksanaan Sensus; 7.Pembinaan Dan Pengawasan; 8.Pembiayaan; 9.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2013.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 33 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Di Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka mendukung kestabilan cadangan pangan di Kabupaten Serang dalam menghadapi kekurangan pangan, gejolak harga pangan dan/atau keadaan darurat perlu mengatur Pengelolaan Cadangan Pangan di Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Tahun 2000; UU No 32 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No 18 Tahun 2012; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 54 Tahun 2010; Perda Kab.Serang No 26 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 4 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2013.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
