a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dipandang perlu untuk melaksanakan penataan taman kota;
b. bahwa untuk terciptanya taman kota yang indah, asri dan lestari serta untuk memudahkan perawatan dan pemeliharaan taman kota di Kabupaten Tabanan, perlu disiapkan tanaman dengan jenis dan dalam jumlah sesuai kebutuhan;
c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tanaman sesuai yang dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan tata kelola penyediaan tanaman melalui bank tanaman;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bank Tanaman;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016
1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT; 3. RUANG LINGKUP; 4. PELAKSANA BANK TANAMAN ; 5. MEKANISME KERJA BANK TANAMAN; 6. KEMITRAAN; 7. PERAN SERTA MASYARAKAT; 8. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 9. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 10. PENDANAAN; 11. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 42 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017
ABSTRAK:
a. bahwa berkenaan dengan perkembangan perekonomian yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017, perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017;
Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2017.
4
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
a. bahwa perubahan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong perubahan mendasar penyelenggaraan Telekomunikasi sehingga dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi;
b. bahwa pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali, pada akhirnya akan mengurangi nilai etika dan estetika sebagai daerah tujuan Pariwisata;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000;
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/ 2009, Nomor 3/P/2009;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012;
1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI; 3. KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA; 4. KETENTUAN PERIJINAN; 5. KETENTUAN PENYIDIKAN; 6. KETENTUAN PIDANA; 7. PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 8. KETENTUAN PERALIHAN; 9. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Warung Cerdas Kube
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan berusaha masyarakat miskin, perlu dilakukan membentuk sarana usaha berupa sebuah wadah yang memenuhi ketentuan untuk mengakomodir dan memasarkan secara sentralistik produk-produk unggulan KUBE dalam upaya mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Tabanan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Warung Cerdas Kube.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011;
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016
1. KETENTUAN UMUM; 2. KRITERIA DAN PERSYARATAN; 3. PEMBENTUKAN ; 4. KEGIATAN; 5. HAK DAN KEWAJIBAN; 6. PENDANAAN; 7. PEMANTAUAN,EVALUASI DAN PELAPORAN; 8. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2017.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Upah / Gaji / Penghasilan Tetap dan Tunjangan Ke-13 untuk Tenaga Harian Daerah dan Aparat Pemerintah Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memotivasi para Tenaga Harian Daerah dan Aparat Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Tabanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur adil dan merata, perlu dilakukan upaya peningkatan Penghasilan Tetap ;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan kesejahteraan kepada para Tenaga Harian Daerah dan Aparat Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Tabanan dengan memberikan tambahan Penghasilan Tetap berupa Upah / Gaji / Penghasilan Tetap dan Tunjangan tambahan ke-13;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Upah / Gaji / Penghasilan Tetap dan Tunjangan ke-13 Untuk Tenaga Harian Daerah dan Aparat Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15 Tahun 2015
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UPAH / GAJI /PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KE-13 UNTUK TENAGA HARIAN DAERAH DAN APARAT PEMERINTAH DESA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2017.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan No. 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan;
Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002;
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tabanan Nomor 76 Tahun 2015;
Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan No. 1 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan dan Penentuan Batas Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap awal tahun setelah APBD ditetapkan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengeluaran kas perlu diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, fleksibilitas pemanfaatan uang kas dan efisiensi, efektifitas serta keamanan pengelolaan keuangan daerah maka perlu pengaturan uang persediaan pada masing – masing Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penentuan
Batas Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22 Tahun 2016
1. KETENTUAN UMUM; 2. PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN; 3. BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penentuan Batas Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 54 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2017;
1. KETENTUAN UMUM; 2. RUANG LINGKUP; 3. SISTEMATIKA; 4. PENGENDALIAN DAN EVALUAS; 5. PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
6
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabanan Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali
ABSTRAK:
a. bahwa menunjuk ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat dibidang peminjaman kredit maka perlu penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Bali Mandara Provinsi Bali ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK/010/2008;
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010
1. KETENTUAN UMUM; 2. MAKSUD DAN TUJUAN; 3. HAK DAN KEWAJIBAN; 4. BENTUK PENYERTAAN MODAL; 5. PENGELOLAAN; 6. HASIL USAHA; 7. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2017.
7
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian, diperlukan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna sehingga perlu mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf i Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi perhubungan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013;
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016
1. KETENTUAN UMUM; 2. ASAS DAN TUJUAN; 3. RUANG LINGKUP; 4. JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN; 5. MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS; 6. MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS; 7. PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN; 8. TERMINAL; 9. ENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN; 10. PERPARKIRAN; 11. SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LLAJ; 12. FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN; 13. PERLAKUAN KHUSUS; 14. PEMBINAAN PEMAKAI JALAN; 15. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; 16. PERAN SERTA MASYARAKAT; 17. SANKSI ADMINISTRATIF; 18. KETENTUAN PIDANA; 19. PENYIDIKAN; 20. KETENTUAN PERALIHAN; 21.KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
49
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
