Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG, MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK, TATA CARA KERJA SAMA
DENGAN PIHAK LAIN, PENGELOLAAN INVESTASI,PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN, DAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3),
Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91
ayat (6), Pasal 94, Pasal 96, dan Pasal 99 ayat (5)
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan,
Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis
Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Tata Cara
Penghapusan Piutang, Mekanisme Pengajuan
Utang/Pinjaman Jangka Pendek, Tata Cara Kerja Sama
Dengan Pihak Lain, Pengelolaan Investasi, Pengelolaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan Pengembangan
dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Pada Rumah Sakit
Umum Daerah Tabanan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Nomor 2018
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS ANGGARAN
BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN
BAB IV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
Pasal 29 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG HONORARIUM DAN SATUAN BIAYA JASA KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap jenis dan besaran honorarium
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan
Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69
Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020
Keputusan Bupati tentang Perubahan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2023.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah
-
37 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
ABSTRAK:
a. bahwa Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tabanan sebagai
abdi masyarakat, pemerintah, dan negara yang tulus,
lurus, dan bersih sangat diperlukan guna mewujudkan visi
Kabupaten Tabanan yaitu Terwujudnya Masyarakat
Tabanan aman, unggul dan madani;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya
manusia Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah
Kabupaten Tabanan diperlukan penerapan sistem merit
dalam manajemen pegawai negeri sipil sehingga dapat
meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, arah, dan
landasan mengenai pelaksanaan sistem merit dalam
manajemen pegawai negeri sipil diperlukan pengaturan
secara komprehensif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Merit Dalam
Manajemen Aparatur Sipil Negara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PERENCANAAN DAN PENGADAAN
BAB III PENGEMBANGAN KARIER
Pasal 74 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
43 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat
(5), Pasal 24 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 32 ayat
(2), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB III PENGURANGAN SAMPAH
BAB IV PEMBUANGAN SAMPAH SISA UPAKARA
Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022.
-
-
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KEDIRI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk tertibnya administrasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa
lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan
Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan
dan Penegasan Batas Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Ketentuan Umum,Penetapan dan Penegasan,Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2023.
-
-
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINGASANA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan
kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Singasana;
b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dari Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Singasana maka Peraturan
Bupati Tabanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Nyitdah perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Singasana;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022
Ketentuan Umum,Indikator Penilaian,Besaran Remunerasi,Komponen Remunerasi,Pembiayaan
Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2023.
-
-
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TABANAN
ABSTRAK:
a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu
upaya yang perlu diwujudkan dalam rangka menjamin
hak setiap orang di bidang kesehatan dan upaya untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan sebagai
organisasi bersifat khusus memiliki otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta
bidang kepegawaian, sehingga perlu mengatur
hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan
tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang
mewakili, pengelola rumah sakit, staf medis dan
kelompok jabatan fungsional dalam bentuk Peraturan
Internal Rumah Sakit;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
mengatur setiap rumah sakit mempunyai kewajiban
menyusun dan melaksanakan peraturan internal
rumah sakit (hospital by laws);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan
Internal Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PERATURAN INTERNAL ORGANISASI
Pasal 131 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
58 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 85 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta
Berencana Tahun 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
Peraturan Gubemur Bali Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM,RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA,Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
-
-
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 86 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan bagi pelapor pengaduan pelayanan publik, maka
diperlukan adanya jaminan perlindungan;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, belum
sepenuhnya mengatur tentang pemberian perlindungan bagi pelapor dalam proses pengaduan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022
Keputusan Bupati Tentang Perubahan,Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
-
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 87 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik,bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan diperlukan
komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Ka bu paten Tabanan diperlukan
pengendalian atas tindak kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian
Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023,eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Ketentuan Umum,Strategi Pengendalian Kecurangan,Lingkungan Pengendalian Kecurangan,Perilaku Anti Kecurangan,Pembinaan dan Pengawasan,Sanksi,
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
-
-
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
