Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 360 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau No. 22 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kenderaan Bermotor dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor Provinsi Riau Tahun 2016

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Pergub Riau Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Riau Tahun 2015

Download file:

Pergub No 22 Tahun 2016.PDF

penghitungan-dasar-pengenaan-pajak-kendaraan-bermotor-dan-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-provinsi-riau-tahun-2016

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 22

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kenderaan Bermotor dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor Provinsi Riau Tahun 2016

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016, dinyatakan Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan Umum Orang dan Barang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
Dasar hukum Pergub ini adalah: UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 12 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2011; dan Pergub Riau No. 8 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 3 (tiga) Bab dan 15 (lima belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Penghitungan dan Penetapan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB; dan Ketentuan Umum.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2016.
Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Riau Tahun 2015
Lamp. : 5 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau No. 20 Tahun 2016

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 141 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Pergub No 20 Tahun 2016.PDF

pakaian-dinas-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-riau

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 20, Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 20

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 141 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu dilakukan perubahan.
Dasar hukum Pergub ini adalah: UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; Kepres No. 18 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan Kepres No. 50 Tahun 1990; Permendagri No. 60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 6 Tahun 2016; Permendagri No. 11 Tahun 2008; Perda Provinsi Riau No. 1 Tahun 2014; Perda Provinsi Riau No. 2 Tahun 2014; dan Perda Provinsi Riau No. 3 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 2 (dua) Pasal.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2016.
Lamp. : 12 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau No. 18 Tahun 2016

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup

Download file:

Pergub No 18 Tahun 2016.PDF

pengelolaan-taman-hutan-raya-sultan-syarif-hasyim

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 18

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian fungsi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan serta pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.
Dasar hukum Pergub ini adalah: UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 22 Tahun 1997; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 1994; PP No. 68 Tahun 1998; PP No. 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 36 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2011; Permenhut No. P/19/Menhut-II/2004; Permenhut No. P.10/Menhut-II/2009; Permenhut No. P.48/Menhut-II/2010; Permenhut No. P.22/Menhut-II/2012; Permenhut No. P.31/Menhut-II/2012; Permenhut No. P51/Menhut-II/2006; Keputusan Menteri Kehutanan No. 107/Kpts-II/2003; Perda Provinsi Riau No. 3 Tahun 2013; Perda Provinsi Riau No. 5 Tahun 2015; dan Pergub Riau No. 10 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 14 (empat belas) Bab dan 147 (seratus empat puluh tujuh) Pasal dengan materi pokok meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Perencanaan; Penataan Kawasan; Pemanfaatan; Pemeliharaan; Pengembangan; Perlindungan Kawasan; Perlindungan Asuransi; Perizinan dan Retribusi; Kerjasama; Pendelegasian Wewenang Kerjasama Kolaborasi; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2016.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau No. 17 Tahun 2016

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Prosedur Tetap Pelaksanaan Tata Upacara Persemayaman dan Pemakaman Bagi Pegawai Negeri Sipil / Anggota Korpri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Yang Meninggal Dunia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Pergub No 17 Tahun 2016.PDF

PROSEDUR-TETAP-PELAKSANAAN-TATA-UPACARA-PERSEMAYAMAN-DAN-PEMAKAMAN-BAGI-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL-ATAU-ANGGOTA-korpri

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 17

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tata Upacara Persemayaman dan Pemakaman Bagi Pegawai Negeri Sipil / Anggota Korpri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Yang Meninggal Dunia

ABSTRAK:

Bahwa sebagai salah satu wujud ungkapan penghormatan dan pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil/Anggota KORPRI yakni dengan memberikan dukungan Penyelenggaraan Persemayaman dan Pemakaman dalam suatu Tata Upacara.
Dasar hukum Pergub ini adalah: UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; Kepres No. 82 Tahun 1971; Kepres No. 93 Tahun 2001; Kepres No. 34/P Tahun 2015; dan Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 6 (enam) Pasal.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2016.
Keputusan Gubernur Nomor Kpts. 1137.a/IV/2008 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tata Upacara Persemayaman dan Pemakaman bagi Pegawai Negeri Sipil / Anggota Korpri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Lamp. : 6 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau No. 15 Tahun 2016

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Provinsi Riau Tahun 2016

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Pergub No 15 Tahun 2016.PDF

kebijakan-pembinaan-dan-pengawasan-di-provinsi-riau-tahun-2016

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 15, Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 15

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Provinsi Riau Tahun 2016

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efesien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, diperlukan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Dasar hukum Pergub ini adalah UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2007 sebagaimana telah idubah dengan Permendagri No. 8 Tahun 2009; Permendagri No. 25 Tahun 2007; Permendagri No. 71 Tahun 2015; Perda Provinsi Riau No. 3 Tahun 2014; Perda Provinsi Riau No. 7 Tahun 2014; Pergub Riau No. 31 Tahun 2010; Pergub Riau No. 30 Tahun 2015; Pergub Riau No. 64 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 4 (empat) Bab dan 8 (delapan) Pasal dengan materi pokok yang diatur berisi Ketentuan Umum; Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan; Pengawasan dan Pembinaan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2016.
Lamp. : 3 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau No. 14 Tahun 2016

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Pergub No 14 Tahun 2016.PDF

PIAGAM-AUDIT-INTERNAL-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-PROVINSI-RIAU

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 14, Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 14

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pengendalian penyelenggaraan Pemerintah serta untuk kelancaran hubungan kerja dan koordinasi pengawasan dengan pihak terkait diperlukan landasan pelalsanaan fungsi pengawasan intem berupa piagam audit intemal
Dasar hukum Pergub ini adalah: UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; Perda Provinsi Riau No. 3 Tahun 2014; dan Pergub Riau No. 30 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 4 (empat) Bab dan 4 (empat) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Tujuan; Piagam Audit Internal; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2016.
Lamp. : 9 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau No. 12 Tahun 2016

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun 2015

Download file:

Pergub No 12 Tahun 2016.PDF

Tambahan-penghasilan-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-riau

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 12, Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 12

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan kesejahteraan dalam bentuk tambahan penghasilan yang proporsional.
Dasar hukum Pergub ini adalah: UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; dan Perda Provinsi Riau No. 4 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 8 (delapan) Bab dan 18 (delapan belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Tujuan; Ruang Lingkup dan Besaran Tambahan Penghasilan; Pemberian; Kriteria dan Penghitungan; Alokasi Anggaran dan Cara Pembayaran; Pengawasan dan Evaluasi; dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2016.
Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun 2015
Lamp. : 9 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau No. 11 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pemberian Tunjangan Perumahan Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Pergub No 11 Tahun 2016.PDF

Pemberian-tunjangan-perumahan-untuk-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-provinsi-riau-tahun-2016

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2016

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dinyatakan dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Dasar hukum Pergub ini adalah: UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana dengan PP No. 37 Tahun 2005; Kepres RI No. 34/P Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Provinsi Riau No. 6 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 3 (tiga) Bab dan 4 (empat) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; dan Tunjangan Perumahan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2016.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau No. 10 Tahun 2016

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Download file:

Pergub No 10 Tahun 2016.PDF

pedoman-pengendalian-gratifikasi

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10, Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 10

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diperlukan pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Dasar hukum Pergub ini adalah: UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PermenPAN-RB No. 52 Tahun 2014; dan Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 20 (dua puluh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Prinsip Dasar dan Ruang Lingkup; Pengendalian Gratifikasi; UPG; Sosialisasi; Perlindungan Pelapor Gratifikasi; Pengawasan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2016.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Kode Etik Apart Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Riau

Abstrak

Kode Etik

Download file:

2013-Peraturan Gubernur R...or 11 Tahun 2013.pdf

Kode-etik

2013

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 11, BD. 2013/No. 11

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kode Etik Apart Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Riau

ABSTRAK:

Bahwa pengawasan intern pemerintah merupakah salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik.
Dasar Hukum Pergub ini adalah Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 08 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Ini Berisi 15 (Lima Belas) bab dan 17 (Tujuh Belas) pasal di antaranya Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip-Prinsip Perilaku; Aturan Perilaku; Hubungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan Jabatannya; Hubungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan Atasannya; Hubungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan Bawahannya; Hubungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan Pihak yang Diawasi; Badan Kehormatan; Pengaduan; Larangan; Pengecualian; Sanksi dan Pelanggaran; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2013.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT