Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 197 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 1 Tahun 2016

Pedoman pelaksanaan APBD TA 2016

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP NO. 1 TAHUN 2016.pdf

anggaran pendapatan dan belanja daerah

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, LD 1 A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman pelaksanaan APBD TA 2016

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016, dan agar pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan lancar perlu disusun dan dibuat Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016; b. bahwa untuk melaksanakan hal dimaksud dalam konsideran huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentangPedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016; 8.Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016.
peraturan ini mengenai Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 14 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 49 Tahun 2015

Pedoman Penilaian Bangunan Khusus

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

PERBUP NO. 49 TAHUN 2015.pdf

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, LD 49 E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Bangunan Khusus

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penilaian untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak atas obyek Pajak Bumi dan Bangunan, dipandang perlu adanya pedoman penilaian bangunan khusus.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
1. Tujuan pedoman penilaian bangunan khusus adalah untuk memberikan panduan dalam melakukan penilaian agar dapat dihasilkan NJOP bangunan yang mencerminkan nilai yang paling mendekati kewajaran; 2. Pendekatan yang digunakan dalam penilaian bangunan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah Pendekatan Biaya (Cost Approach). Pendekatan Biaya dilakukan dengan cara mencari biaya reproduksi baru (Reproduction Cost New).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 48 Tahun 2015

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan

Download file:

PERBUP NO. 48 TAHUN 2015.pdf

retribusi - reklame

2015

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, LD 48 E

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3); Pasal 5 ayat (8); Pasal 10 ayat (3); Pasal 11 ayat (2); Pasal 21 ayat (2); Pasal 22 ayat (3); dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Blitar dalam Lingkungan Pemerintah Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 3. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 5/B); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/A); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 2/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 1/B, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 3/E); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 Nomor 4/E).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PERENCANAAN PENEMPATAN DAN PENETAPAN TITIK REKLAME BAB IV PEMASANGAN REKLAME DI DALAM DAN DI LUAR PRASARANA DAERAH BAB V PEMASANGAN REKLAME NON PERMANEN DAN REKLAME PERMANEN BAB VI KONTRIBUSI BAB VII PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME BAB VIII PELAKSANAAN PEMASANGAN REKLAME BAB IX KERJASAMA PENYELENGGARAAN REKLAME BAB X PERUBAHAN MATERI REKLAME BAB XI JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME BAB XII PENGENDALIAN BAB XIII PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
26

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 43 Tahun 2015

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Blitar

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERBUP NO. 43 TAHUN 2015.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, LD 43 E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Blitar

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Blitar.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
1. Lingkup Kewenangan Desa meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa; 2. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama; 3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD. Peraturan Desa selanjutnya diundangkan oleh Sekretaris Desa, setelah dilakukan proses sesuai dengan tata cara penyusunan Peraturan Desa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
26 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 42 Tahun 2015

Tata Cara Penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kabuaten Blitar

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP NO. 42 TAHUN 2015.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2015

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, LD 42 C

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kabuaten Blitar

ABSTRAK:

bahwa sehubungan kondisi geografis beberapa puskesmas di Kabupaten Blitar yang sulit untuk dijangkau dan tidak adanya bank yang ditunjuk menjalankan fungsi sebagai Bendahara Penerima, maka untuk penyetoran retribusi dapat melebihi batas waktu 1 (satu) hari kerja.
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 7/B).
1. Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang telah diporporasi; 2. Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas loket Puskesmas; 3. Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas dapat menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan dalam bentuk uang tunai atau bukti setor yang sah dari Bank dan diganti dengan bukti oleh Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 41 Tahun 2015

Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK) Blitar Tahun 2015-2035

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NO. 41 TAHUN 2015.pdf

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, LD 41 E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK) Blitar Tahun 2015-2035

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2010- 2030 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/MENHUT-II/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Tahun 2015-2035.
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan; 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan; 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2013 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Propinsi (RKTP) Jawa Timur Tahun 2012 -2032; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025.
1. Ruang lingkup Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK) Blitar Tahun 2015 – 2035 meliputi perencanaan kawasan hutan dan hutan di luar kawasan hutan dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Timur; 2. Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah Kabupaten Blitar untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 39 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Pengelolaan Dana (Kapitasi, Non Kapitasi) Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Jaringannya di Kabupaten Blitar

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERBUP NO. 39 TAHUN 2015.pdf

kesehatan

2015

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, LD 39 E

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Pengelolaan Dana (Kapitasi, Non Kapitasi) Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Jaringannya di Kabupaten Blitar

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan adanya penambahan dan pengurangan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Pengelolaan Dana (Kapitasi, Non Kapitasi) Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Jaringannya Di Kabupaten Blitar, maka perlu untuk diadakan perubahan; b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9); 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431); 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan lembaran Negara Nomor 4456); 8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 9. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372); 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 13. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 252); 14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero); 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional; 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Blitar; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Restribusi Jasa Pelayanan Umum; 24. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Pengelolaan Dana (Kapitasi, Non Kapitasi) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Jaringannya Di Kabupaten Blitar.
merubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Pengelolaan Dana (Kapitasi Non Kapitasi) Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan Jaringannya di Kabupaten Blitar

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 37 Tahun 2015

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NO. 37 TAHUN 2015.pdf

sosial - perusahaan

2015

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, LD 37 E

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

ABSTRAK:

a. bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten Blitar merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar; b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat; c. bahwa para pelaku dunia usaha diberi kesempatan yang lebih luas untuk berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Wilayah Kabupaten Blitar
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675); 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); 12.Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha; 13.Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 14.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4); 15.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III ASAS DAN PRINSIP BAB IV RUANG LINGKUP DAN PEMBIAYAAN BAB V PELAKSANA TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BAB VI PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BAB VII PELAPORAN BAB VIII KELEMBAGAAN BAB IX PENGHARGAAN BAB X PENYELESAIAN SENGKETA BAB XI SANKSI BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
16

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 36 Tahun 2015

Perubahan atas perbup nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman penataan pembangunan menara telekomunikasi bersama

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

PERBUP NO. 36 TAHUN 2015.pdf

pedoman

2015

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, LD 36 E

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas perbup nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman penataan pembangunan menara telekomunikasi bersama

ABSTRAK:

a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara; b. bahwa untuk menunjang perpindahan pusat pemerintahan dari Kota Blitar ke wilayah Kecamatan Kanigoro perlu peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan menara telekomunikasi yang harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Blitar; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88); 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; 19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19 PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; 21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten/Kota; 24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; 26. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009 ; Nomor : 07/PRT/2009 ; Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 ; Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; 27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) 28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama. 29. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031. 30. Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Blitar.
merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar No. 34 Tahun 2015

Pedoman Teknis Tata cara rekonsiliasi barang milik daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

PERBUP NO. 34 TAHUN 2015.pdf

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, LD 34 E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Tata cara rekonsiliasi barang milik daerah

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan Lampiran 1.01 Paragraf 35 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan yaitu (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan dan (4) Dapat dipahami. Pada paragraf 38, Informasi yang andal memenuhi Karakteristik (1) Penyajian Jujur, (2) Dapat Diverifikasi dan (3) Netralitas, sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi antara Bidang Akuntansi, Bidang Aset dan SKPD; b. bahwa agar SKPD mempunyai pedoman dalam melakukan rekonsiliasi barang milik daerah, perlu diatur mengenai tata cara pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/A ); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2009 Nomor 4/E).
1. Kepala SKPD selaku Pengguna Barang dan Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang melakukan rekonsiliasi Internal data BMD, pada setiap jenjang pelaporan. Rekonsiliasi internal dilakukan berjenjang/secara bertahap pada Internal Unit Kerja dan Internal SKPD; 2. Hasil pelaksanaan rekonsiliasi data BMD dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak yang melakukan rekonsiliasi data BMD. Hasil pelaksanaan rekonsiliasi data BMD dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan/atau Catatan atas Laporan BMD pada setiap jenjang/tahap pelaporan; 3. Pengelola BMD melakukan pemantauan atas pelaksanaan rekonsiliasi data BMD sesuai ketentuan yang berlaku. Menerbitkan surat peringatan kepada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang yang tidak menyampaikan Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna dan/atau tidak melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan Pengelola barang sesuai ketentuan yang berlaku.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT