Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 42 Tahun 2015

Tata Cara Penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kabuaten Blitar

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang telah diporporasi; 2. Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas loket Puskesmas; 3. Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas dapat menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan dalam bentuk uang tunai atau bukti setor yang sah dari Bank dan diganti dengan bukti oleh Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kabuaten Blitar

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Blitar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Kanigoro

Tanggal Penetapan

02 November 2015

Tanggal Pengundangan

02 November 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

LD 42 C

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Blitar

Bidang

Halaman ini telah diakses 910 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 42 TAHUN 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah
2015
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, LD 42 C
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tata Cara Penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kabuaten Blitar
ABSTRAK:	bahwa sehubungan kondisi geografis beberapa puskesmas di Kabupaten Blitar yang sulit untuk dijangkau dan tidak adanya bank yang ditunjuk menjalankan fungsi sebagai Bendahara Penerima, maka untuk penyetoran retribusi dapat melebihi batas waktu 1 (satu) hari kerja. 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 7/B). 1. Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang telah diporporasi; 2. Pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas loket Puskesmas; 3. Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas dapat menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan dalam bentuk uang tunai atau bukti setor yang sah dari Bank dan diganti dengan bukti oleh Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal . 4 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521