APBDPengelolaan Keuangan Negara/DaerahPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Buru No. 20 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buru Nomor 28 Tahun 2013 tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Buru Nomor 20 Tahun 2014 tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Pemerintah Kabupaten Buru memiliki alat-alat berat yang dapat digunakan selain untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Buru sendiri juga dapat disewakan kepada pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan konstruksi dan pekerjaan lain milik pemerintah. Peraturan Bupati Buru Nomor 20 Tahun 2014 tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru tidak sesuai karena terdapat pembelian alat berat yang baru sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Pasal 18 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 25 Tahun 2000; PERMENPU No. 15 Tahun 2004; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007; PERDAKABBURU No. 11 Tahun 2008.
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Buru Nomor 20 Tahun 2014 tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru, dengan mengubah Pasal 2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Bupati Buru Nomor 20 Tahun 2014 tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 36 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buru, maka untuk menjamin kelancaran tugas perlu menetapkan uraian tugas Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buru. Penetapan uraian tugas ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buru. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana
lelah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas jabatan struktural Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 37 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Buru Nomor 121 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buru Nomor 121 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 6; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106; dan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buru Nomor 121 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
Lampiran 1 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Buru Tahun 2017 - 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012-2022, perlu menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Buru Tahun 2017 - 2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Renstra Inspektorat, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2018.
Apabila dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 mengalami perubahan, maka Renstra Inspektorat Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 harus mengikuti perubahan tersebut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Tahun 2017 - 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerha dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012-2022. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2018.
Apabila dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 harus mengikuti perubahan tersebut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru sudah tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomonklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga perlu diadakan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 6; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaiman diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14; dan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 sebagaimana diubah dengan Pearturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
Dengan mulai berlakunya Peraturan Bupatiini, maka Peraturan Bupati Buru Nomor 126 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran 1 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buru Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Parturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2012-2022. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017-2022.
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang Ketentuan Umum, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2018.
Apabila dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buru Tahun 2017-2022 harus mengikuti perubahan tersebut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru No. 39 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Buru Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TIdak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa uang representasi sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Buru Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buru Nomor 49 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru
dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu, dilakukan
penyesesuaian untuk menyesuaikan uang representasi bagi Sekretaris Daerah,
Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II b dan Anggota DPRD selama melakukan
perjalanan dinas dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Bupati Buru
Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil
dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru. Berdasarkan
pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua
Peraturan Bupati Buru Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat,
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Buru.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana
telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Bupati Buru Nomor 49 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Peraturan Bupati Buru Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi
Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 39 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besarnya Tarif dan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Batabual
ABSTRAK:
bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber
Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Buru
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pendelegasian sebagian
Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkup Pemerintah
Kabupaten Buru, khususnya Kecamatan Batabual.
Dalam rangka meningkatkan kuaiitas dan
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang
pelayanan perrzinan dan non per:rzinan dengan
memperhatikan Kondisi Geografis Kecamatan Batabual
(daerah pesisir) dan Niiai investasi Usaha (modal peiaku
usaha) serta Penghasilan Masyarakat (upah penghasilan),
perlu mengoptima-lkan Peran Kecamatan sebagai perangkat
daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten) perlu mengatur
Besarnya Tarif Dan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi
Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten)
Kecamatan Batabual demi menjadikan Batabual yarrg
Sejahtera, Terbaik dan Membanggakan dalam Pelayanan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Besarnya Tarif Dan
Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perizinan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecam atan Batabual.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2000;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 43/KEP/M.PAN/2/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2006; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 21 Tahun 2011;Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Bupati Buru Nomor 01 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besarnya Tarif Dan
Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perizinan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecam atan Batabual.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2017.
Penjelasan 6 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 39 Tahun 2022
PERBUP Kab. Buru No. 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturah Bupati Buru Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2022 Untuk Menampung Belanja Mendesak Dan Darurat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturah Bupati Buru Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya kebutuhan mendesak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Buru menerima Bantuan Keuangan bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Maluku setelah Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 maka sesuai amanat Peraturan Menteri dalam Negeri No. 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada huruf C.1.2).(2).(b).v menyatakan bahwa apabila Pendapatan Daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan bersifat Khusus diterima setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan Bantuan Keuangan bersifat Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Buru Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang–Undang Nomor 46 Tahun 1999 aimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022; Keputusan Gubernur Maluku Nomor 193 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 43 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 01 Tahun 2022; dan Peraturan Bupati Buru Nomor 02 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini menatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturah Bupati Buru Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022.
Lampiran 517 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
