Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai
tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan
lokal, nasional, regional dan global, maka pendidikan
diselenggarakan secara terencana, terarah dan
berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan
perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan
publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan
sebagai satu sistem pendidikan. Pendidikan harus mampu mewujudkan Kotawaringin
Timur “Cerdas Komprehensif” dalam rangka mewujudkan
sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa serta mampu bersaing pada taraf
Nasional dan Internasional. Penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk
mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan
pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Orang Tua dan Masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan
merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan
tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga pemerintah
daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan
untuk memberikan kepastian Hukum dalam penyelenggaraan
dan/ atau pengelolaan yang ada di daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun
2005; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun
2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 79 Tahun
2009; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun
2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN;
BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN;
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN;
BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT;
BAB VI
JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN;
BAB VII
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN;
BAB VIII
KURIKULUM;
BAB IX
PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN;
BAB X
BAHASA PENGANTAR;
BAB XI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN;
BAB XII
SARANA DAN PRASARANA;
BAB XIII
EVALUASI, DAN SERTIFIKASI;
BAB XIV
PENDANAAN;
BAB XV
PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN,DAN PENUTUPAN
LEMBAGA PENDIDIKAN;
BAB XVI
PENJAMINAN MUTU;
BAB XVII
KERJA SAMA;
BAB XVIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN;
BAB XIX
PENYIDIKAN;
BAB XX
SANKSI ADMINISTRASI;
BAB XXI
KETENTUAN PIDANA;
BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2014.
54 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketigas Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyerapan
anggaran dan kebutuhan akan ruang lingkup
cakupan
pemberian tambahan penghasilan
pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur maka
dipandang perlu dilakukan perubahan beberapa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin
Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor 43 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor 57 Tahun 2016
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Undang Undang-dang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun
2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun
2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 57
Tahun 2016
Beberapa ketentuan da.Iam Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Pem berian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur
(Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor
57), yang telah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur :
a. Nomor 16 Tahun 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018
Nomor 16);
b. Nomor 43 Tahun 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018
Nomor 43) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
Beberapa ketentuan da.Iam Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Pem berian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur
(Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor
57), yang telah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur :
a. Nomor 16 Tahun 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018
Nomor 16);
b. Nomor 43 Tahun 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018
Nomor 43) diubah
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas
perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin
sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya
derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan,
pematangan emosional dan spiritual, dan kesejahteraan anak. Pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk
membantu meletakkan dasar pengembangan sikap,
pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini
sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Pelaksanaan
Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun
2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146
Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun
2017 ; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun
2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun
2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun
2019; Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5
Tahun 2014
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
1. Penyelenggaraan;
2. Kepesertaan;
3. Pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Kurikulum dan strategi pembelajaran;
5. Perizinan;
6. Evaluasi dan sistem pelaporan;
7. Gugus PAUD Pra Sekolah Dasar;
8. Sumber daya PAUD Pra Sekolah Dasar melalui masyarakat dan mitra;
9. Bunda PAUD Pra Sekolah Dasar; dan
10. Pengawasan dan pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2020.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peningkatan Kapasitas Bagi Kelembagaan Desa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan
pengembangan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil
Negara dan Kelembagaan Desa diperlukan
pelatihan dan peningkatan kapasitas. Dalam rangka terwujudnya keselarasan
dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan/pengendalian,
evaluasi dan
pelaporan serta menguatkan efektivitas dan
efisiensi pengelolaan pelatihan dan peningkatan
kapasitas di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur yang lebih
terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel
maka dipandang perlu Pedoman Pelaksanaan
Pelatihan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2007; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor : 193/XIII/10/6/2001; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 18 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 20 Tahun 2015; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN ;
BAB III
RUANG LINGKUP;
BAB IV
PELATIHAN BAGI PEGAWAI ASN;
BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN;
BAB VI
EVALUASI PELATIHAN;
BAB VII
PENINGKATAN KAPASITAS BAGI KELEMBAGAAN DESA;
BAB VIII
PEMBIAYAAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi
Jamaah haji kabupaten Kotawaringin Timur maka perlu
membentuk Tim pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan
Haji Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelayanan Penyelenggaraan
Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor
2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1
Tahun 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
TIM SELEKSI;
BAB IV
TATA CARA DAN PERSYARATAN SELEKSI TPHD DAN TKHD;
BAB V
TUGAS TPHD DAN TKHD;
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps
Pegawai Republik Indonesia Pasal 63 ayat (3)
menyatakan selain pembiayaan sebagaimana diatur
dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas, maka untuk kegiatan
KORPRI dapat juga bersumber dari : a. bantuan
pemerintah pusat dan / atau pemerintah daerah,
b. iuran anggota, c. sumbangan yang tidak mengikat,
d. usaha – usaha lain yang sah. Iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia
Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu
sumber dana untuk menunjang pembiayaan terhadap
program dan kegiatan Korps Pegawai Republik Indonesia
di Kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk meningkatkan dan menjaga rasa
solidaritas jiwa korsa anggota Korps Pegawai Republik
Indonesia Kabupaten Kotawaringin Timur
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun
2012; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 46 Tahun
2012
Besaran iuran KORPRI per bulan sebagai berikut :
a. Golongan I sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);
b. Golongan II sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
b. Golongan III sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah);
c. Golongan IV sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin
Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Iuran Anggota KORPRI Kabupaten
Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2014 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Bupati
berwenang menetapkan tata cara pengalokasian dan
pembagian Alokasi Dana Desa. Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1),
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, Bupati dapat memberikan bantuan
keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat
(5), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati berwenang
menetapkan Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan
perangkat desa.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun
2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembanguanan Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun
2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP;
BAB III
ALOKASI DANA DESA;
BAB IV
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH KABUPATEN ;
BAB V
BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN;
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
46 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan daerah, perlu disusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
Peratursin Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/kota;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005 - 2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2021- 2026;
Kebijakan berupa strategi dan program dalam penanggulangan kemiskinan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
186
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 3 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal
ABSTRAK:
bahwa melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan kabupaten kotawaringin timur bagi dari upaya pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai kewarganegaraan, yang telah diselaraskan dengan upaya pembangunan nasional demi tercapaianya masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata bedasarkan pancasila dan alinea ke-IV pembukaan undang-undand dasar negara republik indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2008.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KUALIFIKASI TKL;
BAB IV
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN;
BAB V
PENEMPATAN TKL;
BAB VI
PERLINDUNGAN TKL;
BAB VII
KEWAJIBAN;
BAB VIII
PENGAWASAN;
BAB IX
SANKSI ADMISTRATIF;
BAB X
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan Asumsi Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka
Pendanaan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan, Rencana
Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2017, maka Peraturan Bupati Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2017, perlu ditinjau kembali. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 20 huruf c
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2016-2021, RPJMD tahun 2016-2021 adalah pedoman
pemerintah daerah dalam menyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12
Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor
13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun
2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016
Nomor 16), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
