Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah Daerah yang terpadu, efesien,
efektif, transparan, non diskriminatif, terbuka,
bersaing, adil dan akuntabel, yang dilaksanakan oleh
Aparatur yang Profesional, maka perlu diatur Kode
Etik Pegawai Kelompok Kerja Unit Layanan
Pengadaan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Kabupaten
Kotawaringin Timur
Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2017; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun
2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 27 Tahun
2010; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 28 Tahun
2010; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN;
BAB III
KODE ETIK;
BAB IV
KOMITE ETIK;
BAB V
PENGADUAN DAN TEMUAN;
BAB VI
PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN;
BAB VII
SANKSI;
BAB VIII
SEKRETARIAT;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2018.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Bupati
berwenang menetapkan tata cara pengalokasian dan
pembagian Alokasi Dana Desa. Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1),
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, Bupati dapat memberikan bantuan
keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten/kota kepada Desa. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat
(5), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati berwenang
menetapkan Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan
perangkat desa.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun
2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembanguanan Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun
2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP;
BAB III
ALOKASI DANA DESA;
BAB IV
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH KABUPATEN ;
BAB V
BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN;
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
46 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian
Dana Desa untuk setiap Desa;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 11 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA ;
BAB III
PENYALURAN DANA DESA;
BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA;
BAB V
PELAPORAN DANA DESA ;
BAB VI
SANKSI ;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
a. bahwa anak adalah anugerah dan amanah Tuhan Yang
Maha Esa yang merupakan generasi penerus masa
depan bangsa dan negara, oleh karena itu harus
mendapatkan jaminan kehidupan yang layak,
kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta
perlindungan yang optimal dari orang tua, keluarga,
masyarakat dan Pemerintah Daerah agar mampu
menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab,
bermartabat dan berakhlak mulia;
b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak
perlu adanya penyelenggaraan perlindungan anak
untuk menghidupkan kesejahteraan sosial anak dan
keluarga;
c. bahwa untuk kebijakan tentang penyelenggaraan
perlindungan anak yang terkoordinasi, terarah, terpadu
dan berkelanjutan perlu adanya pedoman dan arahan
bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam hal
perlindungan anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di
atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Kotawaringin Timur tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur;
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang
Permasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3614);
SALINAN
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraaan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PRINSIP DASAR HAK ANAK;
BAB III
RUANG LINGKUP;
BAB VI
EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN;
BAB VII
PENDANAAN;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 30 Tahun 2017
bIAYA KEGIATAN OPERASIAONAL DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2017/30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Khusus Perjalanan Dinas Kegiatan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menunjang peran Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan yang mempunyai misi
memberikan pelayanan prima dalam pencegahan dan
pemadaman kebakaran dalam membantu Kepala Daerah
untuk meningkatkan ketahanan lingkungan bersama
masyarakat dan menciptakan suatu kondisi daerah yang
tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda
pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
SBK DAN IMPLEMENTASI;
BAB IV
PENDANAAN;
BAB V
KETENTUAN SANKSI;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 29 Tahun 2017
bIAYA KEGIATAN OPERASIAONAL DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2017/29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Kegiatan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar sesuai amanat Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
bahwa untuk menunjang pelaksanaan peran strategis
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kotawaringin Timur, maka diperlukan Biaya
Kegiatan Operasional Piket
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Nomor 5234)
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB IV
PENUGASAN PIKET ;
BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB;
BAB VI
PENETAPAN BKO DAN TATA CARA PEMBAYARAN;
BAB VII
PENGHENTIAN PEMBAYARAN;
BAB VIII
MEKANISME REKAPITULASI ABSEN;
BAB IX
PEMBIAYAAN;
BAB X
PELAPORAN DAN EVALUASI;
BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Tugas Piket;
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 28 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
bahwa pembangunan dan/atau pengembangan suatu
kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak
terganggunya kelancaran lalu lintas yang pada
akhirnya akan mempengaruhi keselamatan, ketertiban,
keamanan, kenyamanan berlalu lintas merupakan
tanggung jawab pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha
yang bersangkutan sehingga perlu dilakukan kajian
terhadap setiap kegiatan pembangunan yang
menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang
dituangkan dalam suatu dokumen
Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820); Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048); Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
BAB IV ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Bagian Kesatu
Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur
Pasal 5
(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan
infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan,
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan
jalan wajib dilakukan Andalalin.
(2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan
infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pembangunan baru atau pengembangan.
(3) Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
bangunan untuk:
a. kegiatan perdagangan/pusat perbelanjaan;
b. kegiatan perkantoran;
c. kegiatan industri;
d. fasilitas pendidikan :
1. sekolah atau universitas;
2. lembaga kursus;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak lalu
Lintas (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015
Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas
Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur yang telah diatur dengan Peraturan
Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor 49 Tahun 2015, masih terdapat
permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga perlu ditinjau
kembali pengaturannya
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2
Tahun 2008; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2013
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 234) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2014 Nomor 49), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2014 Nomor 234) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2014 Nomor 49), diubah
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 26 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Ternak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan ternak milik
pemerintah daerah dengan pengelolaan intensif serta
sistem penyebaran ternak sebagai upaya
peningkatan pendapatan peternak di Kabupaten
Kotawaringin Timur, maka perlu menetapkan
kebijakan daerah sebagai pedoman pelaksanaanya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka
perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin
Timur tentang Pengelolaan Ternak Pemerintah
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
TERNAK SEBAGAI BELANJA MODAL
Bagian Kesatu
Pengadaan dan Penganggaran, Bagian Kedua
Pengelolaan;
BAB III
TERNAK SEBAGAI BELANJA BARANG
YANG AKAN DIJUAL KE MASYARAKAT, Bagian Kesatu
Pengadaan dan Penganggaran, Bagian Kedua
Jenis Ternak yang dikembangkan, Bagian Ketiga
Kelompok Tani, Bagian Keempat
Pengelolaan Ternak;
BAB IV
PENJUALAN TERNAK PEMERINTAH;
BAB V
PENGHAPUSAN TERNAK PEMERINTAH DAERAH
BAB VI
PEMBINAAN
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP DAN PENGAWASAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 22 Tahun 2017
PERBUP Kab. Kotawaringin Timur No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan
fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan
hak - hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu diatur dan
ditetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur
Undang – Undang No 27 Tahun 1959;
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6
Tahun 2017.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
PENGHASILAN
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD
BAB IV
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian, Bagian Kedua
Pakaian Dinas, Bagian Ketiga
Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan, Bagian Keempat
Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi
dan Belanja Rumah Tangga, Bagian Kelima
Uang Jasa Pengabdian;
BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD, Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan, Bagian Kedua
Program, Bagian Ketiga
Dana Operasional, Bagian Keempat
Kelompok Pakar atau Tim Ahli
Alat Kelengkapan DPRD, Bagian Kelima
Tenaga Ahli Fraksi, Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2017.
15 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat