PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 204 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2018
Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2022
Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Desa Tahun Anggaran 2022

Desa Standar/Pedoman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023
Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Peraturan Jam Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 1 Tahun 2015
Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 1 Tahun 2014
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERDA Kab. Kotawaringin Timur No. 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah
    dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan