rencana - detail - tata ruang - wilayah - Perencanaan - ujoh bilang
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD 2024/10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ujoh Bilang
ABSTRAK:
Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kab. Mahakam Ulu, diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ujoh Bilang.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 21 Tahun 2021; Permen ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021; Permen ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2021; Permen ATR/Kepala BPN No. 21 Tahun 2021; Perda Prov. Kaltim No. 1 Tahun 2023; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 1 Tahun 2021
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan; 4. Rencana Struktur Ruang; 5. Rencana Pola Ruang; 6. Ketentuan Pemanfaatan Ruang; 7. Peraturan Zonasi; 8. Kelembagaan; 9. Ketentuan Lain-lain; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2024.
46 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2024
APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Mahakam Ulu No. 4 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
tunjangan - hari raya - gaji - ketiga belas - apbd - pemberian - teknis
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD 2024/09
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 14 Tahun 2024; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018
1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; 3. Pembayaran; 4. Pendanaan; 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024.
Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 8 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Adat Kampung
ABSTRAK:
Untuk melestarikan adat istiadat dan nilai budaya yang tumbuh, berkembang, serta dipelihara dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, diperlukan pedoman pembentukan, pemberdayaan, dan pembinaan lembaga adat kampung. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Adat Kampung.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2018; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 7 Tahun 2020
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Pembentukan LAK; 4. Susunan Kepengurusan dan Masa Bakti; 5. Mekanisme Pemilihan dan Pengukuhan Pengurus; 6. Penggantian Pengurus; 7. Tugas dan Fungsi; 8. Hak, Wewenang, dan Kewajiban; 9. Musyawarah LAK; 10. Tata Kerja; 11. Hubungan Kerja; 12. Pembinaan dan Pengawasan; 13. Pendanaan; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
69 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Berdasarkan adanya belanja earmark (DAK, DBH-DR, dan Bantuan Keuangan Provinsi) yang belum terakomodir dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024, kekurangan gaji dan Tunjangan ASN, dan penyesuaian rekening belanja di beberapa Perangkat Daerah, perlu dilakukan pergeseran APBD TA 2024 yang tahapannya akan dibuka dalam SIPD RI. Perangkat Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi, Dana Alokasi Khusus, kegiatan penganggaran Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi, sumber Dana Alokasi Umum Spesific Grant, belanja wajib gaji dan tunjangan aparatur sipil negara serta perbaikan kode rekening belanja pada Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Perda Kab. Mahulu No. 6 Tahun 2023; Perbup Mahulu No. 32 Tahun 2023
Beberapa ketentuan dalam Perbup Mahulu No. 32 Tahun 2023 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 14 ayat (1); Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7); serta Pasal 16. Selain itu terdapat juga ketentuan yang ditambahkan, yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf c dan Pasal 14 ayat (4).
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2024 belum memuat beberapa komponen standar harga satuan yang digunakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 53; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 6 Tahun 2023.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diubah adalah ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Satandar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun 2024.
3 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 4 Tahun 2022
1. Ketentuan Umum; 2. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2024.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2024
ABSTRAK:
Alokasi dana kampung merupakan salah satu sumber pendapatan kampung yang termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja kampung sehingga penggunaannya harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Agar penggunaan alokasi dana kampung dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, partisipatif, dan akuntabel perlu dilakukan penetapan prioritas penggunaan alokasi dana kampung untuk membiayai pemberdayaan masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan tata kelola kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial. Untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penggunaan alokasi dana kampung perlu dilakukan penetapan mengenai besaran alokasi untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020; Perda Kab. Mahakam Ulu No. 7 Tahun 2020; Perbup Mahakam Ulu No. 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 14 Tahun 2020.
Ketentuan Umum; Prioritas Penggunaan ADK; Penetapan Prioritas Penggunaan ADK; Publikasi dan Pelaporan; Pembinaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2024.
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pedoman pengadministrasian perjalanan dinas secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sudah tidak sesuai dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Permendagri No. 59 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Prinsip Perjalanan Dinas; Jenis Perjalanan Dinas Jabatan; Biaya Perjalanan Dinas; Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; Larangan Perjalanan Dinas; Pengendalian Internal; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
34 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahung Anggaran 2024.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan U No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018
1. Ketentuan Umum; 2. Asas Pengelolaan ADK; 3. Pengalokasian ADK; 4. Penetapan Rincian ADK; 5. Penyaluran ADK; 6. Penggunaan ADK; 7. Pelaporan ADK; 8. Pembinaan dan Pengawasan; 9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2024.
24 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
