Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan
Bupati Pringsewu Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pajak
Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011
Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajar Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan
kemudahan pelayanan kepada wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dan
mengoptimalkan dalam pemungutan pajak reklame,
maka Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 29 Tahun
2011 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai
sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
UU No 48 Tahun 2008, UU No 28 tahun2009, UU No 23 tahun 2014, PP No 55 Tahun 2016, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan
Bupati Pringsewu Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pajak
Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011
Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 29 Tahun 2020
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 25
ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali
diubah terafchir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2021
UU No.25 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.48 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, PP No.39 Tahun 2006, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.86 Tahun
2017, Permendagri No.40 Tahun 2020, Permendagri No.33 Tahun 2019, PERDA No.03 Tahun 2012, PERDA No. 16 Tahun 2016, PERDA No.11 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020.
Halaman 5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 29 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS,
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRINGSEWU
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat ( 1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, bagi Pejabat Pengelola BLUD,
Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan
Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai
dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan
profesionalisme yang diperlukan;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
dan kinerja rumah sakit, perlu pengaturan remunerasi
bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris
Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu
Kabupaten Pringsewu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Pringsewu tentang
Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas,
Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006
tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat
Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan
Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014
tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 874);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/
SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib
Dilaksanakan Daerah;
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk
Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01
Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2010 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03
Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013
Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 04A Tahun 2011
tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum
Daerah Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2011 Nomor 4A);
23. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Derah
Pringsewu Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 15);
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
1. Ketentuan umum
2. Azas, Hak dan Kewajiban
3. Bentuk Remunerasi dan Sasaran
4. Sumber Dana Remunerasi
5. Besaran Remunerasi
6. Komponen dan Distribusi Jasa Pelayanan
7. Sanksi
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2015.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan
Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan perlindungan
anak diperlukan adanya sebuah gerakan dari jaringan
atau kelompok warga pada tingkat masyrakat sebagai
ujung tombak yang bekerja secara terkoordinasi untuk
melakukan upaya-upaya pencegahan dengan
membangun kesadaran masyarakat agar terjadi
perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang
memberikan perlindungan kepada anak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan
Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
UU No 4 Tahun 1979, UU No 23 Tahun 2002,UU No 48 tahun 2008, UU No 23 Tahun 2014, PP No 4 Tahun 2006, PP No 12 Tahun 2019, Perda Kab Pringsewu No 16 Tahun2016, Perbup Pringsewu no 08 Tahun 2016, Perda Kab Pringsewu No 17 Tahun 2016, Perbup Pringsewu No 23 Tahun 2019, Perbup Pringsewu No 02 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
Halaman : 18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 30 Tahun 2020
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pringsewu No 67 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian
terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor
15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan
Rincian Aiokasi Dana Cadangan Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang
III Tahun Anggaran 2020 dan penyesuaian Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020
tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran
Pendapatan dan. Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 perlu ditetapkan Peraturan Bupati untuk
mendahului Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan di masing-masing Perangkat
Daerah
UU No.12 Tahun 1985, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.48 Tahun 2008, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.109 Tahun 2000, PP No.24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.3 Tahun 2007, PP No.39 Tahun 2007, PP No.22 Tahun 2008, PP No.48 Tahun 2008, PP No. 5 Tahun 2009, PP No.69 Tahun 2010, PP No.71 Tahun 2010, PP No.30 Tahun 2011, PP No.2 Tahun 2012, PP No.27 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, PP No. 16 Tahun 2018, PP No.54 Tahun 2020, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.32 Tahun 2011, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No.133 Tahun 2017, Permendagri No.79 Tahun 2018, Permendagri No.33 Tahun
2019, Permendagri No.20 Tahun 2020, Permenkeu No.35/PMK.07/2020, Kepmenkeu No.15/KM.7/2020, PERDA No.16 Tahun 2016, PERDA No. 05 Tahun 2017, PERDA No.10 Tahun 2017, PERBUP No.67 Tahun 2019, PERBUP No.68 Tahun 2019,
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 67
Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
Halaman 9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 30 Tahun 2019
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pringsewu nomor 61 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
ahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 160
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 20 11 perlu ditetapkan Peraturan Bupati untuk
mendahului Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan dimasing-masing OPD
UU No.12 Tahun 1985, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.48 Tahun 2008, UU No.28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.109 Tahun 2000 , PP No.24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.3 Tahun 2007, PP No.39 Tahun 2007, PP No.22 Tahun 2008, PP No.48 Tahun 2008, PP No.5 Tahun 2009, PP No.69 Tahun 2010, PP No.71 Tahun 2010, PP No.30 Tahun 2011, PP No.2 Tahun 2012, PP No.27 Tahun 2014 , PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, PP No.16 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No.32 Tahun 2011, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.38 Tahun 2018, Permendagri No.62 Tahun 2017, Permendagri No.133 Tahun 2017, Permendagri No.79 Tahun 2018, PERDA No.07Tahun 2010, PERDA No. 16 Tahun 2016, PERDA No. 05 Tahun 2017, PERDA No. 06 Tahun 2018, PERBUP No.61 Tahun 2018, PERBUP No.62 Tahun 2018,
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 61
Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
Halaman 7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 30 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI PEKON
ABSTRAK:
a. bahwa agar dalam pelaksanaan pengadaan barang/
jasa di Pekon dapat berjalan tertib dan terarah serta
dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di
Pekon;
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 310);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2093);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 297);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01
Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2010 Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2013 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03
Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Pekon (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 03);
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan dan Prinsip
3. Ruang Lingkup
4. Pengadaan Barang/Jasa
5. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa
6. Pembayaran, Pelaporan dan Serah Terima
7. Pengawasan
8. Ketentuan Peralihan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2015.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWENANGAN PEKON DI KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat 1peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan lokal berskala desa dan pasal 22 ayat 4 peraturan mentyeri dalam negeri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa, perlu menetapkan kewenangan pekon di kabupaten pringsewu
1. undang-undang nomor 48 tahun 2008
2. undang-undang nomor 6 tahun 2014
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014
4. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014
5. peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014
6. peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014
7. peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 1 tahun 2015
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 44 tahun 2016
9. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
peraturan bupati ini memutuskan tentang kewenangan pekon di kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 31 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN INTERN ATAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin
kelancaran
penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah maka
diperlukan adanya pedoman pengendalian barang milik
daerah sehingga dapat mendukung
kegiatan
penatausahaan barang milik daerah di Kabupaten
Pringsewu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengendalian Intern Atas Pengelolaan
Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pringsewu;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4932);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan
Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4073);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 04 Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001
tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 55/MK.03/2001
tentang Tata Cara Pengamanan, Penghapusan dan
Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam
Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01
Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2010 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2010 Nomor 07);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 20
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013
Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2013
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu
(Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor
43);
24. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2014 Nomor 27);
25. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 37 Tahun 2014
tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Milik
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu
(Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor
37);
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Lingkup Pembinaan dan Pengendalian Intern
4. Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2015.
50 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 31 Tahun 2021
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN TERHUTANG DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Terhutang Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019
merupakan bencana nasional yang mempengaruhi
stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat
sebagai peketja maupun pelaku usaha sehingga perlu
dilakukan upaya pengaturan dalam mendukung
penanggulangan dampak Corona Virus Disease-I9
dimaksud;
b. bahwa dalam rangka penanganan piutang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
untuk meringankan beban Wajib Pajak
melaksanakan kewajiban perpajakannya karena
penyebaran Corona Virus Disease-19, serta sebagai
salah satu upaya peningkatkan penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu
dibuat instrumen kebijakan yang mengatur mengenai
penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan
Tahun Pajak 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan
Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan Terhutang Dalam Rangka
Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Corona Virus
Disease 2019;
UU No 48 Tahun 2008, UU No 28 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 55 Tahun 2016, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 80 Tahun 2015, PermenKEU No 44 /PMK.03/2020, Perda Kab Pringsewu No 03 Tahun 2011
Penghapusan Sanksi Administratie Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhutang Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Corona Virus Disease 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2021.
Halaman : 6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
