Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian anggaran dan memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran tahunan secara proporsional setiap kegiatan pada Perangkat Daerah, perlu melakukan analisis standar belanja, bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta penyesuaian metode analisis standar belanja, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standar Belanja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016, perlu ditinjau untuk disesuaikan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009.
Materi Pokok : Maksud disusunnya Analisis Standar Belanja yaitu sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Tujuan disusunnya Analisis Standar Belanja yaitu: untuk menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan; memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS; dan meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standar Belanja dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 113 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standar Belanja.
Jumlah halaman : 8 HLM; lampiran : 55 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Desa Karangsari Dan Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangsari dan Sendangsari Kecamatan Pengasih.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45
Tahun 2016.
Materi pokok : Penentuan Batas Desa Karangsari dan Sendangsari untuk menciptakan tertib administrasipemerintahan dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Karangsari dan Desa Sendangsari di Kecamatan Pengasih.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019.
Jumlah halaman : 6 HLM; Lampiran : 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Administrasi Pada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan penetapan
kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten
Kulon Progo telah dilakukan Analisis Jabatan;
b. bahwa dalam rangka penyusunan kebijakan
penataan kelembagaan, kepegawaian,
ketatalaksanaan, dan perencanaan pendidikan
dan pelatihan aparatur dibutuhkan penetapan
formasi dan uraian analisa jabatan pada
setiap jabatan untuk mewujudkan Pegawai
Negeri Sipil yang profesional, berdaya guna,
dan berhasil guna;
Dasar hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41
Tahun 2018 ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2016.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Jabatan; Ikhtisar Jabatan, Jabatan/Eselon, Rentang Golongan Ruang, Dan Syarat Pendidikan ; Diklat Struktural dan Diklat Teknis ; Jumlah Pemegang Jabatan; Kualifikasi Jabatan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 93 Tahun
2016 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan
Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah
Daerah
Halaman: 9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Minimal Kemampuan Modal Penyedia BarangJasa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka kepastian menilai kemampuan modal calon penyedia barang Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, perlu menetapkan batas minimal kemampuan calon penyedia barang/jasa.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019.
Materi pokok : mengatur tentang batas minimal kemampuan modal calon penyedia barang/jasa sebagai pedoman menilai kemampuan modal calon penyedia barang Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di
lingkungan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
Jumlah halaman : 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Dan Tugas, Serta Tata Kerja UPT Rumah Susun Sewa Pada Dinas PUPR
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sewa pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016.
Materi pokok : Mengatur terkait pembentukan, susunan organisasi, fungsi dan tugas serta tata kerja UPT Rumah Susun Sewa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
Jumlah halaman : 12 HLM; Lampiran : 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup No 72 Tahun 2016 ttg Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati KulonProgo Nomor 72 Tahun 2016, telah diatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa agar pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat, secara efektif, efesien, berhasil guna, dan berdaya guna, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2016.
Materi Pokok : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2016 pada : Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 34
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2016
Jumlah halaman : 17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup No 30 Tahun 2018 ttg Standardisasi Harga Barang Dan Jasa TA 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2018 telah ditetapkan Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019, bahwa agar pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat berjalan optimal, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa komponen dalam standarisasi harga barang dan jasa.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
32/PMK.02/2018, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun
2018.
Materi pokok : Ketentuan pada Lampiran diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 30 Tahun 2018 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019.
Jumlah halaman : 4 HLM; Lampiran : 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, Dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11,
Pasal 14, dan Pasal 28 Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018
tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan
Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan
Permusyawaratan Desa
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018.
Materi pokok : Tahapan Pengisian Keanggotaan BPD, Peresmian Anggota BPD, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD, Dokumen Administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
Jumlah halaman : 39 HLM; Lampiran : 90 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 4 Tahun 2015 telah ditetapkan
Pedoman Teknis Penataan Ruang sebagai
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2012-2032;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo Nomor
9/XI/DPRD/2018 dan Nomor 9/XI/KB/2018
tentang Penarikan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang
2
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2012-2032 dan Kesepakatan
Pengajuan Persetujuan Substansi Materi
Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032,
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu penyelarasan antara
pengaturan yang tertuang dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan
perkembangan keadaan dan dinamika
pemanfaatan ruang;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2010, 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 , 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009, 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50
Tahun 2009 , 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2011 , 15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011, 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1988 , 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2009, 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2011 , 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 1 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Perbup No 51 Tahun 2017 ttg Tata Cara Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2017 telah ditetapkan Tata Cara Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan, maka terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2017 perlu untuk ditinjau kembali.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
Nomor 14 Tahun 2018, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
Nomor 15 Tahun 2018.
Materi Pokok : Pernyataan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Peruntukan
Penggunaan Tanah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Peruntukan
Penggunaan Tanah
Jumlah halaman : 3 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
