Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Jatisarono Kapanewon Nanggulan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pertumbuhan wilayah dan kebutuhan
pembangunan memerlukan perencanaan yang
terarah serta dalam rangka pengendalian
pembangunan di Kawasan Jatisarono Kapanewon
Nanggulan memerlukan strategi pengelolaan
sebagai sarana untuk bisa menciptakan
lingkungan yang tertata, berkelanjutan,
berkualitas, dan menambah vitalitas ekonomi
serta menjalankan fungsi pengarahan dan fungsi
kontrol agar pembangunan tertata, terarah dan
terkonsep;
b. bahwa salah satu upaya pengendalian
pembangunan di Kawasan Jatisarono Kapanewon
Nanggulan melalui perencanaan tata bangunan
dan lingkungan yang merupakan suatu panduan
rancang bangun suatu kawasan untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat
rencana program bangunan dan lingkungan,
rencana umum dan panduan rancangan, rencana
investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan
pedoman pengendalian pelaksanaan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 2. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007; 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun
2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
06/PRT/M/2007; 6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
1 Tahun 2012
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Program Bangunan Dan Lingkungan; Rencana Umum Dan Panduan Rancangan; Rencana Investasi; Ketentuan Pengendalian Rencana; Pedoman Pengendalian Pelaksanaan; Pembinaan Pelaksanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
Jumlah Halaman: 34 HLM, Lampiran: 22 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 40 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2009/NO.30 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.18 Tahun 2007 ttg Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 41 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Honorarium Bulan Ketiga Belas Kepada Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap yang Diberikan Honorarium Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap yang diberikan honorarium melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diberikan honorarium bulan ketiga belas. Dan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honorarium Bulan Ketiga Belas kepada Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap yang Diberikan Honorarium Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2015, Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 109 Tahun 2004.
PTT dan GTT yang memperoleh honorarium bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diberikan honorarium bulan ketiga belas. PTT dan GTT yang memperoleh honorarium yaitu PTT dan GTT yang anggarannya sudah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2016.
6 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 41 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 41 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2009/NO.30 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.21 Tahun 2006 ttg Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2009.
Mengubah Peraturan Bupati Kulon Progo No.21 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah TA 2023
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 40 Tahun 2022 telah ditetapkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan
Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu)
bulan setelah Perkada tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ditetapkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 1 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 ;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2022 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2007;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 26 Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 13
Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9
Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 40
Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
Halaman: 6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No 86 Tahun 2013 ttg Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMD
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 86 Tahun 2013 telah diatur
Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik (Good Corporate Governance) pada
Badan Usaha Milik Daerah, bahwa sebagai tindak lanjut hasil rekomendasi
Badan Pemeriksa Keuangan pada pemeriksaan
atas Efektifitas Kinerja Tata Kelola Pemerintah
Daerah dalam Pembinaan Badan Usaha Milik
Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,
maka Peraturan Bupati Kulon Progo sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu diubah dan
disesuaikan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2017 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2013.
Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 86 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik
Daerah sebagai berikut: Di antara BAB XII dan BAB XIII disispkan 1 (satu)
bab, yakni BAB XIIA, Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 48A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 86 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik
Daerah.
Jumlah halaman : 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan
tata kelola pemerintah daerah yang efektif dan efisien,
maka perlu mewujudkan penyederhanaan birokrasi;
b. bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui
penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi
yang dinamis, lincah, dan profesional;
c. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dinyatakan
bahwa setiap Instansi Pemerintah melakukan pengaturan
Penyesuaian Sistem Kerja berdasarkan Peraturan Menteri
dimaksud
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Mekanisme kerja; Proses Bisnis; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
Peraturan yang dicabut: a. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor
PEM.D/109/820/D.4 tentang Penugasan Pejabat Jabatan
Fungsional sebagai Koordinator dan Sub Koordinator Pada
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
b. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor
Pem.D/108/820/D.4 tanggal 31 Desember 2021 tentang
Pemberhentian Pejabat Administrasi Dan Pengangkatan Ke
Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Jabatan
Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
c. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/23/820/D.4
tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana
Sub Koordinator Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
d. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/74/820/D.4
tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai
Pelaksana Sub Koordinator Pada Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo;
e. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/82/820/D.4
tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana
Sub Koordinator Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
f. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/84/820/D.4
tentang Pemindahan Jabatan Pelaksana Dan Penugasan
Sebagai Pelaksana Sub Koordinator; dan
g. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/94/820/D.4
tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana
Sub Koordinator Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,
Halaman: 12 hlm, Lampiran: 31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 41 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2010/NO.33 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Honor Kepada Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Kulon Progo TA 2010
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2010.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
