PERBUP Kab. Kulon Progo No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
ABSTRAK:
Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 118 Tahun 2016 telah diatur
perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Hasil
Kegiatan Rekomendasi Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten
Kulon Progo dari Kementerian Pertanian Tahun
Anggaran 2021, maka Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor l Tahun 2011;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 10 Tahun 2011
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6
Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 1 Tahun 2012 ;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 4 Tahun
2015;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118
Tahun 2016;
Materi Pokok: Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
118 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2016 Nomor 120) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
Peraturan Yang Diubah: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
118 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan
Jumlah Halaman: 6 HLM,
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No 85 Tahun 2018 ttg Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 85 Tahun 2018 telah ditetapkan
Peninjuan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah, bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan
pemakaian kekayaan Daerah serta dalam rangka
penyesuaian perkembangan perekonomian, perlu
adanya peninjauan tarif, maka Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
disesuaikan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
10 Tahun 2011 , Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun
2018.
Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 85 Tahun 2018 tentang
Peninjuan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah sebagai berikut : Ketentuan Lampiran huruf b Nomor 5 (lima) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 85 Tahun 2018 tentang
Peninjuan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah.
Jumlah halaman : 4 HLM, Jumlah Lampiran : 1 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Menimbang bahwa berdasarkan Perbup Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2021 , telah diatur Penjabaran Perubahan APBD Ta. 2021; berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019, dinyatakan bahwa Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD, ayat (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan /atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD, ayat (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah, ayat (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD, ayat (5). Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pad ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran, ayat (6) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melalkukan perubahan APBD atau pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya PERDA tentang Perubahan APBD dan ayat (7) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan; berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perbup Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2015, dinyatakan bahwa belanja keperluan mendesak lainnya, kebijakan Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan dan/atau kegiatan Pemda yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau memperngaruhi kinerja Pemda, perlu menggeser belanja langsung ke Belanja Tidak Terduga; penambahan pendapatan di pendapatan Dana Dana Transfer Khusus, penggeseran Belanja Tidak Terduga, pencantuman anggaran dari DAK Non Fisik Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah, penatan rekening Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah.
Dasar Hukum: UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 64 Tahun 2020; Permendagri Nomor 70 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; PMK Nomor 17/PMK'07/2021; Perda KP Nomor 8 Tahun 2021; Perbup KP Nomor 79 Tahun 2015; Perbup KP Nomor 1 Tahun 2017; Perbup KP Nomor 73 Tahun 2021.
Materi Pokok: APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp1.711.918.206.505,00 bertambah sebesar Rp666.113.000,00, sehingga menjadi Rp1.712.584.319.505,00 dengan rinciannya dst.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2021.
Halaman: 10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengawasan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang bahwa dalam rangka mendorong pencipta arsipan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan perlu menyelenggarakan pengawasan kearsipan; berdasarkan ketentuan Pasal 42 Perda Kab Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2017, Pengawasan kearsipan dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan.
Dasar Hukum: UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perka AN Nomor 6 Tahun 2019; Perda Kab Kulon Progro Nomor 14 Tahun 2017.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan; Pengawasan Atas Penegakan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kearsipan; Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan; LAKE; LAKI; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
Halaman:19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 78 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No 76 Tahun 2019 ttg Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemkab Kulon Progo
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 76 Tahun 2019 telah diatur
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik
Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, bahwa dalam rangka penyesuaian dalam
bidang Kodefikasi Barang Milik Daerah,
pencapaian efektifitas dan efisiensi mapping
kode Barang Milik Daerah maka Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2019
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang
Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo, perlu ditinjau untuk disesuaikan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 104
Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun
2019.
Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 76 Tahun 2019 tentang Penggolongan
dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut : Ketentuan dalam Lampiran diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 76 Tahun 2019 tentang Penggolongan
dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo
Jumlah halaman : 4 HLM, Jumlah Lampiran : 237 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, kompeten, integritas dan berkinerja tinggi perlu dilakukan penerapan Sistem Merit secara holistik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
b. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Merit secara holistik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
adanya pengaturan terhadap keseluruhan tahapan pengelolaan karier dan talenta yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi karier;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 ;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2019;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 95 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Standar Kompetensi Jabatan, Jenis Jabatan, Pemetaan Talenta, Penilaian Kompetensi Dan Kinerja, Profil PNS, Pola Karier, Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi, Pengendalian Karier, Evaluasi Karier, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
Halaman: 31 hlm, Lampiran: 4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021- 2025
ABSTRAK:
Menimbang bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang yang optimal maka dipandang perlu adanya Program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perbup KP Nomor 44 Tahun 2021, Pemda menyusun Rencana Aksi PAUD Holistik-Integratif dengan merujuk pada Rencana Aksi Nasional PAUD Holistik-Integratif.
Dasar Hukum: UU Nomor 15 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1950; Perpres Nomor 60 Tahun 2013; Perbup KP Nomor 49 Tahun 2019; Perbup KP Nomor 44 Tahun 2021
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Rencana Aksi Daerah PAUD Holistik-Integratif; Evaluasi dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
Halaman: 7 hlm, Lampiran : 14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2021
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas pada Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab Kulon Progo
ABSTRAK:
Bahwa guna mendukung terwujudnya profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dan untuk menyelenggarakan
Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang
berbasis pada kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja
dan kebutuhan Perangkat Daerah serta pengembangan
karir Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan
Aparatur Sipil Negara, perlu disusun Standar
Kompetensi Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2016.
Materi pokok : Uraian Standar Kompetensi Jabatan Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2017
tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas pada
Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2018
tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo.
Jumlah halaman : 5 HLM, Jumlah Lampiran : 137 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3)
huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomer 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dinyatakan
bahwa Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat
mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
pajak yang terutang menurut peraturan
perundang undangan perpajakan daerah, dalam
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, bahwa sehubungan di Kabupaten Kulon Progo
masih dalam kondisi darurat bencana non alam
pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
yang berdampak pada perekonomian dan
pendapatan masyarakat, sehingga perlu
menghapuskan sanksi administratif berupa denda
atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, rintisan dari
pendaerahan Pajak yang belum bisa ditarik.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
2 Tahun 2013.
Materi pokok : Penghapusan sanksi administratif dan mekanisme pambayaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
Jumlah halaman : 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan APBD 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 310/KEP/2021, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8
Tahun 2021.
Materi pokok : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula
sebesar Rp1.578.872.013.759,00 bertambah sebesar
Rp133.046.192.746,00 sehingga menjadi
Rp1.711.918.206.505,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
Jumlah halaman : 9 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
