Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Nilai-Nilai Bahasa dan Sastra Jawa Bagi Siswa Sekolah Dasar
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengembangkan, membina,
dan melindungi bahasa dan sastra Jawa guna
memenuhi kedudukan dan fungsinya sebagai
kekayaan dan identitas daerah serta menjadi bagian
dari kebudayaan nasional, perlu memajukan bahasa
dan sastra Jawa, bahwa dalam upaya menanamkan nilai budi pekerti
luhur sebagai cerminan dari tata krama yang
mengandung nilai-nilai integritas, toleransi,
kesantunan dan kerendahan hati serta estetika pada
siswa sekolah dasar, perlu menerapkan nilai-nilai
bahasa dan sastra Jawa.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 23 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 68 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18
Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 65 Tahun 2017 .
Materi pokok : Indikator nilai-nilai bahasa dan sastra jawa, sosialisasi dan pembudayaan, modul penerapan nilai-nilai bahasa dan sastra jawa, hari sekolah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
Jumlah halaman : 8 HLM, Lampiran : 90 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2002
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Publik Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 6 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, maka perlu adanya pengaturan
mengenai tata cara penggunaan dan
pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga:
b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, agar
pelaksanaan penggunaan dana Belanja Tidak
Terduga lebih tertib, dan dapat
dipertanggungjawabkan, maka perlu mengatur
tata cara penggunaan dan
pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 ; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 ; 12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Penganggaran, Tata Cara Penggunaan BTT, Mekanisme Pengajuan BTT, Pertanggungjawaban Dan Laporan, Pencatatan Aset Yang Diperoleh Dari Penggunaan BTT, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Halaman: 17 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:
Bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat serta mempunyai peran dan kedudukan yang setara dalam hak asasi manusia
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012
Dengan memberikan perlindungan kepada para penyandang disabilitas maka hak konstitusional penyandang disabilitas terlindungi sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2016.
32 HLM; Penjelasan : 18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 27 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanian dan Pangan
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016.
Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, terdiri dari : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Perencanaan; dan Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari : Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
d. Bidang Hortikultura terdiri dari : Seksi Produksi Hortikultura; dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
e. Bidang Perkebunan terdiri dari : Seksi Produksi Perkebunan; dan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
f. Bidang Pangan dan Penyuluhan terdiri dari : Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Penyuluhan; Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
g. Bidang Peternakan terdiri dari : Seksi Produksi Peternakan; dan Seksi Pasca Panen dan Perizinan Usaha Peternakan;
h. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari : Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair; dan Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
47 HLM; -
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
