Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.176 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Abstrak

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

Perda Kulon Progo No 12 Tahun 2020.pdf

spbe

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD. 2020/NO. 12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronikdan peningkatan pelayanan publik, diperlukan pengelolaan sumber daya yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang berkualitas; c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Percepatan SPBE, Pemantauan Dan Evaluasi SPBE, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Jumlah Halaman: 36 HLM, Penjelasan: 6 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Kulon Progo No 11 Tahun 2020.pdf

apbd 2021

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2020/NO. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 29 September 2020;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; 27. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 366/KEP/2020; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017;
Materi Pokok: APBD Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp1.578.872.013.759,00 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp1.561.077.793.439,00 b. Belanja Daerah Rp1.543.635.179.323,00 Defisit/Surplus Rp17.442.614.116,00 c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Rp17.794.220.320,00 2. Pengeluaran Rp35.236.834.436,00 Pembiayaan Netto (Rp17.442.614.116,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
Jumlah Halaman: 17 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pamong Kelurahan

Abstrak

Desa

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Kulon Progo No. 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa

Download file:

Perda Kulon Progo No 10 Tahun 2020.pdf

pamong kelurahan

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2020/NO. 10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pamong Kelurahan

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa Pamong Kalurahan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan, sehingga perlu diatur keberadaan dan tata cara pengisiannya; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; 9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 ; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Komposisi Pamong kalurahan, Hak Dan Kewajiban, Pengisian Pamong Kalurahan, Pengangkatan Pamong Kalurahan, Biaya, Mutasi Jabatan Antar Pamong Kalurahan, Larangan Dan Sanksi, Pemberhentian, Pejabat Yang Mewakili Dalam Hal Pamong Kalurahan Berhalangan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
Peraturan yang dicabut: Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa
Jumlah Halaman: 36 HLM, Penjelasan: 7 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo

Abstrak

BUMD / Badan Usaha Milik Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Kulon Progo No. 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Kulon Progo (Perseroda)

Download file:

Perda Kab. Kulon Progo No...Bank Kulon Progo.pdf

PERUSAHAAN UMUM DAERAH - BANK KULON PROGO

2020

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, BD.2020/NO.9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo

ABSTRAK:

Bahwa untuk mendukung pelayanan masyarakat di bidang perbankan dan memberikan kemanfaatan umum, Pemerintah Daerah perlu memiliki Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo yang sehat dan kompetitif, bahwa untuk meningkatkan peran penting Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo dalam mengembangkan usahanya sesuai dengan perkembangan perekonomian global dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu adanya peningkatan kinerja melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat agar lebih maju dan profesional dalam mengembangkan usahanya, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94.
Materi pokok : Nama, logo dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan pendirian, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal, organ Bank Kulon Progo, susunan organisasi dan kepegawaian, rencana bisnis, kerja sama dan pinjaman, Tahun buku dan penggunaan laba, dana pensiun dan tunjangan hari tua, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi, pembubaran, dan fungsi kepatuhan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
Mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 ttg Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo.
Jumlah Halaman : 33 HLM; Penjelasan : 12 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Kulon Progo No 8 Tahun 2020.pdf

apbd

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2023/NO. 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017 ; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2019 ;
Materi Pokok: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.799.639.982.159,00 berkurang sejumlah Rp62.714.577.214,45 sehingga menjadi Rp1.736.925.404.944,55 dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan 1. Semula Rp 1.770.881.996.105,00 2. Berkurang Rp 129.212.000.845,77 Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.641.669.995.259,23 b. Belanja 1. Semula Rp 1.766.777.593.422,00 2. Berkurang Rp 63.831.349.706,45 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 1.702.946.243.715,55 Defisit setelah perubahan Rp (65.380.651.139,32) c. Pembiayaan 1. Penerimaan a) Semula Rp 28.757.986.054,00 b) Bertambah Rp 66.497.423.631,32 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 95.255.409.685,32 2. Pengeluaran a) Semula Rp 32.862.388.737,00 b) Bertambah Rp 1.116.772.492,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 33.979.161.229,00 Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp 65.380.651.139,32 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
Jumlah Halaman: 12 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

Perda Kab. Kulon Progo No. 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

Download file:

Perda Kab. Kulon Progo No...m Tirta Binangun.pdf

PENYERTAAN MODAL - PDAM

2020

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2020/No.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun

ABSTRAK:

Bahwa air minum merupakan kebutuhan hidup dasar yang harus terpenuhi demi kelangsungan hidup manusia sehingga perlu upaya atau strategi dalam pengelolaan air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan oleh masyarakat, bahwa untuk mengakomodir kebutuhan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo sebagai upaya optimalisasi dan peningkatan peran serta fungsinya, utamanya dalam hal peningkatan cakupan pelayanan air minum yang berkualitas, berkuantitas, dan berkesinambungan, serta dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah, perlu penguatan modal dalam bentuk penyertaan modal, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020.
Materi pokok : Modal dasar, penyertaan modal, investasi kembali dan alokasi penganggaran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
Jumlah halaman : 11 HLM; Penjelasan : 5 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERDA Kab. Kulon Progo No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

Download file:

Perda Kab. Kulon Progo No...m Tirta Binangun.pdf

pERUSAHAAN AIR MINUM - PEMBENTUKAN

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2020/No.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun

ABSTRAK:

Bahwa pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dibidang air minum kepada masyarakat agar tercipta kondisi masyarakat yang sehat dan sejahtera serta sebagai sarana pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, khususnya air minum maka perlu adanya peningkatan kinerja melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018.
Materi pokok : Nama, Logo, Dan Tempat Kedudukan, Maksud Dan Tujuan Pendirian, Kegiatan Usaha, Tugas Dan Fungsi, Modal, Organ Perumda Air Minum Tirta Binangun, Susunan Organisasi Dan Kepegawaian, Rencana Bisnis, Kerja Sama, Penggunaan Laba, Pembubaran, Pembinaan, Pengawasan, Dan Evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
Jumlah halaman : 29 HLM; Penjelasan : 8 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Administrasi Pertanahan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

Perda Kab. Kulon Progo No...trasi Pertanahan.pdf

PERTANAHAN - ADMINISTRASI

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2020/No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Administrasi Pertanahan

ABSTRAK:

Bahwa keberadaan tanah mempunyai peran yang strategis dalam mengawali perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan perumusan kebijakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, bahwa adanya keterbatasan data pertanahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah serta dalam upaya pembaharuan data pertanahan sebagai salah satu bahan penentuan kebijakan pembangunan, diperlukan pendataan pertanahan secara terpadu, tertib dan sistematis melalui pengaturan administrasi pertanahan, bahwa penyelenggaran pertanahan merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
Materi pokok : Pendataan pertanahan, Sistem informasi pertanahan, Wewenang, hak dan kewajiban, Perlindungan data masyarakat serta Pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2020.
Jumlah halaman : 13 HLM; Penjelasan : 4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Lurah

Abstrak

Desa Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Download file:

Perda Kab. Kulon Progo No...n 2020 ttg Lurah.pdf

lurah

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2020/No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lurah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka memperkokoh demokrasi kalurahan dalam konteks keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan membentuk pemerintahan kalurahan yang kuat, profesional, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab, perlu landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta pemberhentian Lurah agar sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur mengenai mekanisme dan keberadaan Lurah, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019.
Materi pokok : Kedudukan, wewenang, kewajiban dan hak, Pemilihan Lurah serentak, Pemilihan Lurah antar waktu melalui musyawarah Kalurahan, Pemilihan Lurah melalui musyawarah Kalurahan, Biaya Pemilihan, pelantikan, serah terima jabatan dan masa jabatan, Laporan Lurah, Larangan dan sanksi, pemberhentian Lurah, Pejabat yang mewakili dalam hal Lurah berhalangan, penjabat Lurah serta Pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2020.
Jumlah halaman : 54 HLM; Penjelasan : 15 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Kulon Progo No 3 Tahun 2020.pdf

apbd

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2020/NO. 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2019; b. bahwa laporan keuangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017 ; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2018 ; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2019;
Materi Pokok: Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut: a. Pendapatan Rp. 1.672.270.191.535,16 b. Belanja Rp. 1.671.661.810.766,28 Surplus Rp. 608.380.768,88 c. Pembiayaan Rp. 95.255.409.368.32 1. Penerimaan Rp. 120.822.028.916,44 2. Pengeluaran Rp. 26.175.000.000,00 Surplus Rp. 94.647.028.916.44

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Jumlah Halaman: 10 HLM

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT