Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan penerapan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka
terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 113 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup perlu
disesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13
Tahun 2015 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2016 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan Dan Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 113
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Halaman: 16 hlm, Lampiran: 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan penerapan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,
maka terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 114
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan perlu
disesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13
Tahun 2015 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2016 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;
Materi Pokok: ketentuan Umum; Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan
Halaman: 20 hlm, Lampiran: 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2023
Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja
pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan penerapan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, maka terhadap
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 115 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi
dan Informatika perlu disesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2021;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun
2022 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
13 Tahun 2015 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja;Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Peraturarn Yang Dicabut: Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja
pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Halaman: 20 hlm, Lampiran: 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pada
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan penerapan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, maka terhadap
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 118 Tahun
2021 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
perlu disesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13
Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12
Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Peraturan Yang dicabut: Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pada
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Halaman: 18 hlm, Lampiran: 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit
Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wates
pada Dinas Kesehatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Wates Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan penerapan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022
tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah
untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka
terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
122 Tahun 2021 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata
Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah
Sakit Umum Daerah Wates pada Dinas
Kesehatan perlu disesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2021 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 13 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 122
Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan Dan Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Dan fungsi; Unit Non Struktural; Tata Kerja;Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit
Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wates
pada Dinas Kesehatan
Halaman: 29 hlm, Lampiran: 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu
penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap
perempuan dan anak dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota wajib membentuk Unit Pelakasana
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang
menyelenggarakan penanganan, pelindungan, dan
pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13
Tahun 2015 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12
Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan;Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; UPTD; Tata Kerja; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Halaman: 8 hlm, Lampiran: 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan mewujudkan
tata kelola pemerintah daerah yang efektif dan efisien,
maka perlu mewujudkan penyederhanaan birokrasi;
b. bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui
penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi
yang dinamis, lincah, dan profesional;
c. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dinyatakan
bahwa setiap Instansi Pemerintah melakukan pengaturan
Penyesuaian Sistem Kerja berdasarkan Peraturan Menteri
dimaksud
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Mekanisme kerja; Proses Bisnis; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
Peraturan yang dicabut: a. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor
PEM.D/109/820/D.4 tentang Penugasan Pejabat Jabatan
Fungsional sebagai Koordinator dan Sub Koordinator Pada
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
b. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor
Pem.D/108/820/D.4 tanggal 31 Desember 2021 tentang
Pemberhentian Pejabat Administrasi Dan Pengangkatan Ke
Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Jabatan
Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
c. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/23/820/D.4
tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana
Sub Koordinator Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
d. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/74/820/D.4
tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai
Pelaksana Sub Koordinator Pada Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo;
e. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/82/820/D.4
tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana
Sub Koordinator Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
f. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/84/820/D.4
tentang Pemindahan Jabatan Pelaksana Dan Penugasan
Sebagai Pelaksana Sub Koordinator; dan
g. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/94/820/D.4
tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana
Sub Koordinator Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,
Halaman: 12 hlm, Lampiran: 31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standardisasi Biaya Operasional Dalam Rangka Pendampingan Hukum Pemerintah Kalurahan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan
Pemerintah Kalurahan agar tertib administrasi
dan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan serta terhindar dari permasalahan
hukum, perlu adanya pendampingan dari Jaksa
Pengacara Negara atau pihak ketiga;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa di kalurahan diatur
dengan Peraturan Bupati berpedoman pada
peraturan perundang-undangan mengenai
pengadaan barang/jasa di kalurahan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
Standar Harga Satuan Barang dan Jasa
disebutkan Standar Harga Satuan Barang dan
Jasa pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
berlaku pada Pemerintah Kalurahan dan diatur
oleh Bupati;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 ;
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 ;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 34 Tahun 2017 ;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat
(6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam
rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam
melakukan belanja Daerah, perlu adanya standar
harga satuan barang dan jasa yang disesuaikan
dengan kemampuan keuangan Daerah;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
83/PMK.02/2023 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9
Tahun 2021 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ketentuan Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Halaman: 9 hlm, Lampiran: 129 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Kalurahan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan,
pengawasan, estetika, motivasi kerja, dan
kewibawaan serta menunjukkan keseragaman dan
identitas bagi Aparatur Pemerintah Kalurahan
dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada
masyarakat maupun tugas kedinasan lainnya, perlu
pedoman tentang pakaian dinas;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu mengatur
pakaian dinas Aparatur Pemerintah Kalurahan;
c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23
Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan
Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan
perkembangan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sehingga perlu disesuaikan dan
disempurnakan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2017 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2017 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2020 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 87 Tahun 2014
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan; Penggunaan Pakaian Dinas Pada Acara Tertentu; Pembinaan Dan Pengawasan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
Peraturan yang dicabut: eraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pakaian
Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa
Jumlah Halaman: 22 HLM, Lampiran: 34 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
