Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Perda tentang Perda APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari RKPD Tahun 2021 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemda dengan DPRD pada tanggal 26 Agustus 2021;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1951; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 12 Tahun 2019.
Materi Pokok: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
Halaman: 13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Aplikasi Perkantoran Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu pengelolaan dan korespondensi naskah dinas elektronik yang cepat, tepat, akurat, dan efisien, bahwa agar implementasi Smart Government sebagai salah satu pilar Smart City dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berjalan efektif dan efisien, perlu inovasi dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan administrasi pemerintahan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2011.
Materi pokok : Pengelola aplikasi, infrastruktur perkantoran elektronik, Aplikasi perkantoran secara elektronik, otentikasi, data dan informasi serta keamanan informasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik.
Jumlah Halaman : 17 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penataan Ruang
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 4 Tahun 2015 telah ditetapkan
Pedoman Teknis Penataan Ruang sebagai
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2012-2032;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo Nomor
9/XI/DPRD/2018 dan Nomor 9/XI/KB/2018
tentang Penarikan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang
2
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2012-2032 dan Kesepakatan
Pengajuan Persetujuan Substansi Materi
Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032,
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu penyelarasan antara
pengaturan yang tertuang dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan
perkembangan keadaan dan dinamika
pemanfaatan ruang;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2010, 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 , 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009, 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50
Tahun 2009 , 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20/PRT/M/2011 , 15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011, 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1988 , 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2009, 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2011 , 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 1 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang diberikan
honorarium melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu memberikan
tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas Kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9
Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9
Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2023;
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Rumah Kost
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; bahwa semakin meningkatnya urbanisasi di Kabupaten Kulon Progo dan berkembangnya berbagai macam fasilitas di bidang pendidikan, usaha, pariwisata, perdagangan, dan fasilitas lainnya, menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal dalam kurun waktu tertentu sehingga membutuhkan tempat hunian; bahwa rumah kost sebagai hunian alternatif perlu diatur penyelenggaraan dan pengelolaannya agar memberikan keamanan, kenyamanan, menjamin kepastian hukum, dan tidak menimbulkan potensi gangguan keamanan ketertiban dalam myarakat;
Dasar Hukum: Pasar 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1951; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 32 Tahun 1950; PP Nomor 5 Tahun 2021; Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021; Perda KP Nomor 4 Tahun 2013.
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Perizinan Berusaha Rumah Kost; Pengelolaan Rumah Kost: Hak , Kewajiban dan Larangan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
14 Agustrus
Halaman: 14 hlm, Penjelasan: 7 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2001
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Penanganan Stunting Di Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 37 Tahun 2018 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2020 telah diatur Penanganan
Stunting di Daerah;
b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting dan
memperhatikan dinamika perkembangan dalam
pelaksanaan percepatan penanganan
penurunan stunting di Daerah, Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018
tentang Penanganan Stunting di Daerah, perlu
ditinjau untuk sesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:
2269/Menkes/Per/XI/2011 ;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 100
Tahun 2017;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun
2018 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 6 Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun
2023 ;
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan Stanting di
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
2018 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2020
(Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 6), diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah,
2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal,
3. Ketentuan Pasal 6 diubah
4. Ketentuan Pasal 9 diubah
5. Ketentuan Pasal 10 diubah
6. Ketentuan Pasal 12 diubah
7. Ketentuan Pasal 14 diubah
8. Ketentuan Lampiran diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2023.
Halaman: 13 hlm, Lampiran: 9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
