Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembangunan Keluarga
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan, sangat diperlukan peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang akan menghasilkan generasi yang berkualitas sebagai pelaku pembangunan untuk mewujudkan keluarga yang kuat, mandiri serta masyarakat adil dan makmur, bahwa kemajuan teknologi informasi, industri dan globalisasi tidak hanya berpengaruh terhadap bidang sosial dan ekonomi, tetapi juga telah mengubah dan menggeser nilai-nilai luhur budaya yang mempengaruhi kedudukan dan fungsi keluarga, sehingga Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat perlu berupaya memberikan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi dalam rangka pembangunan keluarga dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan keluarga, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
Materi Pokok : Kewenangan Pemerintah Daerah, Pendidikan dan pengasuhan anak, peningkatan kualitas kerja, penyelenggaraan pendampingan pranikah, pengaturan kelahiran, penyiapan keluarga tangguh, peningkatan kesejahteraan keluarga, forum koordinasi pembangunan keluarga, kedudukan dan tanggung jawab keluarga, fasilitasi pemerintah daerah, sistem informasi keluarga, parameter pembangunan keluarga, kerja sama dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
Jumlah Halaman : 19 HLM; Penjelasan : 9 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015.
Materi pokok : Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan, kesiapsiagaan dan penanggulangan Krisis Pangan, sistem informasi Cadangan Pangan, peran serta masyarakat, pendanaan dan pengawasan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
Jumlah halaman : 20 HLM; Penjelasan : 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 91 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standardisasi Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon Tahun 2021
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas tugas
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum
Koordinasi Pimpinan Kapanewon, perlu memberikan
honorarium kepada anggota Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan
Kapanewon;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun
2020 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2021 disebutkan bahwa
Standarisasi Harga Barang dan Jasa merupakan
batas paling tinggi untuk setiap jenis barang dan
jasa, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11
Tahun 2020 ;
6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun
2020 ;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun
2020 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon, Standarisasi Honorarium , Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Jumlah Halaman: 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 89 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembubaran Dewan Riset Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112
Tahun 2020, Dewan Riset Nasional telah
dibubarkan;
b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan urusan p emerintahan
daerah dan menyinergikan dengan kebijakan
Pemerintah Pusat, perlu membubarkan Dewan
Riset Daerah;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 ;
Materi Pokok: Peraturan Bupati ini, membubarkan Dewan Riset
Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan yang Dicabut: Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah
Jumlah Halaman: 3 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Lurah
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4),
Pasal 87 ayat (4), Pasal 94 ayat (5), Pasal 98 ayat (7), dan
Pasal 99 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah dan agar
pelaksanaan pemilihan Lurah berjalan tertib dan lancar,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun
2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 ;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 2 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
Tahun 2020 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pemilihan Lurah Serentak, Pemilihan Lurah Antar Waktu Melalui Musyawarah Kalurahan, Pemilihan Lurah Melalui Musyawarah Kalurahan, Pengambilan Sumpah/Janji, Pelantikan Serah Terima Jabatan Dan Pengukuhan, Larangan Dan Sanksi, Pemberhentian Lurah, Pembinaan Dan Pengawasan, Dokumen Administrasi, Ketentuan Penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Yang Dicabut: eraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
Jumlah Halaman: 53 HLM, Lampiran: 101 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 87 Tahun 2020
Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kode
Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kulon Progo
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Kode Etik di
lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
ditetapkan oleh Bupati;
b. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20
Tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian
Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kulon Progo sudah tidak sesuai
dengan dinamika perkembangan peraturan
perundang-undangan sehingga perlu ditinjau
untuk disesuaikan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2018 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Prinsip pengadaan Barang dan Jasa, Kode etik, Majelis Pertimbangan Kode Etik, Pemeriksaan Dan Keputusan, Sanksi, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan yang dicabut: Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kode
Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kulon Progo
Jumlah Halaman: 16 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 86 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, serta pengendalian pembangunan
memerlukan data yang akurat, mutakhir, terpadu,
terintegrasi, dan dapat diakses oleh pemerintah
dan masyarakat;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia, maka penyelenggaraan tata kelola data
perlu disesuaikan dengan prinsip Satu Data
Indonesia, sehingga Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 69 Tahun 2017 tentang Sistem Pengelolaan
Satu Data Daerah perlu diganti;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 ;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 3 tahun 2020 ;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun
2012 ;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun
2016 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Kewenangan , Kebijakan , dan Strategi Satu Data Daerah
Pengelolaan Data, Penyelenggaraan Satu Data Daerah, Sumber Daya Manusia, Kerja Sama, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan yang dicabut: Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2017 tentang
Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah
Jumlah Halaman: 21 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4),
Pasal 13, dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Cadangan Pangan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012;;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015
tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ;
9. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 57 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 4 Tahun 2018 ;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 115 Tahun 2018 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1
Tahun 2020;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan Setiap Kalurahan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian
Dana Kalurahan setiap Kalurahan;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
61/PMK.07/2019;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07/2020 ;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun
2020 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 8 Tahun 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 11 Tahun 2020 ;
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2016
tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada
Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan
Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan
Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme
dan pembinaan karier Aparatur Sipil Negara serta
peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan
pengembangan jabatan fungsional;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3
Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan umum, Kedudukan , tugas, fungsi, dan jenjang jabatan fungsional ASN, Jenis Jabatan Fungsional, Kebutuhan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional, Pengangkatan dalam Jabatan dan Pembinaan karir, Penilaian dan perhitungan Angka kredit, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan yang dicabut: a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2016
tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada
Pemerintah Daerah;
b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan
Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah;
dan
c. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan
Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah ,
Jumlah Halaman: 11 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
