PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2019/NO.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Gorontalo nomor 39 tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikan besaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.30 Tahun 1979; PP No.12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No.52 Tahun 2009; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Gorontalo No.11 Tahun 2006; Perda Kabupaten Gorontalo No.8 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 24 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2019/NO.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
ABSTRAK:
Peratutan ini dibentuk untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 2004; UU No.15 Tahun 2004;UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.30 Tahun 1979; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.64 Tahun 2013; Permendagri No.11 Tahun 2017; Perda Kabupaten Gorontalo No.11 Tahun 2006; Perda Kabupaten Gorontalo 8 Tahun 2018; Perda Kabupaten Gorontalo 5 Tahun 2019; Perda Kabupaten Gorontalo No.16 Tahun 2018, Perbup Gorontalo No.73 Tahun 2017; Perbup Gorontalo No.61 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 32 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DUNIA USAHA DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, LD.2019/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penyelenggaran kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah, sedangkan masyarakat yang salah satunya termasuk dunia usaha mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk beperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.19 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2007; UU No.13 Tahun 2011; PP No.47 Tahun 2012; Pereraturan Menteri Negara BUMN No.Per/05/MBU/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No.Per-07/MBU/2013; Permensos No.6 Tahun 2016;.
Dalam peraturan ini diatur tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha Dalam Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial Tingkat Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Prinsip dan Tujuan, Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Organ Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha, Mekanismen Kerja, Program Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha, Tanggung Jawab dan Pelaporan, Pendanaan, serta PertanggungJawaban dan Pelaporan Keuangan,.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2019/NO.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo nomor 75 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pearturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 TAhun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun Pedoman Teknis Pembangunan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik Wilayah dan kearifan lokal, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan embangunan Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati Gorontalo ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun2015; PP No.30 Tahun 1979; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.8 Tahun 2016; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permenkeu No.50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.121/PMK.07/2018; Permenkeu No.199/PMK.07/2017; Peraturan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.16 Tahun 2018; Permendagri No.20 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 75 Tahun 2018 Pedoman Teknis PenggunaanDana Desa Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2019.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 26 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2019/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.30 Tahun 1979; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011, Perda No.11 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, dan Analisis Standar Belanja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2019.
Terdiri dari 19 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2019/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan untuk mewujudkan ASN sebagai profesi yang berlandaskan pada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN perlu diatur lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.30 Tahun 1979; PP No.42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; Perda Kabupaten Gorontalo No.9 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, Nilai-Nilai Dasae Bagi ASN, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor, dan Sanksi, Mekanisme dan Pertimbangan Penentuan Sanksi, Keputusan Majelis Kode Etik, Pengendalian dan Pengawasan, Pembiayaan, serta Kelengkapan Administrasi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
Terdiri dari 37 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 20 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG MEKANISME PERFORASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, LD.2019/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Perforasi
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemungutan pajak daerah dan pendapatan Daerah, maka perlu mengatur mekanisme perforasi dan untuk meningkatkan realisasi pendapatan asli Daerah serta untuk memberikan legalitas terhadap tanda bukti pemungutan pendapatan asli Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Gorontalo No.11 Tahun 2006.
Dalam petraturan ini diatur tentang Mekanisme Perforasi termasuk didalamnya tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Subyek dan Obyek Perforsi, Tata Cara Pengajuan Perforasi, Pelaporan, Tata Cara Pengujian Perforasi, serta Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 61 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG SISTEM INFORMASI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2019/NO.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menjamin objektifitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir perlu dilakukan penilaian kinerja dan untuk memberikan arah, landasan, kepastian hukum dan tolah ukur dalam pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.53 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2017; Permendagri No.13 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Sistem Informasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup, Tujuan, dan Manfaat, Tolak Ukur Penilaian Kinerja, Kewajiban dan Larangan, Sistem Informasi Kinerja PNS, Tanggung Jawab Atasan Langsung, Tim penilaian Kinerja, Penghargaan Dan Sanksi, serta Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 31 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEMBENTUKAN KLINIK KINERJA GURU
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2019/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Klinik Kinerja Guru.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawasan Sekolah, setiap Guru wajib menpunyai kemampuan dalam melaksanakan tugas utamanya melalui pengukuran terhadap kompetensi yang ditunjukan dalam unjuk kerja dan untuk melaksanakan penilaian kinerja diperlukan wadah sebagai tempat menampung, mengkaji, merumuskan dan mengatasi kendala dalam penilaian kinerja para gurtu yang tergabung dalam satu kecamatan yang ingin meningkatkan profesionalnya secara bersama-sama.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.20 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2005; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.30 Tahun 1979; PP No.74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No.19 Tahun 2017; Permenpan RB No.16 Tahun 2009; Peraturan Pendidikan Nasional No.3 Tahun 2005; Peraturan Bupati Gorontalo No.3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo No.26 Tahun 12; Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo No.32 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Klinik Kinerja Guru termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Sasaran, Kedudukan, Pelaksanaan, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019.
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 21 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA BERHARGA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/NO.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemusnahan Benda Berharga
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan sarana dan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang kondisinya rusak, hilang, salah cetak, tidak diperforasi, tidak memiliki nomorator, telah mengalami perubahan nilai nominal dan/atau habis masa berlaku penggunaanya serta adanya perubahan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah sehingga tidak dapat digunakan lagi dan perlu dilakukan penghapusan dan pemusnahan.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.55 Tahun 2008; Perda Kabupaten Gorontalo No.11 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Penghapusan dn Pemusnahan Benda Berharga termasuk didalamnya mengatur tentang Dasar Penghapusan dan Pemusnahan, Penghapusan dan Pemusnahan Benda Berharga, serta Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Terdiri dari 20 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
