Pencarian Peraturan

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAIT DAN BELAITJA DAERAH PERT'BAIIAN TAHIII{ ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2016

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;
: 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dal Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan tcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2 3 4 5 ,) 6'Undang.UndangNomor25Tahun2004tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pu sat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 82, Republik Indonesia Nomor 5234); 2}ll tentang Pembentukan (Lembaran Negara RePublik Tambahan kmbaran Negara 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (l,embaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbian Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah <liubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undan!-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahart Daerah menjadi Undang-Undang (l'embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggarart fendafatan dan Belanja Negara Tahun Anggarun 2O16 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278' Tambahan pirba.an Negara Republik Indonesia Nomor 5767), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubaha Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Jan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016' Tambahan kmbaran Negara Repuklik Indonesia Nomor 5907); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90'Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4712); -3- 1 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150' Tambahan t mUaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara -nepublik Indonesia -Tahun 2005 Nomor 165' Tambahan kmbaran tlegam Republik Indonesia Nomor 4593); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (kmbaran Negara nepuUiit Indonesia fahun 2006 Nomor 25' Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); -4- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 24. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapaka]iterakhirdenganPeraturanMenteriDalamNegeri Nomor2lTahun2olltentangPerubahanKeduaAtasPeraturan MenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006tentangPedoman PengelolaanKeuanganDaerah(BeritaNegaraRepubliklndonesia Tahun 20 1 1 Nomor 3 10) ; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Pedoman PenyusunanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerahTahun2016; 27'PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 23.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor43Tahun2016tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada PemerintahDaerah,DanPenyertaanModalPemerintahDaerah KepadaPerusahaanDaerahAirMinum,Da.lamRangkaPenyelesaian HutangPerusa}taanAirMinumKepadaPemerintahPusatSecara Non Kas (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pen telah diubah dengan Pe Nomor 5 Tahun 201 5 te Nomor 2 Tahun 2008 ten Daerah; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (kmbaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
PASAL 1 PASAL 2 PASAL 3 PASAL 4 PASAL 5 PASAL 6

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 27 TAHI'N 2016
7

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2016/NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

a' bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun Anggaran Z6tO tentan! Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2O15 tentang Anggaran Pendapatan darr Belartja Negara Tahun Anggaran 2016, Pemerintah akan memberikan Hibah kepada PemerintJ Daerah dalam bentuk Non Kas untuk digunakan sebagai dasar penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam rangka mengoptimalkan perbaikan kondisi keuangan PDAM dan penyelesaian piutang Negara pada PDAM yang bersumberdariPenerusanPinjamanLuarNegeri,RekeningDana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah; b. bahwa dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebdakan umum anggaran yalrg telah ditetepkan sebelumnya sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tana Tor4ja Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tugas dan Tanggung Jawab: Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan Pendidikan Minimal SMA / Sederajat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 200gNomorl30,TambahanlembaranNegaraRepubliklndonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubaha Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Repuklik Indonesia Nomor 5907); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DpRD (lrembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagai telah berubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang pendidikan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 138, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol0 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l5O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 20. Peraturan Pemerintah Nomor g rahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kine{a Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 24 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah Tahun 2008 Nomor 2); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9}; 31. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagai hasil telah diubah beberapa terakhir berubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tetap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 24 );
Pasal I Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
NOMOR 25 TAHUN 2016
7

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2016/NO.24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Fresiden Nomor 66 Tahun Anggaran 2016 tentang Rincian AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang di dalamnya termasuk menetapkan Rincian DAK Tambahan Tahun Anggaran 2016 Bidang Jalan, Bidang Irigasi dan Bidang Kesehatan serta pemotongan alokasi DAK Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2016; b. bahwa dengan teqiadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Perrdapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dnlam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraaa Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tugas dan Tanggung Jawab: Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan Pendidikan Minimal SMA / Sederajat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang - Undang Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5767), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubaha Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Repuklik Indonesia Nomor 5707); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang pendidikan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 20. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 2l Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 24. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah; 28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK / 2016 Tentang Dana Alokasi Khusus Fisik pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1418; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9); 31. Peraturan Bupati rana Toraja Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah rahun Anggaran 2016, sebagaimana terah diubah beberapakati terakhir diubah dengan peraturan Bupati rana Toraja Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tetang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 12 );
Pasal I Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
NOMOR 24 TAHUN 2016
7

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 3O Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada perlu dilakukan perubahan; b. bahwa dilakukannya perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, olehi karena Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada telah menjadi Badan layanan Umum Daera]r dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang 4. Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah 5 Sakit (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 6 Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OOl4 tentang 7 Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 8 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502:' Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang 9 Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentaag 10 Pedoman Pembinaan dan Penga.wasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentarg Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6l Tahun 2007 t2 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 13 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 266); t4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2O36); 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Torqja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Torqia (l,embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 1; 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2O11 tentang Retribusi Jasa Umum; 17 Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah l,akipadada; 18 Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Lakipadada;
Pasal I Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 21 TAHUN 2016
11

PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DAI.A.M WII,AYAH KABUPATEN TANA TORAJA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, LD.2016.NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE DAI.A.M WII,AYAH KABUPATEN TANA TORAJA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja untuk dikonsumsi oleh manusia, baik bahan baku untuk pengolahan dan hasil olahan yang akan didistribusikan langsung ke pasar dalam wilayah Tana Toraja, agar tidak membahayakan konsumen, dipandang perlu untuk melakukan pengendaliaa, pengamErnan, dan penelusuran terhadap hasil perikanan yang akan masuk ke wilayah Tana Toraja; b. bahwa pemasukan hasil perikanan berpeluang meng€rndung bahan kimia berbahaya serta menjadi media pembawa bagi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya di dalam wilayah Kabupaten Tana Tora-ja serta membahayakan sumber daya ikaa, lingkungan dan manusia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanaa yang masuk ke dalam wilayah kabupaten Tana Toraja;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun l9S9 tentang pembentukan Daerah _daerah Tingkat II di Sulawesi (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Trrmbuhan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Nega:a Republik Indonesia Nomor 3482); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 4. Undang-Undang Nomor g Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 42, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l1g, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 56lagaitnan4 telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 45 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor lS4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O73); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor lS Tahun 2O02 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O02 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OO4 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi pangan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lOT, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah produk Hasil Perikanan; 1 1. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil perikanan; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 46/PERMEN-KP I 2Ot4 tentang .pengendalian Mutuan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 / PERMEN-Kp/ 20 I 5; 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk,Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlS nomor 20361; -4- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l0 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kda Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2O12 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2Ol2 Nomor 1);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III PENGEI.OI,AAN TIASIL PERIKANAN BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMASUKAN HASIL PER'KANAN BAB V PEMERIKSAAN HASIL PERIKANAN BAB VI MONITORING DAN EVALUASI BAB VII SANKSI BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KRTENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2016.
NOMOR 19 TAHUN 2OI6
16

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2016/NO.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016

ABSTRAK:

a. bahwa didasarkan ketentuan pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan; b.bahwa Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Tidak sesuai Dengan perkembangan keadaan dalam tahun 2016 sehingga perlu disesuaikan dan diubah; c.bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagai suatu tindakan dalam huruf a dan huruf b Bupati Tana Toraja tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang rencana pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016;
1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun l9S9 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1g22); 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembaagunan Nasional (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4405); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara l- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679]'; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyeleuggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 21, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Ddam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaa.an Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentalg Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok PengeloLaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 - 2030; 16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tana Torqia Tahun 2016;
Pasal I Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2016.
NOMOR 17 TAHUN 2016
4 halaman

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN TERINTEGRASI

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2015/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN TERINTEGRASI

ABSTRAK:

a. bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan, program prioritas dan pagu indikatif; b. bahwa proses pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, sampai dengan evaluasi; c. bahwa untuk menyelaraskan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah diperlukan suatu Sistem Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat dijadikan acuan yang aplikatif dan implementatif; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593}; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815}; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonstrasi dan Togas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah( Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 12);
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. RUANG LINGKUP SISTEMPERENCANMN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIP DAN TERINTEGRASI DAERAH 5. PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERENCANAANDAN PENGANGGARAN 6. EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 7. PELAPORAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 8. DATA DAN INFORMASI 9. KELEMBAGAAN 10. PARTISIPASI MASYARAKAT 11. PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 12. KETENTUAN PERALIHAN 13. KETEN1UAN PENU1UP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2016.
32

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2016/N0.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017

ABSTRAK:

a. bahwa didasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyampaikan bahwa, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa guna mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisiensi, Akuntansi dan transparansi sesuai dengan program prioritas, sasaran, manfaat serta sinergi program-program Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka dipegang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017; C. bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagai suatu tindakan dalam huruf a dan huruf b Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembangunan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256); 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4405); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perjalanan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); b. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraje Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Masalah-Masalah Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang masalah-masalah Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 - 2030; 17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017;
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016.
NOMOR 14 TAHUN 2016
6 Halaman

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2016

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK:

a. bahwa bercasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/ Pemotongan Dana Alokasi Fisik Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016, Sehubungan dengan adanya perubahan dari beberapa asumsi makro dan target Penerimaan Negara sebagai dampak dari kondisi ekonomi domestik dan global akan mencakup penurunan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang akan dibebankan pada pengurangan/pemotongan Dana Alokasi Khusus sebesar minimal 10% dari total pagu Alokasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2016; b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 137 huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengerolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kari terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengamanatkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLpA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan serta kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan; c. bahwa karera terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga harus dilakuka., peiger.ran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis blianja, serta penambahan anggaran belanja pada beberapa Satuan Kerja perangkat Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan-huruf c jertu rn.rr?,uftrn peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Bupati fana fora.la Nomor 43 Tahun 2015 tentang penjabaran Angl aran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
1 . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraal-t Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385i); .). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Srstem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang_Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor g2, Tambahan Lemba.an N.g..u Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 rentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5g7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang_ Undang Nomor 9 Tahun 2015 ientang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Oi4 tentang pemerintahan Daerah menjadi Undang_Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679); 1 1. Undang-Undang Pendapatan dan Nomor L4 Tahun 201S tentang Anggaran Negara Republik Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 llembaran Indonesia Tahun 2015 Nomor ZZS, iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor2lTahun200TtentangPerubahanKetigaAtaSPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler danKeuanganPimpinandanAnggotaDewanPerwakilanRa.x-v,-at Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor asTsl; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20 10 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5g rahun 2005 tentang pengeloraan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo.csi:i Nomor 4578); 1 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahurr 2005 tentar-rg pedoman Pen)rusunan dan Penerapan Standar pelayanan Mrnimal (Lem baran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45g5); 19 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 20. Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20 10 tentang Tata Cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2Oi0 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 24. Peraturan Presiden Nomor 1 37 Tahun 20 1 5 ten tang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20 16 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201i tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 20 15 pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 20t6; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 20 15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 200g tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9); 30. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2016;
Pasal I Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2016.
NOMOR 12 TAHUN 2016
23 halaman

PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2016/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pengaturan yang lebih operasional sebagai pedoman pemberian remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada; b. bahwa sehubungan besamya tanggungjawab, beban kerja dan risik:o kerja serta tuntutan profesionalisme terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada, maka perlu diberikan tunjangan kerja berupa remunerasi; c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lsmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tsntang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentulcan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10 Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 11. Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bagaimana telah diubah oooorapa kali, t6rakhir 66 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Mcnteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan La.yanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Sagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan La.yanan Umum Daerah: 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah b aunana telah diubah beberapa kali, terakhir Dalam Negeri Nomor 21 dengan Peraturan Menten n bahan Kedua Atas Peraturan Tahun 2011 tentang y@ru Menteri dalam Nege Nomor 13 Tahun 2006 tentang 17. Pedoman Pengelolaan Keuangan Da@rah; dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Peraturan Menten o tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah ; 18. Peraturan Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 a., Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l Tahun 2012 tsntang Perubahan Atas Peraturan Oaerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 1; 19. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Remunerasi pada Sadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
1. KETENTUAN UMUM 2. PRINSIP DASAR, TUJUAN, SASARAN REMUNERASI 3. REMUNERASI 4. PEMBIAYAAN REMUNERASI 5. PENILAIAN KINERJA 6. KETENTUAN LAIN-LAIN 7. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2016.
14

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT