Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 328 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Sidrap Nomor 30 Tahun 2016.pdf

STANDAR SATuAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAn 2017

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2016/NO.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatenn Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017 dapat berjalan tertib, lancar, transparan, akuntabel, berdayaguna dan berhasilguna sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk menyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah b. dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat TI di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambaharr Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
1. KETENTUAN UMUM 2. MAK.SUD. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 3. KETENTUAN STANDAR SATUAN BARGA BARANG DAN JASA 4. KETENTUAN PERALIHAN 5. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 28 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Sekolah Indah dan Hijau Sebagai Wadah Pakem di Kabupaten Sidenreng Rappang

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Sidrap Nomor 28 Tahun 2016.pdf

PEDOMAN PELAKSANAAN SEKOLAH INDAH DAN HIJAU SEBAGAI WADAH PAKEM DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2016/NO.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sekolah Indah dan Hijau Sebagai Wadah Pakem di Kabupaten Sidenreng Rappang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya penerapan sekolah berbasis lingkungan melalui tata kelola sekolah yang baik menuju program Sekolah lndah dan Hijau Sebagai Wadah Pakem, maka dipandang perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Seko]ah Indah dan Hijau. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud huruf a, perlu meneta.pkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sekolah Indah dan Hijau Sebagai Wadah Pakem;
l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentuk.an Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822)� 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Ta.mbahan Lembaran Negara Nomor 5059); 5. Undang-Undang Nomor '23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 [Lernbaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 953);
BABI KETENTUAN UMUM BABD TUJUAlft MANFAAT DAN SASARAN BAB III PELAKSANAAN DAN PENANGGUNG JAWAB BABIV PENETAPAN SEKOLAH INDAH DAN HIJAU BABV PELAKSANAAN SEKOLAH INDAH DAN HIJAU BAB IX PEHUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2016.
NOMOR J-3 TAHUX 2016
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Peraturan Internal Rumah Sakit Arifin Nu'mang

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup Sidrap Nomor 26 Tahun 2016.pdf

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT ARIFIN NU'MANG

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2016/NO.26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Arifin Nu'mang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan peraturan internal rumah sakit (Hospital by law) yang berfungsi sebagai acuan bagi Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap rumah sakit dan sebagai acuan bagi pimpinan rumah sakit dalam mengelola rumah sakit dan menyusun kebijakan yang ber-sifat teknis operasional; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tcntang Peraturan Internal Rumah Sak.it Arifin Nu'mang;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tent.ang Pelayanan Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119}; 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 6. Undang-undong Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 {Lembaro.n Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Keputusan Menteri Kesehatan 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Nomor Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws); 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/SK/XI/2006 tentang Pcdoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan; 11. Peraturan Menleri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKS/PER/ill/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
1. KETENTUAN UMUM 2. NA.MA, VISI DAN MISI DAN TUJUAN 3. PEMILIK, STATUS DAN WEWENANG 4. PENGELOLA 5. KOMITE MEDIK 6. STAF MEDIS 7. RAPAT 8. PERUBAHAN 9. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 25 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perbup Sidrap Nomor 25 Tahun 2016.pdf

PERCEP.ATAN PENANGGUi.Al'IGAN KEMISKJNAN BERBASIS DATA TERPADU

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2016/NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu

ABSTRAK:

a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dernensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabac tnaousi.a, maka penanggulangan kerniakirvan perlu kcterpaduan program dan mclibatkan partisipasi m-."°-vwr .. kat: . - .-...-.--J................ ' b. bahwa unruk mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana tercanturn dalam Rencana Pembangunan Jangka MeAengali Daerah K.at>upaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 mak.a perlu dilakukan, langkah-langkah strategis, dan terintegrasi. berbagai. program penangguiangan kemiskinan; c. bahwa untuk znengatasl .masalah kerniskinan aebagaimana dimaksud dalam huruf a clan mencapai target penurunan angka ke1uisk.inai1 sebagai mana dima:ksud- dalan.i- huruf b, perlu di.lakukan pert .. 't-"Patan penanggulangan kemiskinan: � - d. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam 'huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupafi tcritang percepatan penanggulangan kerniskinan berbasis data terpadu.
L Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat ll di Sulawesi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tan,bahat1 Lembaran Negara Rl!pu.blik Indonesia Nomor 1822); ') Undane-Undane Nr...-nr.'l" ')·c::; Tahun 2,;:\l'\.J.I, t°f'>nf-<!11'HJ Siste m """' ....,, · a..t1b- ..(.a. .... \.A...&.:h- , .,. .. ;' •• .., • .,I!,.., -- A ll.,IU;. �. vu.,. .:.-.,;,.. ............. 0 ....... v Perencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang �t::rimbangan Keua-ng;:in_ anta1�a P-eme-�·.i;utah Pu_s.a.L mm Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norn-or 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Menetapkan 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lombaran Negara Nornor 4700); 5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Ke-sejahlenian Sosial �Lembaga Negara Tab.un 2009 Nomor 12, Tarnbaharr Lembaran Negara Nomor 4967}; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahuri 2014 Nornur 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 7. Peraturan Presider, Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pcrcepatan penanggulangan Kemiskinan; 8. Peraturan Men.teri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Dacrah Kabupaten Sidenreng R.appang Nomor 26 T.ahun 2007 tentang Rencana Pembangunan .Jangka Parrjang Daerah Kaberpaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025; I 0. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang· Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daeran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018�
BABI KETENTVJ\N UM]1M BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB.Ill RAK DAN KEWAJIBAN BABIV PENY.ELENGGAR.AAN PENANGGULANGAN KEMJ&KINAN BABV TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKlNAN BAB VI PEMBIAYAAlf BAB VII PERAN SERTA PEMERJNTAH DESA, MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2016.
NOMOR :Z; T.ABUI'f 2016
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Sidrap Nomor 23 Tahun 2016.pdf

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARANi017

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2016/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran 1 'endapata. L dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng I Rappang Tahun Anggaran 2017, maka di pandang pcrlu +rnengatur standar biaya masukan scbagai dasar dalam incmperhitungkan biaya masukan tertinggi dan estimasi biaya bagi SKPD dalarn perumusan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD; b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan] Bupati tcntang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 210 l 7;
1. Undang-Undang Nornor Tahun 29 Len tang Pcmbent I tkan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi (temb�uan Negara Republik Indonesia Tahun 19591 Nornor 74, Tambahanl.cmbaran Negara Republik I l ndones.ial't- irnor .1822); i 2. Undang Un<lang Norr.or 17 T,;::-1.;�1 2003 rentang Ke . ,,g,.tn N egara (Lem buran Negara Rep .iblik I ndor.caia'l'nlrun .: uo:; Norno- 47, Tambahan Lernbaran Negara Re]. rolik Indone siaNornor 4286); 3. Undang-Undang Nornor l Tahun i 2004 Perbendaharaan · Negara (Lernbaran cgara Indonesia'Tahun 2004 Nornor 5, Taml ahan Negara Republik lndoncsiaNomor 4355); I\. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 ten tang Pemeriksaan Pengelolaan clan Tanggung .Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub1ik Inda csia'Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Negara Republik IndonesiaNomor 4400); 5. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 200 teruang Sisrern Perencanaan Pembangunan Nasio al (Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 20 4 Nemer 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik 1ndonesia �01!.10.:_, 4421); l 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ter.tang Perirnbangan Keuangan Antara Pcmcrintah dan Pemerirrtahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia'Tahun 200'1 Nomor 126, Tarnbahan Lerr.oaran I ........ " Negara Republik Indonesiablornor 11 '138); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun i 2014 teruang Pernerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tumbahan Lernbarun I Negara Rcpublik IndonesiaNomor 5587) sebagairnana te lah diubah beberapakali terakhir dengan 'Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lernbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tamb�han Lemburan Negara Republik lndonesiaNomor 5679); I 8. Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005 tenrang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara l�epuulik lndonesiaTahun '200G Numor 140, Tambanan Lemt.u.an Negara Republik Indonesiarcomor 54 78); 9. Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri Nornor 13 T ... rhun 'l :0(.1 tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Da. : �t.i, sebagaimana telah diubah beberapa kali · tcrakhir d«. 1gr1 n Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 201: lO. Peraturan Mcnteri Dalarn Negeri Nornor 31 Tanur: :0: 6 ten tang Pedornan Penyusunan APBD Tahuh Anggaran 'U 17 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ti :'·I); L 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenrcng Rappang Nom..r l l T ' ahun 2007 ten tarig Pokok-pokok Pengelolaan Kcuaugan Daerah (Lernbaran Daerah Tahun 2007 Nornor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II FUNGSI STANDAR BIAYA MASUKAN BAB III KOMPONEN STANDAR BIAYA MASUKAN SEBAGAI BATAS TERTINGGI BABV KETENTUAN PEMBERIAN HONORARIUM BAB VI KETENTUAN PERALIHA BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2016.
NOMOR 23 TAHUN 2016
31

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 22 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi PImpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup Sidrap Nomor 22 Tahun 2016.pdf

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG �PPANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUl'JIAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2016/NO.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Bagi PImpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

ABSTRAK:

a. bahwa unluk terciptunya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas clan fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidcnrcng Rapparig, maka dipandang perlu memberikan Lunjangan perurnahan kepada Pimpinan clan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat. Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; b. bahwa pernberian tunjangan scbagairnana telah diatur dalarn Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2006 tcntang Pemberian Tunjangan Perurnahan Ragi Pirnpinan <lan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupatcn Sidenreng Rappang sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nornor 4 'l'ahun 2007, sudah tidak sesuai dengan perkernbangan keadaan sehingga dipandang perlu ditinjau untuk dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga aLas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nornor 9 Tahun '2006 tcntang Pcrnbcrian Tunjangan Perurnahan Bagi Pimpinan clan J\nggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siclenreng Rappaug;
1 � lJnrl;eing-lJnrlnna N()m()r ').'1 'l'nb u n 1qsq tP.nt;eing 1-'P.mhP.ntnk:m Daerah daerah Tingkat TT di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nornor 74, Tambahan Lernbaran Negara Nornor 1822); '.2. Undang-Undang Nomor :1'.) Tnhun 2004 tcntang Pcrimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lcrnbaran Negara Tah un 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lernbaran Negara Nornor 44J8); Menetapkan : :3. Undang-Undang Nornor '.,n Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Nega ra N ornor 58, Tam bah an Lembaran Negara Nornor 5679); 4. Pcraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Prolokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggora Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah dcngan Pcrul.urun Pernerintah Nomor 21 Tahun 2007 [Lernbaran Negara tahun 2007 nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4712); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun '.2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daer ah (Lcrnbaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lernbaran Negara Nomor 457.8); 6. Pcraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nornor 1 Tahun 2005 tentang Kcdudukun Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lernbaran Daerah Tuhun 200:'i Nomor 1, Tarnbahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah be berapakali dengan Perat urari Daerah Nornor 25 Tahun 2007 [Lcrnbaran Negara Tahun 2007 Nomor 2.Sj; 7. Peraturan Bupati 8idenreng Rapparig Nornor 9 Tahun 2006 tentang Pernbcrian Tunjangan Perurnahan Ragi Pirnpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 200n Nomor g) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nornor 4 Tahun 2007 (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 4); 8. Perarurun Bupari Siden reng l�appang Nornor 10 Tahun 2006 tent.ang l'elaksanaan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupatcn Sidenreng Rappang (Serita Daerah Tahun 2006 Nomor 11);
Pasal I Pasal 2 Pasal 2A Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2016.
NOMOR 22 TAHUN 2016
3

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Sidrap Nomor 21 Tahun 2016.pdf

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyeleriggar aan perner inta han yang baik, bersih clan bebas dari korupsi, kolusi clan nepotisme di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Pejabat/Pegawai Pernerintah Kabupaten Sidcnrcng Rappang dilarang mcncrima hadiah atau suatu pernberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan arau pckerjaannya; b. ba hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, maka perlu menerapkan Peraturnn Bupati ientang Pcdornan Pengeridalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupatcn Sidcnrcng Rappang;
1. Undarig-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Dacrah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 1822); 2. Undang-Undang Nomor '.28 Tahun 1 ggg tentang Penyelenggaraan Negara Yung Bcrsih dun Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3851); 3. Undang-Undang Nornor '31 Tahun 1999 tentang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana tclah diubah derigan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 [l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nornor 134, Tarnbah an Lcrrrbarari Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 30 'l'ahun 200'.2 tentang Kornisi Pcrnbcrantasan Tindak Pidaria Korupsi (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nornor 1 :37, Tarnbahan Lernbaran Negara. Republik Indonesia Nornor 4250) sebugnirnnria telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 Len tH ng Pen et A p;:.m Peraru ran Pcmcrin tah Pengganti lJndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Norrior 30 Tahun 2002 tentang Kornisi Pcmberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaranif Negara Republik Indonesia Nomor 5698); () 5. Undang-Undang Nornor 5 Tuhun 20 H Len Lang Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 61 Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik. Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarar1 Neg .. -1ra Republik Indonesia Tah un 2014 Nomor 224, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pernerintuh Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan Pernbinuan Dan Pcngawasan Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia No11101· 4593); 8. Peraturan Pernerintah Nornor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pcngendalian Intern Pernerintah [Lerubaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 'Lembaran Negara Repu blik Indonesia Norn or IJ 890); 9. Peraturan Pcmcrin tah Nornor :):; Tahu n 2010 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia Talrun 2010 Nornor 74, Tarnbahan Lernbaran Negara Wepublik Indonesia Nomor 5153); 10. Peraruran Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pernberantasun Kor upsi Jangka Panjang Tahun 201?-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012<Wl4; 11. Peraturan Menteri Pcmbcrdayaan Aparatur Negara dan Rcforrnasi Birokrasi Nornor 52 Tahun 2014 tcntang Pedornan Pernbangunan Zona l ntegr itas Men uju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih clan Melayani di Lingkungan Kemeruerian /Lernbaga dan Pcmcrintah Daerah; 12. Peraturan Kornisi Pcmbcrantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 ten tang Pedornan Pelaporan clan Penetepan Stat us Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor '.2101) sebagairnana telah diubah dengan Pcraturan Kornisi Pembcrantasan Kcrupsi Nornor 06 'l'ahun 2015 [Berit.a Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 186:3);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD,TUJUAN, DAN PRINSIP BAB III PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRA TIFIKASI BABV PENGAWASAN BAB VI PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN BAB VII SANKSI BAB VIII KETENTUANPENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2016.
NOMOR 21 TAHUN 2016
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Sidrap Nomor 19 Tahun 2016.pdf

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016/NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 3 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tata Cara Penyusun, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2008 Nomor 4817); 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2000-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6);
Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2016.
NOMOR : 19 TAHUN 2016
194

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 18 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perbup Sidrap Nomor 18 Tahun 2016.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 3 TAHON 2015 TENTANG PERJALANA.N DINAS DALAM NEGERI PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2016/NO.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

ABSTRAK:

a. bahwa unt.uk menunjang mobilitas pelaksana perjalanan dinas ke dan/atau dari bandara atau pelabuhan, maka dipandang perlu adanya fasilitasi yang optimal dan rasional; b. bahwa berdasarkan pertim bangan dimaksud pada huruJ a, maka dipandang perlu meninjau ketentuan pemberian bahan bakar minyak (BBM) sarana mobllitas yang digunakan oleh pelaksana perjalanan dinas; c. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pernerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lcmbaran Negara Nomor Republik Indonesia 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 terrtarig Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Menetapkan 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtm 2014 Nomor 6, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bcberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 8. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 ientang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 13/PMK.05/2012 tcntang Perialanan Dinas Dalarn Ncgcri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Negeri Tidak Tetap; 11. Pcraturan Menteri Dalarn Ncgeri Nomor 52 Tahun 2015 teniang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 12. Peraturan Dacrah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah [Lcmbaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 11); 13. Peraturan Bupati Si<lenreng Rappang Nomor :� Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemcrintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah cliubah dengan Bupati Sidenreng Rappang Nornor 16 Tahun 2016 [Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 16};
Pasa.l I Pasal 12a Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2016.
NOMOR 18 TAHUN 2016
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Download file:

Perbup Sidrap Nomor 17 Tahun 2016.pdf

TATA CARA PERGBAPUSAII PIUTAIIG RETRIBUSI DAERAB

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2016/NO.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah, yang pemunguta:n clan pengadroinistrasian serta penghapusan piutangnya pertu dilakukan. dengan sebaikbai.knya, berlandaskan peraturan perundang undangan yang berlaku ; b. bahwa berdasarkan keten.tuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yang terutang dan tidak dapat ditagih dapat dihapuskan;. c. babwa untuk terciptanya tertib hukum. dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, tata cara penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud daJam huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 1822) 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45861; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan .Negara (Lembaran Negara Repubillc Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NOlllor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5_ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubillc Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5234); Menetapkan 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Le:m.baran Negara Republik Indonesia Nomor 558), sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 te.ntang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerinlah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintaban {Lembaran Negant Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813); 10. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tah.un 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 11. Peraturan Me:nteri Kcuangan Nomor 201 / PMK.06 I 2010 Tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara / Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 12. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 64 Tabun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang clan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah; 14. Peraturao Daerah Kabupa.ten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidcnreng Rappang Tahun 2007 Nomor I lt;
BABI KETENTUAN UMUM BABII RU.ANG LIBGKOP PENGHAPUSAN PIUTAIIG RETIBUSI DAERAH BAB III PENATAUSAHAAN BAHN KEWE.NANGA.W BABV TATA CARA PEIIGBAPUSAII PIUTAIIG RETRIBUSI DAERAII BAB VI KETENTUANPENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2016.
NOMOR 17 TAHUN 2016
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT